OSO Tak Cairkan Dana Reses Anggota yang Tak Akui Kepemimpinanya
PerbesarBagian Rumah Tangga DPD mencabut hak keuangan reses anggota yang tidak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO), Darmayanti Lubis, dan Nono Sampono. Untuk mendapatkan tunjangan reses itu, anggota DPD harus menghadiri sidang paripurna dan kegiatan atau rapat alat kelengkapan DPD di bawah kepemimpinan OSO, Darmayanti, dan Nono.
Instruksi ini berdasarkan surat edaran bernomor DN.830/01/DPD RI/V/2017 tertanggal 8 Mei 2017. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Bagian Rumah Tangga Drs. Habib Ali Alwi.
Baca juga: Rangkap Jabatan OSO Dinilai Berbahaya
Baca juga: Ketua KPK: OSO seperti Banci, DPD Kok Ada Unsur Partai
PerbesarSurat edaran itu memuat perubahan Surat Edaran PURT Nomor DN.170/10/DPDRI/IV/2017. Revisinya berisi untuk mendapatkan tunjangan reses maka anggota DPD harus mengumpulkan laporan reses dan mengisi formulir yang menyatakan telah dan akan menghadiri sidang paripurna serta kegiatan dan rapat alat kelengkapan DPD yang dikoordinasikan oleh pimpinan DPD, OSO, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis.
Dalam surat edaran itu, juga disertakan formulir untuk semua anggota DPD agar bersedia mengikuti seluruh kegiatan di bawah kepemimpinan OSO cs.
Baca juga: Kubu Hemas: MA Abaikan Surat Protes atas Pelantikan OSO
PerbesarWakil Ketua DPD yang dilengserkan OSO, Farouk Muhammad mengakui adanya surat edaran tersebut kepada seluruh anggota. Ia sudah menerima surat itu sejak beberapa hari yang lalu.
Farouk menyesalkan mengapa kubu OSO menyalahgunakan alat negara demi kepentingan politik. "Itulah yang kita sesalkan mengapa masalah politik jadi campur aduk dengan alat negara. Perbedaan dalam politik kan biasa. Tapi ini seolah-olah otorisasi negara yang turun," katanya kepada kumparan (kumparan.com), Jumat (12/5).
Namun, Farouk menegaskan kubunya belum akan mengambil langkah apa pun sambil menunggu putusan PTUN atas banding yang diajukan.
"Kita tidak mau bikin tandingan-tandingan. Kita tunggu saja," tuturnya.