Nota Keuangan RAPBN 2026: Optimisme Fiskal yang Perlu Diimbangi Realisme

Foto: Presiden Prabowo Subianto pada Pidato Kenegaraan Penyampaian RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan (Kementerian Sekretariat Negara, 2025)

Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di hadapan DPR pada Jumat (15/8) menandai langkah awal pemerintahan baru dalam merancang arah fiskal lima tahun ke depan. Angka-angka yang disajikan terdengar penuh optimisme: pendapatan negara ditargetkan menembus Rp2.692 triliun, naik tajam dari outlook 2025 yang hanya sebesar Rp2.387 triliun.

Kemudian, belanja negara disiapkan sebesar Rp3.786,5 triliun. Nominal tersebut tertuang ke dalam delapan program prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, ekonomi rakyat dan koperasi, pertahanan semesta, hingga investasi dan perdagangan global.

Sekilas, arah kebijakan ini tampak selaras dengan janji kampanye: menyehatkan rakyat, mencerdaskan bangsa, memperkuat pertahanan, dan memajukan ekonomi desa. Namun di balik optimisme tersebut, publik layak bertanya: apakah target penerimaan yang tinggi realistis dicapai, dan apakah belanja besar benar-benar akan efektif membawa manfaat nyata?

Pajak: Tulang Punggung Pendapatan dengan Tantangan Terberat

Dari target pendapatan sebesar Rp2.692 triliun pada 2026, sekitar 87,6 persennya ditopang oleh pajak. Kenaikan signifikan dibanding Rp2.154 triliun pada 2023 dan Rp2.387 triliun pada outlook 2025 mencerminkan keyakinan Presiden bahwa Reformasi Perpajakan Jilid III akan mampu mengimbanginya.

Namun, keyakinan tersebut perlu diimbangi dengan kehati-hatian. Pertumbuhan ekonomi memang relatif stabil di kisaran 5 persen, tetapi trennya cenderung menurun—dari 5,3 persen pada 2022 ke 5,05 persen pada 2023. Outlook pendapatan 2025 dimaksudpun sudah diturunkan sekitar 5 persen dari target awal, menandakan basis pertumbuhan yang belum stabil.

Lebih jauh, penopang utama ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Pertumbuhannya kini di bawah 5 persen, mencerminkan daya beli masyarakat yang tertekan oleh harga pangan dan beban cicilan kredit. Bila konsumsi melambat, penerimaan pajak dari PPN maupun PPh badan otomatis ikut berkurang.

Sementara itu, ekspor tidak lagi sekuat dua tahun lalu. Turunnya harga komoditas global mengikis potensi windfall penerimaan dari batu bara dan sawit. Investasi swasta juga belum pulih sepenuhnya karena suku bunga acuan BI yang masih tinggi di level 5,25 persen, menekan ekspansi korporasi dan dunia usaha.

Dengan kondisi tersebut, target penerimaan pajak yang semakin agresif berisiko tidak tercapai. Jika gap ini dibiarkan, pilihan pemerintah kemungkinan besar akan jatuh pada penambahan utang. Padahal, beban bunga kini sudah menyerap porsi signifikan dari belanja negara, sehingga ruang fiskal untuk program prioritas kian sempit.

PNBP: Menyusut karena Perubahan Mekanisme

Hal menarik juga terjadi pada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Angkanya turun dari Rp579,5 triliun pada 2024 menjadi Rp455 triliun pada 2026. Sekilas ini tampak mengkhawatirkan, seakan negara kehilangan salah satu sumber pendapatan penting.

Namun penjelasan di balik angka ini lebih kompleks. Penurunan terutama disebabkan oleh perubahan mekanisme pencatatan: dividen BUMN kini dialihkan ke Danantara, sovereign wealth fund yang baru dibentuk. Artinya, uang itu tidak hilang, melainkan tercatat di luar APBN.

