ICW hingga Formappi Sampaikan Dukungan ke Hemas sebagai Pimpinan DPD
PerbesarSejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegak Citra Parlemen kembali menyambangi gedung DPD RI guna memberi dukungan kepada mantan pimpinan DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad.
Terdapat 12 anggota LSM yang memberikan dukungan yaitu, Komite Pemantau Legislatif (Kopel), ICW, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PHSK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Formappi, Indonesia Budget Center (IBC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Perludem, Kode Inisiatif, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (Pusako), Yappika dan Maju Perempuan Indonesia (MPI).
Perwakilan LSM tersebut diterima langsung oleh pimpinan DPD yang dilengserkan Oesman Sapta Odang, yaitu GKR Hemas dan Farouk Muhammad. Wakil Ketua DPD periode 2014-2019, GKR Hemas, menegaskan akan terus melakukan perjuangan.
Perbesar"Kita juga terus sesuai dengan anjuran oleh itu semua. Kita akan berjuang untuk melakukan suatu kebenaran bahwa kami patuh pada hukum dan tentunya kami adalah pimpinan yang sah," kata GKR Hemas di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Sementara itu, rekan sesama pimpinannya Farouk Muhammad mengapresiasi apa yang menjadi tindakan dari sejumlah lembaga sosial tersebut. "Kami dan saya secara pribadi mengapresiasi. Mari kita lanjutkan perjuangan ini," ujarnya.
Perwakilan Formappi, Lucius Karus, mengatakan perjuangan membela DPD harus dilakukan untuk memastikan bahwa kekuasaan hanya boleh dipegang oleh pihak yang memiliki legitimasi.
"Kita sudah tahu DPD mempunyai tata tertib yang sejak awal mengatur proses pemilihan pimpinan DPD dan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam proses itu diduga mengandung banyak cacat terkait dasar yuridis," ujar Lucius.
PerbesarDirektur Pusako Feri Amsari penyampaian dukungan dirasa penting agar pimpinan dan anggota DPD tersadar untuk menegakkan putusan MA.
"Jangan khawatir karena kami masyarakat, LSM terus men-support pimpinan dan anggota DPD yang berani dan terus menegakkan putusan MA," ujarnya.
Secara simbolis, perwakilan LSM tersebut menyerahkan mandat rakyat yang isinya:
1. DPD adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi untuk mewakili daerah. Sedangkan DPR sebagai wakil partai politik. Agresifnya sekelompok anggota DPD, pengurus partai politik dalam merebut jabatan pimpinan DPD dan pelanggaran konstitusional berupa upaya mengakuisisi DPD sebagai wakil daerah.
2. Bahwa proses perebutan pimpinan DPD oleh sekelompok anggota DPD, pengurus partai politik dilaksanakan dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum dengan bukti-bukti.
3. Bahwa krisis kepemimpinan di DPD telah menghambat kinerja DPD.
4. Bahwa krisis DPD harus diakhiri.
5. Kami menuntut kepada seluruh pimpinan DPD periode 2014-2019 untuk meninggalkan segala kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok serta kembali pada rakyat.