Dilema Epistemik dan Stratifikasi Hierarki Ilmu Pengetahuan
Mahasiswa Sastra Inggris UIN Syarif Hidayatullah -Nothing but, stick on curiosity to what we perceive as the most common thing. Like how language construct our mind and perspective in this world
ยทwaktu baca 5 menit
Tulisan dari Andika Dwi Pratama tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPerkembangan lingkungan ilmu pengetahuan kita sedang dalam stuck belakangan ini, melihat persinggungan yang cukup tegang antara ilmu ilmu alam, ilmu manusia, dan ilmu teknis. Gesekan demi gesekan tersebut mulai menunjukkan pucuk akar masalah yang sebenarnya terkait kenapa ada narasi tentang stratifikasi bidang ilmu. Mengapa ilmu filsafat dilempar jauh kebawah jurang yang gelap dan kosong melompong, sementara ilmu-ilmu teknis ditimang-timang, dimanjakan, ditempatkan dalam tahta yang sangat bernilai. Pertanyaannya, mengapa pengotak-otakan ini bisa terjadi yang ironisnya sebagai akademisi dengan karakter berpikir yang dianggap cemerlang, masih mempunyai mindset yang kaku seperti ini. Apa bukti kekhawatiran sekaligus potensi ancaman dibaliknya?
Banyak peneliti dan institusi pendidikan terjebak dalam rutinitas usang karena mereka enggan mengakui bahwa pendekatan disiplin tunggal sudah tidak lagi memadai untuk menangani isu-isu sistem sosial-ekologis yang saling terkait. Kegagalan ini terjadi karena setiap disiplin ilmu membawa bank epistemologis atau teori pengetahuannya sendiri yang secara kaku mendikte apa yang dianggap sebagai kebenaran valid dan metode apa yang sah untuk digunakan. Jika para sarjana terus bersikeras memprivilegiasi satu sudut pandang di atas yang lain maka upaya untuk memahami dunia yang berubah dengan cepat ini akan berakhir sia-sia.
Momok ini banyak menimbulkan terhambatnya inovasi-inovasi baru ketika integrasi ilmu pengetahuan yang mestinya bisa diteorisasi dan dipraktikan dengan jalan baru, namun harus terhenti dengan adanya kode epistemik yang kaku, mendiktekan apa yang semestinya sah dan yang tidak. Katakanlah ada program tentang upaya penurunan angka tengkes atau stunting di berbagai daerah pelosok. Setelah melalui beberapa tahap teknis, pada suatu titik akan menemui jalan buntu apabila petugas kesehatan hanya mengandalkan pendekatan medis atau gizi klinis.
Dengan menimbang-nimbang variabel penyebab yang masih logis berdasarkan standar teknis yang prosedural, ternyata tidak ada hal yang tertinggal. Kenyataannya, program pembagian makanan tambahan rupa-rupanya tidak efektif karena akar masalah di lapangan sering kali berkaitan dengan ketiadaan akses air bersih dan pola asuh yang dipengaruhi adat setempat. Jadi, meski Petugas mungkin memberikan biskuit atau vitamin yang berdampak secara elegan, namun bantuan itu terkadang tidak dikonsumsi anak karena rasa yang asing atau justru dijual kembali oleh orang tua demi kebutuhan ekonomi lain.
Dengan demikian intervensi kesehatan akan sia-sia, jika tidak dibarengi dengan pemahaman antropologis mengenai perilaku masyarakat dalam mengelola rumah tangga dan sanitasi lingkungan. Dalam hal ini keterpaduan ilmu sosial sangatlah berperan dalam penyelenggaraan sosialisasi yang lebih berdampak, karena ilmu sosial membahas berbagai sisi tentang perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif yang menggerakkan suatu konsensus nantinya.
Itu hanya ilustrasi sederhananya, lalu bagaimana dengan ilmu filsafat yang semakin hari semakin tidak relevan menurut kebutuhan pasar, setidaknya begitu kata mereka yang memang membutuhkan skill teknis yang sesuai? ini masih tetap menjadi wacana yang laten, sekaligus dilematis, tentang seberapa bergunanya kemampuan berpikir analitis, kritis jika dipandang sebagai dasar pembentukan pola pikir yang lebih matang. Untuk mencari skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kemudian terhambat dengan passion, dan keterbatasan titik start yang sudah semestinya tidak adil di dunia ini, sudah jadi hal yang lazim bagi kita untuk berpikir secara pragmatis.
