Fadli Zon Minta DPR Evaluasi Standar Polisi yang Pegang Senjata

Fadli Zon jenguk Al Khathath di Mako Brimob. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Adanya penembakan tiga anggota Brimob di lokasi pengeboran minyak PT Sarana GGS di Desa Karangtengah Blora, Jawa Tengah kembali menyita perhatian publik. Hal itu karena oknum penembak tersebut diduga juga salah satu dari tiga anggota Brimob yang tewas setelah menembak dua rekannya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku sangat terkejut dengan peristiwa itu. Dia pun meminta hal itu menjadi evaluasi dari komisi III khususnya soal persenjataan yang dipakai anggota Brimob tersebut.

"Saya kira ini suatu berita yang mengejutkan dan tentu sangat mengagetkan kita. Bagaimana bisa terjadi seperti itu. Tapi nanti di Komisi III dan komisi terkait bisa menjadi bahan untuk evaluasi sampai di mana dan sejauh mana termasuk pengadaan senjata," kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).

Fadli mempertanyakan standar bagi para anggota Brimob yang difasilitasi senjata api. Terlebih, menurutnya, orang yang memegang senjata kemungkinan cenderung lebih agresif. Dia mencontohkan seperti kasus penembakan yang terjadi di Jakarta dalam beberapa kesempatan.

"Yang mempunyai hak untuk memegang senjata karena itu tidak sembarangan. Orang megang senjata ada kecenderungan untuk lebih agresif dan lebih berani," jelasnya.

"Kita lihat kasus kemarin di Gancit seorang dokter, jadi memang harus ada mental tertentu waktu itu. Diperiksa juga secara psikologis, apakah dia bisa atau tidak memgang itu. Di Amerika karena mereka bebas, kita lihat kejadiannya. Begitu banyak orang yang melakukan pembantaian sendirian," tambahnya.

Lebih lanjut, Fadli menyarankan Komisi III untuk mengevaluasi hal itu. Termasuk dengan memperjelas ke Polri soal segala persoalan mengenai standar pemegang senjata oleh anggota Brimob.

"Saya kira Komisi III juga bisa memikirkan tapi kita juga bisa sarankan untuk mempertanyakan ini gitu," tandasnya.