Oso Dinilai Akan Manfaatkan Posisi Ketua DPD untuk Kepentingan Hanura

4 April 2017 10:05 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:18 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Rapat Paripurna DPD (Foto: Akbar Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Rapat Paripurna DPD (Foto: Akbar Ramadhan/kumparan)
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang baru saja terpilih menjadi Ketua DPD setelah sidang paripurna yang berlangsung lebih dari 10 jam. Oesman atau yang akrab dipanggil Oso, kini menduduki tiga jabatan strategis yaitu Ketua DPD, Ketua Umum Hanura, dan Wakil Ketua MPR.
ADVERTISEMENT
Tiga jabatan yang dipegang Oso ini menimbulkan ancaman konflik kepentingan. Oso selaku Ketum Hanura, juga menjabat sebagai Ketua DPD yang idealnya merupakan perwakilan daerah, bukan perwakilan parpol.
"Yang perlu diingat juga soal problem etis yang muncul bersamaan dengan ancaman konflik kepentingan yang berpeluang terjadi ketika seseorang secara bersamaan memegang posisi strategis lebih dari satu jabatan," ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, melalui pesan singkat kepada kumparan (kumparan.com), Selasa (4/4).
Lucius Karus  (Foto: Facebook/ Lucius Karus II)
zoom-in-whitePerbesar
Lucius Karus (Foto: Facebook/ Lucius Karus II)
"Ini saya kira satu hal yang mau tidak mau harus kita desak kembali. Karena Oso sekaligus menjabat pimpinan DPD dan MPR, maka hal itu berpeluang disalahgunakan untuk kepentingan dia yang lain baik sebagai pribadi maupun partainya," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Lucius mengatakan saat Oso resmi dilantik menjadi Ketua DPD, maka sudah pasti akan muncul politisasi terhadap DPD. Mengingat Oso adalah Ketua Umum Hanura dan banyak anggota DPD yang sudah dijaring untuk menjadi anggota partai. Kebanyakan berlabuh di Partai Hanura. Lucius juga mengatakan banyaknya orang parpol hampir pasti akan menutup masuknya perwakilan daerah dari wilayah masing-masing.
"Tidak ada harapan lagi suara daerah diperjuangkan lagi oleh DPD karena sebagai politisi orientasi mereka serentak berubah. Di parpol, kekuasaan merupakan sesuatu yang harus dikejar. Parpol didirikan untuk mengejar kekuasaan itu. Dalam mengejar kekuasaan, politisi parpol cenderung akan asyik sendiri tanpa memedulikan rakyat atau daerah yang diwakili," ujarnya.
Baca juga: DPD Rasa DPR
ADVERTISEMENT