Dari VOC ke Ekonomi Modern: Apakah Indonesia Benar-Benar Berdaulat Secara Ekonomi?

Do: AI

Sejarah ekonomi Indonesia memperlihatkan perubahan dari monopoli rempah-rempah (zaman hindia Belanda) menuju industri modern. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: siapa yang paling menikmati kekayaan Nusantara?

Dalam rangka Hari Pahlawan Nasional, kembali kita refleksi tentang kedaulatan ekonomi kita.

Pada abad ke-15 dan ke-16, Nusantara belum merupakan satu negara-bangsa seperti Indonesia sekarang. Wilayah ini terdiri atas kerajaan-kerajaan dengan kekuasaan, kepentingan, dan jaringan perdagangan masing-masing. Namun, keterpecahan politik itu tidak berarti Nusantara miskin atau terbelakang.

Sebaliknya, letaknya yang strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik menjadikannya simpul penting perdagangan dunia. Rempah-rempah Maluku, lada Sumatra, beras Jawa, serta berbagai hasil bumi lainnya menarik pedagang dari Asia hingga Eropa. Kekayaan inilah yang membuat Nusantara diperebutkan kekuatan asing.

Kedatangan Belanda mengubah perdagangan menjadi persoalan kekuasaan. Ekspedisi Belanda pertama tiba di Banten pada 1596, yang menjadi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), semacam Badan usaha dibentuk pada 1602. Perusahaan ini awalnya dibangun untuk mengonsolidasikan kepentingan dagang orang-orang Belanda dan menghadapi persaingan antarpedagang Eropa.

Namun, ambisinya berkembang jauh melampaui kegiatan jual-beli. VOC memperoleh hak istimewa dari pemerintah Belanda, termasuk memonopoli perdagangan, membangun benteng, membuat perjanjian dengan penguasa lokal, mengangkat pejabat, bahkan mempropaganda perang secara militer.

Penguasaan Ambon pada 1605 dan pendirian Batavia pada 1619 memperkuat posisi VOC dalam mengendalikan jalur perdagangan. Di Maluku, monopoli rempah ditegakkan melalui pembatasan perdagangan dan kekerasan.

Di Jawa, VOC turut campur dalam konflik kerajaan untuk mempertahankan kepentingannya. Perusahaan ini tidak selalu menaklukkan seluruh wilayah secara langsung. Ia juga menggunakan persekutuan dengan penguasa lokal, memanfaatkan persaingan politik, dan mendukung pihak yang bersedia bekerja sama. Seiring waktu, kepentingan ekonomi berubah menjadi kekuasaan teritorial.

Inilah pelajaran penting dari sejarah VOC: perusahaan dapat menjadi kekuatan politik ketika modal, hak istimewa, kekuatan bersenjata, dan dukungan negara bertemu. VOC bukan sekadar perusahaan swasta yang kebetulan menjadi penjajah. Ia merupakan instrumen ekspansi ekonomi Belanda yang diberi kewenangan publik.

Ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan dan persaingan, kepentingan negara tetap melekat dalam operasinya. Setelah VOC dibubarkan pada 1799, aset dan utangnya diambil alih negara Belanda, sementara wilayah kekuasaannya berangsur menjadi bagian dari pemerintahan kolonial. Dengan demikian, kolonialisme bukan semata-mata akibat keserakahan pedagang, melainkan juga hasil hubungan erat antara kepentingan bisnis dan kekuasaan negara.

Warisan Ekonomi yang Belum Sepenuhnya Selesai

Selama masa kolonial, Nusantara ditempatkan dalam pembagian kerja ekonomi internasional yang timpang: menyediakan bahan mentah dan hasil perkebunan, sementara pusat-pusat industri di Eropa menikmati keuntungan lebih besar dari pengolahan, pembiayaan, dan perdagangan. Sistem Tanam Paksa sejak 1830 memperkuat orientasi ekspor kolonial.

Pada masa berikutnya, perkebunan swasta, pertambangan, dan infrastruktur transportasi dikembangkan untuk melayani kepentingan produksi dan pengiriman komoditas. Tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dari sistem tersebut, tetapi kesejahteraannya bukan tujuan utama pengelolaan kolonial.

Tentu, Indonesia merdeka tidak dapat disamakan dengan Hindia Belanda. Negara kini memiliki kedaulatan politik, kebijakan industri, perpajakan, dan instrumen untuk mengatur investasi. Namun, warisan ekonomi kolonial layak dijadikan alat refleksi: apakah Indonesia sudah mampu mengubah keunggulan sumber daya menjadi kemakmuran yang merata, atau masih terlalu bergantung pada penjualan komoditas dan keputusan pasar global?

Data perdagangan memperlihatkan bahwa pertanyaan itu masih relevan. Menurut Kementerian Perdagangan, pada 2025 ekspor nonmigas Indonesia mencapai sekitar US$269,7 miliar. Di dalamnya, ekspor lemak dan minyak nabati bernilai US$34,4 miliar, bahan bakar mineral US$32,0 miliar, serta besi dan baja US$28,0 miliar.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa komoditas berbasis sumber daya tetap berperan besar dalam perdagangan Indonesia. Meski demikian, besi dan baja juga mencerminkan kemajuan pengolahan domestik, sehingga tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh ekspor kita masih berupa bahan mentah.