Institusi pendidikan dan penelitian saat ini sebagian besar sedang mengalami stagnasi karena mereka terjebak dalam fase konservasi yang kaku. Mereka sibuk menumpuk sumber daya intelektual dan finansial hanya untuk memperkuat batas-batas disiplin ilmu yang sebenarnya menghambat inovasi. Kondisi ini menyebabkan sistem produksi pengetahuan memiliki ketahanan atau resiliensi yang rendah sehingga tidak mampu beradaptasi terhadap kejutan atau perubahan mendadak dalam permintaan masyarakat akan informasi baru. Agar perubahan dapat terjadi maka kita memerlukan keberanian untuk memicu fase pelepasan atau di mana sumber daya yang selama ini terkunci dalam kode-kode disipliner yang kaku untuk kemudian dibebaskan.
Lalu muncul pertanyaan baru, bagaimana mengukur keterampilan individu yang spesifik demi meningkatkan kinerja hanya dan hanya jika dibutuhkan dalam sub bidang tertentu. Katakan anda mahasiswa matematika, ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan pengembangan teknologi atau perangkat lunak. Anda paham tentang prinsip dasar pengkodingan namun itu hanya secara fundamental, namun sebagai suatu unit ilmu yang utuh tentang aspek-aspek coding yang dibutuhkan dalam perusahaan itu, anda sangat yakin tidak mengerti semudah itu. Dan setelah beberapa hari bekerja, ada pegawai disana pun ternyata mengaku sulit beradaptasi dan mengaku ilmu yang mereka peroleh tidak seberguna itu. Lantas dimanakah kecacatan ini terstruktur? apakah di universitas yang gagal mencetak tinta biru bagi para lulusannya?
Memang sepertinya terlalu utopis untuk membayangkan jika visi misi industri dapat sejalan dengan tujuan konkret dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Mau bagaimanapun juga, kita terjebak dengan belenggu ideologi kapitalis yang sudah diorkestrasi dengan baik dan justru didorong melalui banyak kebijakan. Kebijakan secara tidak langsung berkontribusi pula terhadap ketimpangan tersebut. Satu sisi, pembuat kebijakan ingin memenuhi kebutuhan dan mendapatkan simpati masyarakat, namun sisi lain justru para teknokrat kesulitan dalam membahasakan ulang apa yang semestinya direalisasikan agar mendapatkan dukungan yang saling membangun.
Untuk memitigasi ketegangan akibat ketidaksinkronan tersebut, terdapat pendekatan pluralisme epistemologis, sebuah pendekatan yang menuntut para akademis untuk terlibat dalam negosiasi terus-menerus mengenai nilai ,tujuan kognitif, serta tujuan praksis yang mereka bawa ke dalam penelitian. Hal ini penting dengan tujuan membentuk suatu diskursus pola pikir kolaboratif dengan menekankan inkusifitas dari berbagai sudut pandang, tidak hanya antar bidang akademik, namun juga berkaca dengan kebutuhan pasar. Selain itu butuh kesadaran rekonstruktif dari segala pihak, baik pemangku kebijakan, pemilik modal industri, akademisi, dan mahasiswa terutama untuk saling memahami urgensi satu sama lain demi terciptanya Tujuan Pembangunan dan kesejahteraan Berkelanjutan (SDGS) yang menyeluruh.
Dunia akademis dan masyarakat luas harus segera meninggalkan kenyamanan semu dari spesialisasi yang terkotak-kotak. Risiko yang muncul akibat ketidakmampuan kita untuk berubah saat ini jauh lebih besar dan berbahaya dibandingkan kekhawatiran akan ketidakpastian dalam mencoba pendekatan baru. Kita tidak memiliki banyak waktu untuk membiarkan ego disiplin ilmu menghalangi pemecahan masalah global yang mendesak. Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah merangkul pluralisme epistemologis dengan segala kerumitan dan negosiasinya demi menghasilkan ilmu pengetahuan yang tidak hanya akurat secara akademis tetapi juga relevan bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan.