MA Tegaskan Pelantikan OSO Sesuai Prosedur

Mahkamah Agung (MA) (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Mahkamah Agung menegaskan pelantikan terhadap Oesman Sapta Odang, Darmayanti Lubis, dan Nono Sampono sudah sesuai undang-undang. Juru Bicara MA, Suhadi, mengatakan bahwa MA bersedia melakukan penuntunan sumpah setelah Sekjen DPD mendatangi kantor MA untuk menjelaskan bahwa pelantikan sudah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPD dan putusan MA soal masa jabatan selama 5 tahun.

Suhadi menjelaskan MA telah memutus perkara pada 29 Maret 2017 untuk mencabut Tatib DPD soal masa jabatan pimpinan yaitu 2 tahun 6 bulan. Setelah Tatib ini dicabut, kata Suhadi, Sekjen DPD menemui pimpinan MA untuk menerangkan bahwa DPD telah melaksanakan putusan MA Nomor 20B-/Hum-/2017 tersebut.

Buktinya, DPD telah menetapkan Tatib baru, Nomor 3 Tahun 2017 tertanggal 4 April 2017. Dalam Tatib ini, kata Suhadi, masa jabatan pimpinan DPD yaitu 5 tahun, sesuai dengan putusan MA.

"Dengan demikian selanjutnya Ketua MA menerima undangan dari DPD untuk melakukan atau menuntun sumpah terhadap tiga pimpinan DPD terpilih, yaitu seorang ketua dan dua orang wakil ketua. Disertai lampiran berita acara hasil pemilihan pimpinan DPD periode April 2017-September 2019," ujar Suhadi ketika menggelar konferensi pers di kantor Mahkamah Agung, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Baca juga: Ketua MA Sudah Serahkan Wewenang untuk Lantik OSO

Suhadi, jubir MA menggelar konpers di Gedung MA. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Karena sudah mendapat jaminan bahwa pemilihan pimpinan DPD sudah sesuai dengan putusan MA, Suhadi mengatakan Wakil Ketua MA Suwardi, bersedia melakukan penuntunan sumpah. Hal ini untuk mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Tata Tertib DPD Nomor 3 Tahun 2017.

"Atas undangan tersebut, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Tatib DPD, bahwa yang melakukan, menuntun sumpah jabatan yaitu Ketua MA. Jadi kewajiban konstitusi Ketua MA adalah melakukan penuntunan sumpah. Ini harus jelas, bukan pelantikan," ujarnya.

Suhadi menegaskan proses penuntunan sumpah sudah sesuai prosedur. Sebab, sebelum dilakukan penyumpahan sudah dilakukan putusan DPD tentang pengesahan pimpinan yang terpilih.

"Sumpah pun sudah ada di dalam UU itu formatnya, baik dalam UU maupun di dalam Tata Tertib DPD itu sendiri. Dan sebelum dilakukan penyumpahan atau penuntunan penyumpahan, juga telah dibacakan putusan DPD tentang pengesahan pimpinan yang terpilih," katanya.

Baca juga: Ketua MA Bisa Batalkan Pelantikan OSO