PAN Dorong Pemerintah Berlakukan Embargo Ekonomi ke Myanmar

Pengungsi Rohingya. (Foto: Dok. Burma Human Rights Network)

Myanmar kembali menjadi sorotan publik setelah militer negara itu memulai operasi perburuan militan Rohingya. Dalam operasi itu, tidak hanya etnis Rohingya saja yang meregang nyawa. Penduduk sipil yang tidak berdosa turut menjadi korban.

Akibatnya, 400 orang tewas dan sekitar 18 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Teguh Juwarno menilai pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Myanmar, khususnya di bidang perdagangan.

Apalagi nilai perdagangan dengan Myanmar dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga perjanjian kerja sama dagang perlu dihentikan.

"Kita akan suarakan (penghentian kerja sama dagang). Menurut saya ini hal yang baik perlu kita suarakan agar kita menghentikan perdagangan. Selama ini angka perdagangan dengan Myanmar belum terlalu signifikan, sehingga menurut saya perlu sekali kita hentikan perjanjian dagang dengan mereka," kata Teguh di Kedutaan Besar Myanmar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).

Salah satu metode yang dinilai dapat dipakai untuk menghentikan kerja sama perdagangan dengan Myanmar adalah dengan cara embargo. Ini nantinya akan diusulkan kepada Menteri Perdagangan.

"Harus diciptakan formula itu (embargo). Kita akan usulkan kepada Menteri Perdagangan," ujarnya.

Tindakan ini dinilai tepat untuk diambil karena persoalan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar merupakan tragedi kemanusiaan. Teguh berpendapat percuma jika Indonesia yang selalu ikut menyerukan perdamaian dunia tapi tidak ikut ambil andil dalam menangani tragedi ini dan membiarkannya.

"Kita sebagai bangsa yang besar percuma kita andil menciptakan perdamaian dunia. Justru situasi ini jika dibiarkan akan menciptakan instabilitas utamanya di kawasan ASEAN," paparnya.

Jika dibiarkan, kata Teguh, bisa berpotensi munculnya kelompok radikal yang akan memanfaatkan momen tragedi kemanusiaan di Rohingya.

"Kalau ini dibiarkan, kita sendiri bisa kena getahnya. Karena tindakan tersebut akan memunculkan dendam, sakit hati. Maka akan muncullah kelompok yang mengambil sikap radikal, yang mana selama ini susah payah kita kendalikan," tuturnya.

"Kita sudah liat sendiri dalam rangka membela diri ada militan yang terus dihajar, mereka kemudian melakukan langkah perlawanan. Kita tidak ingin langkah ini menyebar ke seluruh kawasan ASEAN," tutupnya.

Operasi militer Myanmar terhadap etnis Rohingya dimulai sejak Sabtu (28/8) yang lalu. Operasi itu diawali dengan serangan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) ke 30 pos petugas keamanan Myanmar. Serangan tersebut mendorong militer Myanmar ganti menyerang dan membakari kampung-kampung Rohingya di Rakhine.