Ical Persilakan Airlangga, Idrus, dan Aziz Bersaing Jadi Ketum Golkar

kumparanNEWSverified-green

clock
google
Tambah ke Prefensi Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Workshop Nasional Legislatif (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Workshop Nasional Legislatif (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)

Wacana Munaslub yang dilontarkan oleh sejumlah pengurus DPD I dan sebagian elite politik Golkar, rupanya sampai ke telinga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ia pun sudah mendengar mengenai sejumlah nama yang disebut sebagai kandidat ketum Golkar.

Mantan Ketum Golkar ini mempersilakan nama-nama seperti Airlangga Hartarto, Idrus Marham, Aziz Syamsuddin dan putri mantan presiden Soeharto, Titiek Soeharto untuk bersaing memperebutkan kursi Golkar-1.

"Ada Airlangga, ada Pak Idrus, Aziz, Bu Titiek, semua itu adalah suatu kader yang saat saya menjabat jadi Ketum, mereka menjabat ketua ketua partai. Jadi saya kita baik-baik saja. Pak Airlangga maju, pak Idrus maju, silakan saja. Yang menentukan nanti pemegang suara, tidak pantas saya kalo katakan salah satu si A dan si B dari mereka yg terbaik," ujar Aburizal di Hotel Merylin Park, Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Aziz Syamsuddin, Airlangga, dan Idrus Marham (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Aziz Syamsuddin, Airlangga, dan Idrus Marham (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Namun, Ical, sapaan akrab Aburizal, mengatakan bahwa Munaslub bisa terselenggara apabila surat usulan atau aspirasi DPD I yang meminta Munaslub telah masuk ke DPP. Hingga kini, ia mengaku belum pernah mendengar ada surat desakan menggelar Munaslub masuk ke DPP.

"Saya mendengar belum dapat satu laporan dari DPP, apakah suratnya sudah ada. Saya sudah tanyakan katanya belum ada daerah yang melakukan, baru statement di surat kabar," tutur mantan Menko Kesra di era SBY ini.

Dengan demikian, apabila DPD I menginginkan ada Munaslub, tentu langkah konkret yang harus diambil adalah segera melayangkan surat ke DPP. Barulah setelah itu, kemauan dari DPD I untuk Munaslub baru bisa terselenggara.

"Mereka (DPD I) kan harus bersurat, kalau enggak ada surat kan enggak bisa, kemudian harus rapat pleno yang memutuskan Rapimnas kemudian Rapimnas memutuskan ke Munaslub," bebernya.