Apa Saja Capaian Penting Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB?

Tahukah anda bahwa saat ini Indonesia sedang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? Keanggotaan Indonesia di DK PBB merupakan sesuatu yang sangat bergengsi dan merupakan wujud kepercayaan dunia internasional terhadap kiprah Indonesia dalam mendukung perdamaian dan keamanan dunia.

DK PBB merupakan salah satu dari enam organ PBB yang bertugas menangani berbagai persoalan seputar perdamaian dan keamanan internasional. DK PBB dapat mengeluarkan resolusi yang bersifat mengikat bagi seluruh negara-negara anggota PBB, dan berwenang menjatuhkan instrumen yang bersifat memaksa, seperti penjatuhan sanksi ekonomi dan bahkan pergelaran kekuatan militer.

DK PBB beranggotakan 15 negara, yang terdiri dari lima anggota tetap, yaitu Amerika Serikat (AS), Rusia, Tiongkok, Prancis dan Inggris, serta sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih setiap tahunnya mewakili sejumlah wilayah di dunia yaitu Asia, Afrika, Eropa Barat, Eropa Timur dan Amerika Latin. Indonesia sendiri terpilih pada 8 Juni 2018 lalu, setelah melalui proses kampanye yang cukup panjang, dan berhasil mendapatkan 144 suara, mengungguli Maladewa yang memperoleh 46 suara. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB menegaskan kepemimpinan Indonesia di forum internasional.

Sejak 1 Januari 2019, Indonesia secara resmi duduk sebagai anggota tidak tetap (Elected-10) DK PBB. Apa sajakah capaian dan kontribusi yang berhasil ditorehkan Indonesia? Simak penjelasan berikut ini mengenai sejumlah capaian dan kontribusi penting Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

1. Presidensi DK PBB, Mei 2019

Indonesia menjabat sebagai Presiden DK PBB pada bulan Mei 2019. Selama satu bulan, Indonesia berperan dalam memimpin seluruh pertemuan di DK PBB. Indonesia juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan besar yaitu penyelenggaraan dua debat terbuka (open debate), pertemuan Arria Formula, pertunjukan budaya dan pameran foto mengenai peran Indonesia dalam mendukung proses perdamaian di berbagai wilayah konflik.

Selama kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden DK PBB, Indonesia berhasil memfasilitasi disahkannya sejumlah outcome documents yaitu empat resolusi DK PBB mengenai Sudan, Sudan Selatan, Irak dan Somalia, 1 presidential statement, 3 press statement dan 3 press elements. Selain itu Indonesia memanfaatkan momentum Presidensi DK PBB untuk mempromosikan batik sebagai pakaian khas Indonesia.

Menlu RI memimpin sidang debat terbuka DK PBB saat Presidensi, Mei 2019, bersama Sekjen PBB, di mana banyak peserta sidang juga memakai batik Indonesia (foto: dokumentasi Kemenlu RI)

2. Dukungan Terhadap Palestina

Isu Palestina merupakan salah satu prioritas Indonesia di DK PBB, sejalan dengan arahan Presiden RI kepada Menteri Luar Negeri RI saat Indonesia resmi terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada bulan Juni 2019. Pada tahun 2019, Indonesia bertindak sebagai co-penholder isu Palestina bersama Kuwait, yaitu sebagai negara yang berperan mempersiapkan resolusi atau outcome document lainnya mengenai isu Palestina.

Pada tahun 2019, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan senilai USD 1 juta melalui badan PBB UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees). Selain itu Indonesia telah memberikan bantuan pelatihan teknis bagi warga Palestina berupa pelatihan peningkatan kapasitas di bidang good governance bagi peserta Palestina pada bulan Maret 2019 di Amman, Yordania.

Menlu RI menandatangani kesepakatan pemberian bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina dengan UNRWA di Amman, Yordania, Maret 2019 (Foto: Dokumentasi Kemenlu RI).

Di forum DK PBB, Indonesia bersama dengan Kuwait telah memprakarsai dikeluarkannya Press Statement DK PBB tentang penutupan misi temporer PBB di Hebron (TPIH), dan inisiatif penyusunan Press Statement negara-negara Elected-10 DK PBB mengenai ilegalitas pendudukan Israel di Palestina pada bulan November 2019.

3. Fasilitasi Bina Damai Afghanistan

Indonesia terus mendorong penyelesaian konflik di Afghanistan melalui pendekatan dialog. Indonesia bersama dengan Jerman bertindak sebagai co-penholder isu Afghanistan, yang antara lain berhasil menginisiasi disahkannya resolusi mengenai perpanjangan mandat misi PBB UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan).

Selain itu, Indonesia saat ini mengetuai Komite Sanksi 1988 mengenai Taliban, yang berperan memberikan sanksi guna mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Indonesia juga berkontribusi sebagai anggota International Contact Group on Afghanistan dan Menlu RI menjadi salah satu anggota kehormatan dalam Group of Friends of Women of Afghanistan.

Menlu RI melakukan pertemuan dengan Menlu Afghanistan, Salahuddin Rabbani, 15 Maret 2019 di Jakarta (Foto: dokumentasi Kemenlu RI)

Pada bulan November 2019, di Jakarta, telah diselenggarakan kegiatan Dialogue on the Role of Women in Building and Sustaining Peace yang bertujuan memperkuat peran perempuan Afghanistan dalam mendukung proses perdamaian. Selain itu pada bulan Februari 2020, Menlu RI menerima penghargaan dari pemerintah Afghanistan terkait kontribusi Indonesia dalam mendukung proses perdamaian Afghanistan.

