Tanggapan PDIP soal Gatot Nurmantyo yang Masuk Bursa Capres 2019

Jokowi dan Gatot N. di Mabes TNI Cilangkap (Foto: Dok. Intan - Biro Pers Setpres)

Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo belakangan hampir selalu dikaitkan sebagai salah satu calon dalam pemilu presiden 2019. Hal ini tentunya beralasan, setidaknya Nasdem dan PAN sudah menyatakan ketertarikan untuk mengusung Gatot sebagai salah satu calon.

Tak seperti partai-partai lain, partai pemenang pemilu legislatif di 2014, PDIP, tak mau sesumbar. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai masih terlalu dini membahas soal Pilpres 2019.

"Skala prioritas partai saat ini adalah memberikan dukungan yang lebih efektif agar janji-janji kampanye pasangan Jokowi-JK dapat dipenuhi. Dukungan efektif tersebut melalui kerja politik riil, baik di DPR maupun di tengah rakyat," ujar Hasto ketika dihubungi kumparan (kumparan.com), Rabu (26/7).

Mengenai Gatot, Hasto menyebut partainya tak ingin terjebak dengan dikotomi sipil dan militer. Menurut dia, semua warga negara berhak untuk dicalonkan.

"PDIP tidak mau terjebak pada dikotomi sipil dan militer. Semua warga negara yang memenuhi persyaratan, memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan," tuturnya.

Hasto mengimbau seluruh pihak agar tak terburu-buru membahas soal Pilpres 2019. Sebab, membahas Pilpres 2019 hanya membawa suasana kompetisi lebih awal yang sebenarnya tak perlu.

"Ini hanya membawa suasana kompetisi lebih awal yang tidak perlu. Skala prioritas saat ini adalah bekerja untuk rakyat. Hal ini sejalan dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang merakyat dengan tradisi blusukannya," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Nasdem Taufiqulhadi menyebut ada faksi besar di Nasdem yang menginginkan Gatot menjadi cawapres Jokowi. Nasdem menilai kombinasi militer-sipil merupakan yang tepat.

"Menurut saya suara itu besar di Nasdem walaupun belum sampai pada penambilan keputusan karena kami belum melakukan rapat. Rakornas belum, rapimnas belum dan itu tidak menjadi keputusan resmi. Menurut saya, suara itu besar dalam kubu Fraksi Nasdem. Karena itu kami menegaskan duetnya adalah sipil. Jadi Pak Jokowi dan Pak Gatot," ujar Taufiqulhadi di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).