IKN: Simbol Modernisasi atau Beban Baru? Menyikapi Tantangan Ekonomi dan Politik

Gambar Peta IKN, Kredit Foto: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

IKN di Kalimantan Timur merupakan salah satu penataan utama pemerintah Indonesia. Berbagai alasan mendasari hal ini, mulai dari beban Jakarta yang semakin berat hingga desentralisasi keuangan yang diharapkan dapat mempercepat kemajuan yang tidak memihak. Meskipun demikian, semakin cepatnya perluasan IKN juga menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar dari sudut pandang ekonomi dan politik. Apakah mempercepat pembangunan IKN merupakan pendekatan yang penting dalam jangka panjang? Apa dampaknya terhadap perekonomian lingkungan sekitar dan permasalahan legislatif nasional?

Meningkatnya laju kemajuan IKN didukung oleh berbagai komponen politik, termasuk pemerintah pusat dan beberapa partai di parlemen. Ada apa di balik dukungan ini? Salah satu faktor yang paling menonjol adalah visi besar pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan perubahan besar terhadap perekonomian Indonesia. Pemindahan ibu kota diyakini dapat mengurangi ketimpangan kemajuan antara didalam Pulau Jawa dan diluar Pulau Jawa, yang selama ini menjadi salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan negara. Jakarta telah lama menjadi pusat segalanya, sementara daerah lain tertinggal dalam hal peningkatan keuangan. IKN yang terletak di Kalimantan Timur diperkirakan akan menjadi pusat pengembangan terbengkalai yang berpusat pada pengembangan, inovasi, dan pemeliharaan.

Dari sudut pandang politik, percepatan kemajuan IKN juga dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk membentuk warisan besar di tengah organisasi yang ada. Pemindahan ibu kota dinilai merupakan langkah besar yang akan mengukir sejarah panjang di Indonesia. Para pendukung perjanjian ini percaya bahwa proyek ini akan menjadi cerminan modernisasi dan kekuatan Indonesia di dunia internasional.

Dari sudut pandang finansial, peningkatan kecepatan pembangunan IKN mempunyai masukan yang sangat penting. Sejauh mana pembangunan ini dapat mendorong perkembangan keuangan? Dapat diterima bahwa percepatan pembangunan IKN dapat mendorong spekulasi yayasan yang ekspansif. Pemerintah memperkirakan kerugian yang ditimbulkan dari pendirian IKN adalah sebesar Rp 466 triliun, dengan sebagian besar anggaran diperkirakan berasal dari segmen swasta dan partisipasi usaha jarak jauh. Hal ini akan membuka peluang finansial di berbagai segmen, mulai dari pengembangan, properti, hingga pemberian inovasi yang belum terpakai. Usaha ini juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja modern, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan efisiensi wilayah.

Tetapi Bagaimanapun juga, terdapat terlalu banyak kekhawatiran sehubungan dengan beban keuangan negara. Dalam kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya membaik setelah meluasnya pandemi, meningkatnya utang dan kekurangan anggaran merupakan permasalahan penting. Permasalahan mendasar yang muncul adalah, mampukah pemerintah membiayai usaha raksasa ini tanpa membebani APBN dalam jangka panjang? Beberapa peneliti keuangan berpendapat bahwa percepatan pengembangan IKN dapat mengambil alih aset dari departemen lain yang lebih membutuhkannya, seperti kesejahteraan dan pendidikan.

Belum lagi dengan respon masyarakat sekitar dan apa dampak yang ditimbulkan terhadap stabilitas politik lokal? Pembangunan IKN ini menimbulkan reaksi berbeda dari masyarakat sekitar, khususnya masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah. Mereka menekankan bahwa kemajuan ini akan mencabut budaya dan melemahkan koherensi budaya lokal. Di sisi lain, pemerintah menjamin berbagai program tunjangan dan penguatan bagi masyarakat sekitar. Meski demikian, permasalahan ini masih menjadi perbincangan, dan pemerintah harus menjamin bahwa rencana pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan wajar untuk menghindari potensi konflik sosial di kemudian hari.

Keberhasilan mempercepat kemajuan IKN akan sangat bergantung pada bagaimana pendekatan ini diaktualisasikan, serta bagaimana pemerintah menyeimbangkan hubungan finansial dan politik yang ada. Perlu adanya pertimbangan yang mendalam dan pengawasan yang ketat agar pengaturan ini benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya adil bagi beberapa pihak.

Andi Muhammad Azzukhruf Fajr, mahasiswa Politeknik STIALAN Jakarta program studi Administrasi Pembangunan Negara