4. Upaya Penyelesaian Damai Persoalan di Myanmar

Indonesia menaruh perhatian penting terhadap persoalan di Rakhine State. Indonesia mengedepankan pendekatan yang konstruktif dalam upaya penyelesaian persoalan. Sejumlah pertemuan terkait isu Myanmar telah diselenggarakan Indonesia, antara lain dialog informal bertema What ASEAN can do in Rakhine State, Myanmar? Pada Februari 2019, kegiatan Indonesia and Myanmar Interfaith Harmony Visit: Sharing Best Practices in Religious Harmony, pada September 2019, dan pertemuan Advisory Forum on National Reconciliation and Peace in Myanmar di Nay Pi Daw pada November 2019.

Indonesia terus berupaya membantu Myanmar mengatasi akar permasalahan konflik, antara lain dengan mendorong adanya kohesi sosial di Rakhine State. Pada bulan Agustus 2019, Menlu RI melakukan pertemuan dengan Chair of the Independent Commission of Enquiry (ICOE) Myanmar, Duta Besar Rosario G Manalo di Jakarta, untuk membahas berbagai pendekatan yang dapat diambil, antara lain terkait isu akuntabilitas.

Menlu RI menerima kunjungan Ketua ICOED Myanmar, Duta Besar Rosario G Manalo di Jakarta Pada Agustus 2019 (foto Dokumentasi Kemenlu RI)

5. Penguatan Misi Pemelihara Perdamaian PBB

Sejak 1957, Indonesia telah berkontribusi nyata bagi perdamaian PBB melalui misi pemelihara perdamaian (peacekeeping operation). Saat ini Indonesia masuk dalam jajaran sepuluh besar negara penyumbang utama pasukan pemelihara perdamaian PBB. Berdasarkan data per September 2019, Indonesia menyumbang 2.912 personel peacekeepers pada sembilan misi, yaitu di Lebanon (UNIFIL), Republik Demokratik Kongo (MONUSCO), Republik Afrika Tengah (MINUSCA), Mali (MINUSMA), Sudan Selatan (UNMISS), Sudan (UNAMID dan UNISFA), Sahara Barat (MINURSO) dan Yaman (UNMHA).

Isu peacekeeping menjadi tema utama Presidensi Indonesia di DK PBB pada bulan Mei 2019. Indonesia menyelenggarakan debat terbuka bertema Investing in Peace: Improving Safety and Security of UN Peacekeeping. Pertemuan tersebut menghasilkan Presidential Statement mengenai upaya peningkatan kapasitas peacekeepers.

Indonesia juga berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam peacekeeping operations. Saat ini terdapat 123 female peacekeepers Indonesia di sejumlah misi pemelihara perdamaian PBB.

Anggota misi pemelihara perdamaian asal Indonesia berinteraksi dengan masyarakat setempat sebagai bagian dari pendekatan community engagement dalam proses perdamaian (foto: Dokumentasi PMPP TNI)

6. Penguatan Upaya Penanggulangan Terorisme

Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam upaya penanggulangan terorisme, antara lain melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengkombinasikan upaya penegakan hukum (hard approach) dengan upaya pencegahan, de-radikalisasi, dan interfaith dialogue (soft approach).

Di forum DK PBB saat ini Indonesia dipercaya mengetuai tiga komite sanksi terkait isu terorisme yaitu Komite 1267 (Al Qaeda/ISIL), Komite 1988 (Taliban) dan Komite 1540 (non-proliferasi senjata pemusnah masal untuk aktor non-negara). Indonesia telah mendukung pengesahan sejumlah resolusi DK PBB terkait penanggulangan terorisme antara lain Resolusi 2462 tanggal 28 Maret 2019 mengenai pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme, dan Resolusi 2482 tanggal 19 Juli 2019 mengenai kaitan terorisme dan kejahatan terorganisir.

Indonesia juga telah menginisiasi dikeluarkannya Press Statement DK PBB mengenai sejumlah serangan terorisme yang terjadi di sejumlah negara. Pada bulan November 2019, Indonesia bersama Belgia telah menyelenggarakan pertemuan Arria Formula DK PBB bertema upaya deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan.

Wakil Tetap RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani memimpin pertemuan Arria Formula mengenai upaya deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan, Nivember 2019. Pertemuan ini dihadiri Dirjen Pemasyarakatan Kemkumham RI sebagai narasumber (foto: dokumentasi Kemenlu RI)

7. Mendorong Peran Perempuan dalam Proses Perdamaian

Isu peran perempuan dalam mendukung bina damai atau women, peace and security juga menjadi perhatian utama Indonesia. Indonesia senantiasa mendorong penguatan peran perempuan dalam perdamaian melalui narasi di sejumlah resolusi DK PBB terkait upaya penyelesaian konflik. Indonesia juga menjadi salah satu co-sponsor Resolusi DK PBB No.2493 tanggal 29 Oktober 2019 mengenai Perempuan dan Perdamaian.

Pada bulan April 2019, di Jakarta, telah diselenggarakan Regional Training bertema Women, Peace and Security yang diikuti sekitar 60 diplomat perempuan dari negara-negara di Asia Tenggara, Timor Leste dan Papua Nugini. Pelatihan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas diplomat perempuan sebagai fasilitator, negosiator dan mediator proses perdamaian.

Demikianlah sekilas capaian Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pembaca.