Mendagri Sudah Bertemu Jaksa Agung Bahas Banding Kasus Ahok

kumparanNEWSverified-green

clock
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah bertemu dengan Jaksa Agung M. Prasetyo untuk membahas banding Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tjahjo menyebut pertemuan ini bertujuan untuk menghindari adanya salah paham karena Ahok sudah mencabut banding dan mengajukan pengunduran diri.

"Saya semalam sudah ketemu dengan Pak Jaksa Agung untuk minta kepastian ya atau tidak (banding). Kan jangan sampai Pak Ahok sudah menerima, jaksanya belum menerima," ujar Tjahjo yang ditemui di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/5).

Proses banding yang tidak jelas, kata dia, akan berimbas pada terhambatnya proses pengisian Jabatan Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2017. Saat ini, karena Ahok sudah mengajukan pengunduran diri, maka Djarot akan menggantikan posisinya sebagai gubernur definitif. "Justru akan menghambat proses jabatan (Pengisian posisi Gubernur DKI)," imbuh Tjahjo.

Sebab, Tjahjo belum mengetahui apakah jaksa akan banding untuk meminta hukuman diperberat atau diringankan.

"Belum, kita tunggu aja. Karena bandingnya kan banding apa? Banding minta diperberat atau banding minta diringankan, kan belum tahu," ujar Tjahjo.

Baca juga:

Tjahjo: Pak Djarot dan DPRD DKI Jangan Hambat Program Anies-Sandi

Besok, DPRD Rapat Paripurna Bahas Pengunduran Diri Ahok

Dirjen Otda: Jokowi Akan Lantik Djarot Jadi Gubernur DKI Definitif

Tjahjo menjelaskan semakin cepat pengisian jabatan Gubernur DKI Jakarta definitif oleh Plt Djarot Saiful Hidayat, akan berpengaruh pada tiga hal. Pertama, memudahkan proses sinkronisasi dan akselerasi program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies dan Sandi dalam APBD 2017.

Kedua, program strategis Presiden Joko Widodo di Provinsi DKI Jakarta tetap berjalan. Ketiga, melancarkan persiapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih.

"Kami, Kemendagri memastikan jangan sampai program strategis Pak Jokowi yang ada di Jakarta terhambat gara-gara belum ada sinkronisasi dan akselerasi program sperti MRT, LRT," ujarnya.