Simak Keseruan Community Learning Center, Upaya DLHK untuk Hutan Tematik

Foto bersama peserta Community Learning Center di Hargowilis, Kokap, Kulon Progo (23/11). (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY pada akhir bulan November ini telah melaksanakan program Community Learning Center atau yang biasa disebut CLC pada hari Rabu (23/11/2022) yang bertempat di Hargowilis, Kokap, Kulon Progo. Agenda ini termasuk dalam rangkaian program yang sebelumnya juga dilaksanakan di Gunung Kidul. Diskusi yang digelar secara luring ini dihadiri sekitar 30 peserta dari masing-masing perwakilan instansi dan kelompok diantaranya Kepala Dinas LHK, Kepala Bidang RKA, Kepala Balai Tahura, Penyuluh kehutanan, dan 7 perwakilan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kokap yang mengelola Wanahusada dan Wanawisata serta masyarakat lainnya yang turut mengelola wilayah hutan. Tujuan dilaksanakannya program tersebut untuk menyelaraskan pengelolaan wilayah hutan yang dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat sekitar.

Pemaparan kondisi, kendala, serta rencana pengelolaan hutan kedepannya oleh Kelompok Tani Hutan (23/11). (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Dalam Badan Daerah Hutan (BDH) Kulon Progo terdapat Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) Sermo dan Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) Kokap dengan status hutan lindung dan hutan produksi yang terbagi dalam 6 petak yang dikelola oleh tujuh KTH. Dalam acara ini, setiap perwakilan KTH menyampaikan kondisi dan kendala dalam pengelolaan Wanahusada di lingkup wilayahnya dan rencana akan yang dilakukan.

“Kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa kita bersama untuk melindungi kawasan hutan. Ketika perluasan kawasan hutan dapat diketahui, maka langkah selanjutnya adalah memetakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, serta melihat desa/kelurahan yang berada di wilayah kawasan tersebut. Hal itu agar kita juga mengetahui posisi masing-masing KTH yang ada dengan memperhatikan konteks perizinan yang ada dengan berangkat dari pemetaan yang telah dilakukan,” ujar Kuncoro Cahyo Aji selaku Kepala Dinas LHK DIY.

Dalam hal ini, pengelolaan hutan yang akan dilakukan nanti harus berangkat dari pemetaan yang sebelumnya telah dilakukan dan berfokus pada petak-petak yang belum terdapat KTH untuk mengelolanya.

“Sangat perlu untuk melihat tanaman produksi dengan memperhatikan potensi letak tumbuh terhadap jenis tanaman pada kawasan hutan. Melihat setiap perwakilan 7 KTH ini berada dalam lingkup dusun, untuk dusun lainnya yang tidak ada KTH bisa bergabung dengan dusun yang telah memiliki KTH,” ucap Beni selaku Kepala Balai Tahura saat menyampaikan pesan secara langsung kepada peserta yang hadir.

Pengelolaan kawasan hutan harus sesuai dengan rekonstruksi saat ini yang berada di bawah kewenangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Acara tersebut ditutup dengan pesan kepada setiap perwakilan KTH untuk mendata anggotanya dan melakukan pembuatan ulang sketsa peta dengan detail yang nantinya dapat ditempel di kantor sekretariat masing-masing KTH.