Di sinilah letak masalahnya. Pengalihan ini menimbulkan risiko transparansi dan fragmentasi fiskal. Publik melihat PNBP melemah, padahal sebagian penerimaan hanya berpindah kanal. Sayangnya, kanal baru ini belum seterbuka APBN dalam hal akuntabilitas dan pengawasan. Jika tidak ada mekanisme audit dan pelaporan yang kuat, kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara bisa terkikis.

Belanja: Delapan Prioritas Ambisius

Di sisi belanja, pemerintah menyodorkan delapan program prioritas dengan alokasi raksasa:

1. Ketahanan pangan – Rp164,4 triliun, fokus pada sawah baru, pupuk, bibit, dan alat pertanian modern.

2. Ketahanan energi – Rp402,4 triliun, untuk produksi migas dan percepatan energi bersih.

3. Makan Bergizi Gratis (MBG) – Rp335 triliun, menjangkau 82,9 juta penerima, dari siswa hingga balita.

4. Pendidikan bermutu – Rp757,8 triliun, terbesar sepanjang sejarah, difokuskan pada kualitas guru dan vokasi.

5. Kesehatan berkualitas – Rp244 triliun, untuk memperkuat JKN, revitalisasi RS, dan program stunting.

6. Ekonomi rakyat & koperasi – Rp83 triliun ditambah Rp60 triliun Dana Desa, membangun 80.000 koperasi.

7. Pertahanan semesta – Rp185 triliun untuk alutsista, dengan total pertahanan–keamanan Rp424,8 triliun.

8. Investasi & perdagangan global – termasuk pembangunan 770 ribu rumah rakyat senilai Rp57,7 triliun serta peran strategis Danantara.

Jika ditotal, angka belanja ini memang mencerminkan ambisi luar biasa. Tetapi besarnya anggaran tidak otomatis menjamin hasil. Pertanyaan kuncinya: bagaimana efektivitas belanja itu diukur? Apakah hasilnya akan sebanding dengan risiko? Dan bagaimana akuntabilitasnya dijaga?

Apalagi, transfer ke daerah justru turun drastis menjadi Rp650 triliun, berkurang 24,8 persen dari tahun sebelumnya. Padahal banyak program prioritas—seperti gizi gratis dan koperasi desa—yang sangat bergantung pada eksekusi di daerah. Kontradiksi ini bisa melemahkan efektivitas kebijakan jika tidak diantisipasi.

Antara Optimisme dan Realisme

RAPBN 2026 memang dirancang dengan semangat besar: membangun manusia, menjaga energi, menguatkan pertahanan, hingga memperluas investasi. Namun optimisme ini harus ditopang oleh realisme.

Pertama, target penerimaan pajak perlu dievaluasi secara jujur ketercapaiannya. Kedua, PNBP dan peran Danantara harus diawasi ketat. Jangan sampai instrumen baru ini justru mengaburkan akuntabilitas. Ketiga, belanja prioritas harus sinkron dengan kapasitas daerah. Pemotongan transfer bisa menjadi bumerang bagi program yang memerlukan kedekatan dengan masyarakat.

Optimisme penting, tetapi fiskal yang sehat bukan dibangun dari angka ambisius semata. Ia berdiri di atas perencanaan realistis, eksekusi disiplin, dan transparansi penuh. Tanpa itu, RAPBN 2026 berisiko menjadi sekadar daftar keinginan, bukan instrumen nyata untuk menyejahterakan rakyat.

Penutup

Nota Keuangan RAPBN 2026 adalah ujian awal bagi pemerintah baru. Angka-angka besar memang mengundang decak kagum, tetapi yang lebih menentukan adalah konsistensi menjalankan janji di balik angka tersebut.

Publik berhak tahu bukan hanya dari mana negara memperoleh uang, tetapi juga bagaimana uang itu kembali ke masyarakat. Dua pekerjaan rumah menanti: menjaga realisme target penerimaan dan memastikan transparansi belanja, termasuk kanal baru seperti Danantara.

Jika dua hal ini diatasi, RAPBN 2026 bisa menjadi fondasi kokoh bagi lompatan pembangunan. Tetapi jika diabaikan, optimisme fiskal akan berubah menjadi beban politik di tahun-tahun mendatang.