Karhutla Tak Kunjung Usai: Siapa yang Sebenarnya Bertanggung Jawab?

I am a Sociology Education student at Universitas Negeri Jakarta
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Ana Tasya Sofianti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Setiap kali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi, permasalahan yang muncul sebenarnya tidak hanya tentang seberapa luas hutan yang terbakar atau seberapa tebal asap yang menyelimuti suatu wilayah. Ada permasalahan yang jauh lebih mendasar untuk dipertanyakan perihal “Mengapa karhutla terus berulang, dan sejauh mana negara hadir untuk mencegahnya?”
Karhutla bukanlah permasalahan baru di Indonesia. Setiap tahun, kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi ancaman bagi lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Dampaknya pun tidak sekadar rusaknya pepohonan atau hilangnya habitat satwa. Asap yang dihasilkan tentunya dapat mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas sehari-hari, bahkan mengganggu kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak.
Karhutla Bukan sekadar Permasalahan Alam
Kebakaran hutan dan lahan memang dipengaruhi oleh kondisi alam, seperti cuaca panas, musim kemarau, dan lahan yang kering. Namun, faktor alam bukanlah satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Aktivitas manusia, penebangan pohon atau pembukaan lahan dengan cara membakar, juga dapat menjadi pemicu kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla tidak cukup dipahami sebagai bencana yang muncul tanpa alasan. Ada faktor perilaku manusia, cara lahan dikelola, serta aktivitas di sekitar kawasan hutan yang turut mempengaruhi terjadinya karhutla.
Data kementerian kehutanan menunjukkan bahwa luas karhutla di Indonesia selama Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 202 ribu hektare. Angka tersebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan tahun 2025 di periode yang sama. Data ini membuktikan bahwa permasalahan karhutla masih membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal pencegahan dan pengendalian. Besarnya luas lahan yang terbakar tentu tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan atau kegagalan penanganan karhutla. Namun, dari angka tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan masih nyata.
Di Mana Peran Negara dalam Melindungi Hutan?
Dalam permasalahan karhutla, negara memiliki tanggung jawab penting, bukan hanya hadir ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga memastikan upaya pencegahan berjalan dengan baik. Hal ini mencakup pengawasan rawan kebakaran, pemantauan titik panas, kesiapan petugas, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pemadaman memang penting untuk menghentikan penyebaran api, tetapi upaya tersebut tidak akan cukup jika penyebab kebakaran terus berulang tanpa adanya penanganan yang menyentuh akar masalahnya. Negara juga perlu memastikan bahwa aturan yang telah dibuat benar-benar dijalankan, termasuk dalam mengawasi perusahaan yang memanfaatkan kawasan hutan dan lahan.
Tentunya, tidak semua kejadian karhutla dapat langsung dibebankan kepada pemerintah. Namun, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab dalam memastikan sistem pencegahan, pengawasan, dan penanganan dapat berjalan dengan efektif. Peran negara juga dapat dilihat dari keseriusannya mencegah kebakaran berulang dan melindungi masyarakat dari dampaknya.
Kepentingan Ekonomi dan Penegakan Hukum
Salah satu permasalahan dalam karhutla adalah adanya pemanfaatan lahan demi kepentingan ekonomi. Hutan dan lahan memang memiliki nilai ekonomi, tetapi pemanfaatannya harus tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Pembukaan lahan tanpa pengelolaan yang bertanggung jawab dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Pengawasan terhadap aktivitas di kawasan hutan dan lahan perlu dilakukan secara konsisten agar kepentingan ekonomi tidak mengesampingkan perlindungan lingkungan.
Penegakan hukum juga menjadi hal penting dalam menangani karhutla. Aturan yang tegas tidak akan berarti banyak jika penerapannya tidak konsisten. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak berdasarkan bukti dan melalui proses hukum yang adil, tanpa memandang kedudukan atau kepentingannya. Sebab, pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dapat menimbulkan kerugian jangka panjang yang harus ditanggung jawab oleh masyarakat luas.
Masyarakat Menanggung Dampaknya
Ketika karhutla terjadi, masyarakat menjadi salah satu pihak yang merasakan dampaknya secara langsung. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, hingga kegiatan belajar mengajar terganggu akibat memburuknya kualitas udara. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan lahan, kerusakan lingkungan akibat karhutla juga dapat mengancam sumber penghasilan mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa karhutla juga berdampak kepada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan ini juga berkaitan dengan keadilan lingkungan, masyarakat yang menanggung dampaknya belum tentu menjadi pihak yang menyebabkannya. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan api berhasil dipadamkan, tetapi juga perlu melindungi warga terdampak, memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta mendukung pemulihan lingkungan.
Masyarakat memang memiliki peran dalam menjaga kelestarian alam, tetapi tanggung jawab tersebut harus berjalan seiring dengan kewajiban pemerintah dan pihak lain sesuai peran masing-masing. Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak kerusakan lingkungan tanpa mendapatkan perlindungan dan penanganan yang layak.
Mengakhiri Siklus Karhutla yang Terus Berulang
Karhutla seharusnya menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya dengan tindakan sesaat. Perlu adanya keseriusan untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini membuat kebakaran terus berulang, bukan sekadar menunggu api muncul lalu kembali melakukan penanganan. Pada akhirnya, menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pihak tertentu, melainkan kepentingan bersama. Namun, tanggung jawab tersebut harus dijalankan sesuai dengan peran masing-masing. Sebab, hutan yang rusak akan meninggalkan dampak yang jauh lebih luas daripada kerugian hari ini.
