Ekosistem Startup Indonesia Butuh Arah Baru: Menguat di Hulu, Melemah di Hilir?

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia sering disebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan startup paling maju di Asia Tenggara. Indikasinya, munculnya beberapa unicorn lokal, peningkatan digitalisasi UMKM, serta ekspansi layanan digital berbasis teknologi telah mengubah lanskap ekonomi nasional.

Namun, memasuki periode 2024–2025, ekosistem startup Indonesia menunjukkan pola yang kurang baik: pertumbuhan tetap ada, tetapi semakin tidak merata. Terdapat kekuatan-kekuatan besar yang menopang perkembangan ekosistem, pada saat yang sama ada tantangan struktural (regulasi, keterbatasan talenta, kemajuan teknologi, dan pendanaan) yang jika tidak mampu diorkestrasi dengan baik, mengurangi daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global.

Laporan Global Startup Ecosystem Report (GSER) dari Startup Genome, misalnya, menempatkan Jakarta sebagai salah satu ekosistem penting di Asia, dengan keunggulan pada ukuran pasar, penetrasi konsumen digital, serta pertumbuhan sektor fintech dan e-commerce. Namun, laporan tersebut juga mencatat kelemahan mendasar, khususnya terkait rendahnya jumlah dan nilai exit (IPO dan M&A), terbatasnya akses pendanaan tahap lanjut, serta minimnya startup yang berhasil melakukan scale-up ke pasar global.

Sementara itu, data sejumlah agregator industri menunjukkan penurunan pendanaan startup di Indonesia sepanjang 2023–2025. Kasus dugaan manipulasi laporan keuangan, seperti yang mencuat pada eFishery dan TaniHub, turut menjadi titik balik kepercayaan investor. Namun, menyederhanakan penurunan pendanaan sebagai akibat kasus fraud semata tentu keliru. Persoalan yang lebih mendasar adalah rapuhnya model bisnis, ketergantungan pada modal eksternal, dan belum terbentuknya mekanisme pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tantangan Struktural yang Kian Terlihat

Pertama, kekeringan modal tahap lanjutan (Series B–C) menjadi hambatan besar bagi startup untuk naik kelas. Banyak perusahaan rintisan berhasil mencapai product-market fit, tetapi gagal mengeksekusi strategi scale-up akibat terbatasnya investor yang bersedia menyediakan pendanaan besar dan berjangka panjang. Akibatnya, startup stagnan, melakukan efisiensi tenaga kerja, atau berulang kali melakukan pivot tanpa arah yang jelas. Ketergantungan pada modal asing juga menunjukkan belum kuatnya kapasitas investor domestik dalam membiayai pertumbuhan.

Kedua, keterbatasan talenta teknologi dan manajemen produk masih menjadi pekerjaan rumah. Indonesia memiliki banyak talenta muda, tetapi kemampuan melahirkan teknologi baru dan mengembangkan produk berdaya saing global masih perlu diperkuat. Keterbatasan engineer berpengalaman, data scientist, dan product manager mendorong persaingan talenta serta meningkatkan biaya operasional. Tanpa investasi serius pada riset dan pengembangan, Indonesia berisiko terus menjadi pasar bagi inovasi yang lahir di Amerika Serikat dan China.

Ketiga, ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah membuat ekosistem startup terkonsentrasi di Jakarta dan sejumlah kota besar di Jawa, seperti Bandung dan Yogyakarta. Startup di daerah menghadapi keterbatasan akses mentor, investor, inkubator, dan jejaring bisnis. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan digital, terutama di Indonesia Timur, yang justru menyimpan kebutuhan dan peluang inovasi besar.

Keempat, ketidakpastian regulasi masih membayangi sektor fintech, edutech, dan healthtech. Kehadiran regulatory sandbox patut diapresiasi, tetapi harmonisasi antarregulator perlu diperkuat. Regulasi yang berubah-ubah dan tumpang tindih bukan hanya membebani pelaku usaha, melainkan juga meningkatkan risiko investasi.

Kebijakan Pemerintah: Ada Kemajuan, Tapi Perlu Lompatan

Pemerintah telah menginisiasi sejumlah program, seperti Startup Studio Indonesia (SSI), digitalisasi UMKM, serta pengembangan regulatory sandbox oleh OJK dan BI. Namun, program pendampingan dan digitalisasi tidak cukup jika tidak diikuti kebijakan yang mampu menjembatani startup dari tahap awal menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Pemerintah perlu mendorong pembentukan instrumen patient capital, seperti dana co-investment nasional yang berfokus pada pendanaan growth-stage. Instrumen ini bukan hibah, melainkan investasi yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian, melalui proses due diligence dan target dampak yang terukur. Pemerintah dapat berperan sebagai anchor investor, AMVESINDO diharapkan menginisiasi kolaborasi dengan pelaku modal ventura dan investor institusional.

Harmonisasi regulasi antara BI, OJK, dan kementerian terkait perlu menjadi mekanisme permanen yang terus menerus diperbaiki, terutama strategi exit market harus diperkuat melalui kemudahan IPO, insentif akuisisi startup domestik, ini efektif bila pasar modal kita dibawah Bursa Efek Indonesia telah melakukan pembenahan.

Pada akhirnya, ekosistem startup Indonesia tidak cukup hanya dibangun dari banyaknya perusahaan rintisan.

Jika pemerintah, investor, dan industri terus membanggakan pertumbuhan di hulu, tetapi gagal membangun akses modal lanjutan, talenta unggul, kepastian regulasi, dan jalur exit yang sehat di hilir, bukankah kita sedang membangun ekosistem yang ramai melahirkan startup, tetapi miskin perusahaan yang mampu bertahan, berinovasi, dan menjadi pemain global?