Fahri: Pemerintah Tak Boleh Biarkan Presiden Pakai Mobil Lama

22 Maret 2017 12:50 WIB
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Mobil Presiden Jokowi (Foto: Muhammad Iqbal/kumparan)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah harus secepatnya melakukan evaluasi terhadap mobil Presiden Joko Widodo yang mogok. Evaluasi harus dilakukan karena menyangkut masalah keamanan Presiden.
ADVERTISEMENT
"Saya concernnya pada keamanan Presiden. Sebab, Presiden itu dalam Undang-undang Keprotokoleran, itu harus ada sistem yang baik. Di antara cara kita atur keamanan Presiden, kendaraan itu harus aman. Kalau mogok beararti kendaraan itu enggak aman. Maka harus dievaluasi," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/3).
Fahri menilai pemerintah tidak boleh memberi alasan mobil mogok karena faktor umur. Ia menyalahkan pemerintah karena seharusnya tidak membiarkan Jokowi menggunakan mobil yang sudah berusia tua dengan alasan keamanan.
Mobil, kata dia, adalah terkait mesin dan seharusnya sudah bisa diprediksi kerusakannya. Ia mencontohkan seharusnya pihak yang mengurusi mobil Presiden mengetahui kapan onderdil diganti atau kapan mesin aus dan tidak menunggu mobil sampai mogok.
ADVERTISEMENT
"Pemerintah juga enggak boleh ngomong bahwa ini karena lama. Salah sendiri. Sistem pemerintahan enggak boleh membiarkan Presiden naik mobil lama karena terkait keamanan," ujarnya.
Wakil ketua DPR Fahri Hamzah. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Ia mengkhawatirkan keselamatan Presiden jika mobil mogok di lokasi yang tidak aman. Jika keamanan Presiden terganggu, kata dia, maka akan sulit mencari pengganti Presiden.
"Kalau mogoknya di tempat tidak aman gimana? Itu keamanan Presiden lho. Karena kalau anggota DPR ada yang meninggal, ngegantinya gampang, kalau Presiden itu kan bahaya. Ini soal keamanan Presiden jadi harus dievaluasi," ujarnya.
Fahri menegaskan bahwa seluruh kendaraan yang digunakan Presiden, mulai dari mobil, helikopter, pesawat, dan mobil harus dievaluasi. Evaluasi harus dilakukan segera agar Presiden tidak terhambat dalam melakukan kegiatannya.
ADVERTISEMENT