HAM Bukan Hanya Urusan Negara, Tetapi Juga Urusan Kita

Ilustrasi Perlunya Memperjuangkan HAM (Sumber : https://www.pexels.com/)

Ketika kita mendengar istilah Hak Asasi Manusia (HAM), yang pertama terlintas biasanya adalah pemerintah, undang-undang, atau lembaga seperti Komnas HAM. Seakan-akan, isu HAM hanya dapat dibahas oleh para ahli hukum, politisi, atau diplomat. Namun kenyataannya, pelanggaran HAM bisa terjadi di sekitar kita, baik di lingkungan kerja, sekolah, bahkan dalam percakapan sehari-hari.

Negara dan HAM: Tanggung Jawab yang Tidak Selalu Dipenuhi

Secara normatif, memang benar bahwa negara adalah aktor utama yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan HAM. Berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), menyatakan bahwa negara wajib memastikan semua warga negara dapat menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi. Namun dalam kenyataannya, negara tidak selalu menjalankan tugas tersebut dengan baik. Tidak jarang negara justru menjadi pelaku utama pelanggaran HAM, baik secara langsung melalui kekerasan, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan yang diskriminatif atau tidak adil. Di sinilah masyarakat sipil harus hadir untuk mengisi kekosongan, mengoreksi kekeliruan, dan menolak diam terhadap ketidakadilan.

Masyarakat Sipil Sebagai Garda Depan Penjaga Kemanusiaan

Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. NGO, media independen, dan akademisi kerap mengungkap pelanggaran HAM yang ditutup-tutupi negara. Edukasi HAM juga penting dilakukan karena banyak orang tak sadar haknya dilanggar. Masyarakat sipil berperan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran kritis melalui kampanye mengenai anti-diskriminasi, hak perempuan, hak disabilitas, dan kebebasan beragama. Perlu digarisbawahi bahwa perubahan sosial datang dari rakyat. Aksi damai, petisi, dan gerakan akar rumput menjadi alat perjuangan HAM. Contohnya, aksi Kamisan di depan Istana menjadi simbol keteguhan memperjuangkan keadilan. Terlebih kemajuan zaman, terutama dalam bidang teknologi, bisa membantu membawa perjuangan HAM ke lingkup global. Tagar seperti #BlackLivesMatter atau #PapuaLivesMatter menunjukkan kekuatan suara publik. Seperti di Indonesia, gerakan digital mampu menggugah kepedulian publik dan mendorong aksi nyata.

Contoh Nyata: Ketika Rakyat Bergerak, Dunia Mendengar

Gerakan masyarakat sipil sudah terbukti efektif dalam mendorong perubahan. Salah satu contoh global adalah gerakan Black Lives Matter (BLM) di Amerika Serikat, yang menyoroti kekerasan polisi terhadap komunitas kulit hitam. Gerakan ini tidak hanya menghasilkan reformasi kebijakan di sejumlah wilayah, tetapi juga memicu diskusi global tentang rasisme sistemik. Contoh lain ada di Indonesia, di mana kampanye digital mampu mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang memperlihatkan bagaimana masyarakat, terutama generasi muda, bisa menjadi kekuatan penekan bagi DPR dan pemerintah. Tanpa tekanan publik, mungkin isu ini akan terus dikesampingkan.

Ilustrasi Pentingnya Suara Kita (Sumber : https://www.pexels.com/)

Meski penting, perjuangan masyarakat sipil untuk HAM bukan tanpa rintangan. Banyak aktivis menghadapi intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan. Di sisi lain, media sosial yang menjadi senjata utama juga bisa menjadi bumerang, hoaks, polarisasi, dan ujaran kebencian justru bisa memperparah pelanggaran HAM. Tantangan lain yang tak kalah serius adalah apatisme, di mana banyak orang merasa bahwa suara mereka tidak penting atau tidak akan mengubah apa-apa. Padahal, sejarah membuktikan bahwa perubahan besar sering dimulai dari tindakan kecil seperti dari satu unggahan, satu petisi, atau satu aksi solidaritas.

Kita Semua Punya Peran

Hak Asasi Manusia bukanlah konsep abstrak. Ia hidup dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika kita menolak membiarkan diskriminasi terjadi, ketika kita mendukung korban, atau ketika kita menyuarakan keadilan. Negara memang punya kewajiban hukum untuk melindungi HAM, tetapi kita sebagai masyarakat sipil juga punya tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaganya. Penting untuk dimengerti bahwa dalam demokrasi sejati, kekuasaan negara berasal dari rakyat. Apabila negara gagal melindungi rakyatnya, maka disitulah rakyat harus segera ambil tindakan.

Referensi:

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved from https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Office of the High Commissioner for Human Rights. (n.d.). International Covenant on Civil and Political Rights. Retrieved from https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

Amnesty International. (2023). Global Human Rights Overview 2022/23. Retrieved from https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/

BBC News Indonesia. (2020). Aksi Kamisan: Diam yang melawan. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51052295

Andini Egista Maheswari S, mahasiswi Hubungan Internasional, Universitas Udayana