Kuncinya adalah melihat seberapa besar nilai tambah, teknologi, keuntungan, dan kemampuan industri yang benar-benar tinggal di dalam negeri. Menjual nikel yang telah diolah memang lebih baik daripada sekadar mengekspor bijih. Namun, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari nilai ekspor atau jumlah smelter.

Kita juga harus menghitung penguasaan teknologi, keterlibatan perusahaan nasional, kualitas pekerjaan, dampak lingkungan, penerimaan pajak, dan kemampuan membangun industri lanjutan.

Ekonomi Modern, Pola Lama?

Dalam ekonomi modern, penguasaan tidak harus dilakukan melalui pendudukan wilayah atau monopoli bersenjata. Pengaruh dapat muncul melalui kepemilikan modal, teknologi, paten, akses pembiayaan, jaringan distribusi, serta kendali atas rantai pasok global.

Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa negara memperoleh manfaat dengan memproduksi barang yang relatif lebih efisien. Namun, teori perdagangan modern juga mengakui peran skala ekonomi, perusahaan multinasional, dan penguasaan teknologi.

Negara yang memiliki modal, merek, serta teknologi sering menikmati margin keuntungan lebih besar daripada negara yang terutama menyediakan bahan baku dan tenaga kerja.

Di sinilah persoalan Indonesia. Menarik investasi asing bukanlah kesalahan. Modal asing dapat membawa teknologi, membuka lapangan kerja, dan memperluas akses pasar. Masalah muncul ketika ketergantungan modal disertai lemahnya posisi tawar, persaingan usaha yang tidak sehat, penghindaran pajak, atau hubungan bisnis-politik yang menguntungkan segelintir kelompok. Konsentrasi pasar dan konflik kepentingan perlu diawasi.

Besarnya arus investasi menunjukkan peluang sekaligus tantangan. Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, dengan investasi asing sebesar Rp900,9 triliun. Investasi terkait hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi lokasi pengambilan bahan mentah. Namun, pertanyaan berikutnya ialah apakah peningkatan investasi menghasilkan pekerjaan berkualitas, alih teknologi, pemasok lokal yang kuat, dan pendapatan negara yang sebanding dengan insentif yang diberikan.

Di Bawah Pemerintahan Prabowo: Buruk atau Belum Cukup Baik?

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025, sedikit lebih tinggi daripada 5,03 persen pada 2024. PDB nominal mencapai Rp23.821,1 triliun. Ini bukan gambaran ekonomi yang sedang runtuh. Akan tetapi, pertumbuhan agregat belum otomatis akan meningkatkan kesejahteraan apalagi dirasakan merata.

Pada Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,85 persen dan rata-rata upah pekerja hanyalah sebesar Rp3,33 juta per bulan. Di balik angka pertumbuhan, kualitas pekerjaan, daya beli, ketimpangan wilayah, serta akses terhadap layanan publik masih menjadi pekerjaan rumah yang besar pemerintahan ke depan.

Pemerintahan Prabowo menghadapi kesempatan untuk mengubah struktur tersebut melalui hilirisasi, pembangunan industri, program sosial, dan penguatan permintaan domestik. Namun, keberhasilannya bergantung pada kualitas pelaksanaan.

Program besar harus memiliki sasaran yang jelas, pembiayaan yang berkelanjutan, dan evaluasi terbuka. Disiplin fiskal juga penting agar ambisi pembangunan tidak mengurangi ruang anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, dan perlindungan sosial.

Dalam situasi geopolitik yang ditandai persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, proteksionisme, serta perebutan mineral strategis, Indonesia perlu menjaga hubungan dagang yang luas tanpa menyerahkan kendali atas kepentingan nasional.

Kedaulatan Ekonomi sebagai Pekerjaan Bersama

Dari VOC hingga ekonomi digital dan industri mineral, bentuk kekuasaan memang berubah, tetapi pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan nilai tambah ekonomi kita. Indonesia tidak perlu menutup diri dari dunia. Yang dibutuhkan ialah kemampuan berunding secara setara, menegakkan persaingan usaha, memperkuat industri nasional, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memastikan kekayaan alam memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara adil, khususnya di kawasan Timur Indonesia yang alamnya sudah banyak dikeruk.

Keberhasilan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB, besarnya investasi, atau nilai ekspor. Ukurannya ialah apakah rakyat Indonesia memperoleh pekerjaan layak, apakah daerah penghasil sumber daya menikmati manfaat pembangunan, apakah keuntungan usaha dikenai pajak secara adil, dan apakah generasi mendatang mewarisi lingkungan berkelanjutan serta kapasitas industri yang lebih kuat.

Sejarah mengingatkan kita bahwa kekayaan alam tidak dengan sendirinya melahirkan kemakmuran. Tanpa pemerintah yang kuat dan keberanian mengoreksi ketimpangan, sebuah bangsa bisa kaya sumber daya tetapi lemah dalam menentukan nasib ekonominya sendiri.

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperjuangkan dengan susah payah harus diteruskan menjadi kedaulatan ekonomi. Tugas itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat yang kritis, dunia usaha yang bertanggung jawab, dan warga negara yang menolak ketika kepentingan segelintir orang ditempatkan di atas kepentingan bersama.

Tulisan ini saya akhiri dari pemikiran bahwa VOC hingga ekonomi modern kini, persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang menguasai sumber daya, melainkan siapa yang mengendalikan nilai tambah dan menikmati hasilnya. Apakah Presiden Prabowo akan menjadi penyelamat negara kita atau sebaliknya?