Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Menyerahkan Produk Akhir Kepada TA DPR RI

Ananta Faza Abidin, mahasiswa Universitas Diponegoro (foto paling kiri) menyerahkan produk akhir Policy Brief Pemindahan IKN kepada Tenaga Ahli DPR RI. Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021

Salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) di Rumah Rakyat DPR RI. Program MBKM merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek RI) yang memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa/i Indonesia untuk dapat menguasai berbagai keilmuan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Proses pemaparan produk akhir Policy Brief di depan Tenaga Ahli DPR RI. Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021

Salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) di Rumah Rakyat DPR RI. Program MBKM merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbud Ristek RI) yang memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa/i Indonesia untuk dapat menguasai berbagai keilmuan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Salah satu manfaat dari program MBKM adalah adanya pengkonversian hingga 20 Satuan Kredit Semester (SKS) terhadap mata kuliah terkait, salah satunya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selama menjalani kegiatan di DPR RI, Ananta Faza Abidin atau yang akrab dipanggil Faza menyusun Policy Brief yang berisi tentang profil dan dampak relokasi Ibukota Negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, kebijakan relokasi IKN sebagai salah satu proyek strategis di Indonesia adalah topik yang menarik untuk dibahas.

Berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumennya, Faza menemukan bahwa alasan utama relokasi IKN dilakukan adalah untuk mengatasi berbagai macam konflik dan permasalahan hingga mengubah paradigma pembangunan dari Jawa Sentris ke Indonesia Sentris. Namun menurutnya, relokasi IKN tidak serta merta akan langsung dapat menyelesaikan konflik dan permasalahan yang ada, khususnya terkait konflik dan permasalahan agraria.

Profil penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada di lokasi IKN menunjukkan bahwa masih adanya tumpang tindih baik dari segi peruntukan maupun perizinannya. Saat ini Pemerintah memiliki program percepatan reforma agraria yang salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi konflik agraria melalui pembagian secara adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah.

Pemerintah tentunya diharapkan mampu melaksanakan konsep terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) secara berkeadilan yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar IKN. Partisipasi aktif dalam bentuk kerjasama masyarakat dan pemerintah terhadap penggunaan tanah di ibu kota baru tentunya akan berdampak terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah di IKN.

Salah satu agenda reforma agraria yang terus berjalan adalah penyelesaian konflik agraria yang diawali dengan adanya pemberian izin untuk mengeksklusi sekelompok rakyat dari tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelolanya. Pemindahan IKN akan selaras dengan kebutuhan tanah yang semakin beragam sehingga reforma agraria sebagai landasan penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional dalam hal pembangunan yang berkeadilan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Sumber:

Kominfo.go.id. Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh. Diakses pada 18 Desember 2021 melalui https://kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr

Kompaspedia.kompas.id. Provinsi DKI Jakarta: Ibu Kota Negara dan Pusat Perekonomian Nasional. Diakses pada 18 Desember 2021 melalui https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-dki-jakarta-ibu-kota-negara-dan-pusat-perekonomian-nasional