Alasan PKS Pilih Gerindra Jadi Sekutu Politik di Pilkada

27 April 2017 12:33 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:18 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Anggota DPR dari fraksi PKS, Jazuli Juwaini (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Anggota DPR dari fraksi PKS, Jazuli Juwaini (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini memberikan sinyal untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam pilkada di beberapa wilayah strategis seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
ADVERTISEMENT
"Kemenangan PKS-Gerindra di DKI pertama kita harus syukuri. Ini karena kekompakan. Ini artinya bahwa PKS dan Gerindra sangat bersinergi untuk konteks di DKI. Dan ini tidak mustahil di 2018 dan di beberapa tempat juga PKS bersama Gerindra sebisa mungkin kita akan terus membangun kerja sama," kata Jazuli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/4).
Kerja sama dengan Gerindra, kata Jazuli, bukan hanya sekadar ajang menunjukkan kehebatan. Koalisi, kata dia, dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi. Alasan lain, PKS dan Gerindra merupakan partai yang tidak mendukung pemerintah Jokowi-JK.
"Kalau itu terjadi di daerah-daerah lainnya, itu tentu jauh lebih bagus lagi. Karena sejauh ini, partai yang tidak masuk ke pemerintahan kan tinggal PKS dan Gerindra. Bukan mau gaya atau tampil, tapi demi kemaslahatan, calon yang diusung juga memiliki visi yang sama," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Gerindra mengaku disodorkan sejumlah nama untuk bertarung di Pilgub Jawa Barat. Ada nama Netty Aher dan Deddy Mizwar. Namun, PKS mengaku belum memutuskan siapa calon yang akan diusung di Jabar atau di provinsi lain yang akan menggelar pilkada 2018 seperti Jateng atau Jatim.
Anggota komisi I DPR RI ini juga mengatakan jika hasil dari nama-nama yang akan diusung oleh PKS nantinya ada kemungkinan akan diumumkan setelah rapat akbar fraksi. Rapat akbar Fraksi PKS akan digelar dari hari ini hingga Sabtu (29/4).
"Tapi belum diumumkan nanti malam karena belum selesai. Kewenangan mengumumkan itu oleh DPP mungkin," ujarnya.
Baca juga:
ADVERTISEMENT