Golkar Gelar Rapimnas 27 April Bahas Pemilu 2019

Sekjen DPP Golkar Idrus Marham (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada 27 April mendatang. Rapat tersebut akan membahas mengenai strategi Golkar pada pemilu legislatif dan presiden di tahun 2019, bukan membahas munaslub menyusul dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Saya kira itu tidak, kita tidak bahas secara khusus itu karena sikap dasar Partai Golkar sudah jelas. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan kita menghargai proses yang ada dengan tetap konsisten pada prinsip hukum yang menghargai praduga tidak bersalah," ucap Sekretaris Jenderal, Idrus Marham, ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (15/3).

Kesepakatan untuk menggelar rapat pada 27 April mendatang dihasilkan dalam rapat harian yang digelar (15/3). Dalam rapat harian pengurus hari ini juga dibahas soal dinamika politik terakhir dan persiapan pilkada serentak tahun 2018.

"Agenda rapat pada hari ini adalah menyangkut masalah dinamika politik mutakhir, persiapan menghadapi pilkada 2018 dan sekaligus menghadapi pilpres dan pileg 2019," ucap Idrus lagi.

Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa akan digelar rapat konsultasi nasional pada 21-22 Maret di Bali sebelum menggelar rapimnas pada 27 April.

"Saya kira itu juga tentu Rapimnas itu biasanya ada satu respon terhadap dinamika politik yang ada tetapi tidak dibahas secara khusus itu. Kita bahas secara khusus terkait dengan dinamika politik internal partai Golkar dan bebepara hal yang perlu diambil keputusan terkait dengan masalah strategis tersebut," lanjutnya.

Rapimnas merupakan forum tertinggi di bawah musyawarah nasional (Munas) dalam rangka mengambil keputusan yang bersifat strategis.

"Terkait dengan bagaimana persiapan pemilu tentu kita akan berbicara tentang misalnya bagaimana rekrutmen caleg. Bagaimana kemungkinan pembentukan badan pemilu dan juga tentu akan menetapkan beberapa peraturan organisasi yang selama ini sudah berlangsung tetapi perlu direvisi. Nah itu yang perlu kita buat keputusan terkait permasalahan-permasalahan strategis tekait dengan Partai Golkar," jelas Idrus