Konten dari Pengguna

Pajak dan Daya Beli: Rakyat Berhak Tahu ke Mana Uangnya Pergi

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Andini Lutfi yani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sumber: Pixabay
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: Pixabay

Pajak dan daya beli jarang dibicarakan dalam satu napas, padahal keduanya bertemu di tempat yang sama: dompet kita. Setiap kali membeli barang, makan di restoran, atau menerima slip gaji, ada bagian yang masuk ke kas negara. Di saat yang sama, harga kebutuhan terus bergerak dan penghasilan belum tentu mengikuti. Saya sering mendengar keluhan yang sama dari orang di sekitar: gaji terasa cepat habis, sementara pajak terasa selalu ada. Menurut saya, pajak dan daya beli perlu dilihat bersama, karena kebijakan pajak yang tidak peka terhadap kemampuan masyarakat bisa menekan konsumsi, sementara pajak yang dikelola adil justru bisa menopang kehidupan bersama.

Pajak dan daya beli bertemu di setiap transaksi

Pajak tidak hanya soal potongan gaji. Ia hadir dalam harga barang, tagihan jasa, hingga kepemilikan kendaraan dan properti. Karena menyatu dengan transaksi harian, perubahan kecil pada tarif atau aturan bisa terasa di banyak rumah tangga sekaligus.

Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, tambahan beban yang tampak kecil bisa berarti mengurangi belanja kebutuhan lain. Saya melihat ini sebagai alasan mengapa pembahasan pajak seharusnya tidak berhenti pada angka penerimaan negara, tetapi juga bertanya: apa dampaknya terhadap kemampuan orang membeli kebutuhan dasarnya?

Pajak dan daya beli menuntut rasa keadilan

Penerimaan pajak penting bagi negara, dan saya tidak menolak kewajiban itu. Yang saya pertanyakan adalah rasa keadilannya. Masyarakat umumnya bersedia membayar jika merasa bebannya sebanding dengan kemampuan dan semua pihak ikut memikul bagiannya.

Ketika pekerja bergaji tetap merasa pajaknya sulit dihindari, sementara ada pihak yang tampak punya banyak celah, kepercayaan akan terkikis. Menurut saya, kepatuhan pajak tidak cukup dibangun dengan imbauan atau sanksi, tetapi dengan keyakinan bahwa sistemnya adil bagi semua lapisan.

Transparansi: kunci agar pajak dan daya beli tidak saling menekan

Hal yang paling sering saya dengar dari masyarakat adalah pertanyaan sederhana: uang pajak itu dipakai untuk apa? Ketika jawabannya tidak jelas, pajak mudah terasa seperti pengambilan, bukan kontribusi.

Saya berpendapat bahwa keterbukaan penggunaan anggaran adalah bagian dari kebijakan pajak itu sendiri. Jalan yang diperbaiki, sekolah yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran adalah bukti yang bisa dirasakan langsung. Semakin nyata manfaatnya, semakin ringan rasanya membayar.

Menjaga daya beli sambil menjaga penerimaan negara

Tentu negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai layanan publik, dan masyarakat membutuhkan daya beli agar ekonomi tetap bergerak. Dua kebutuhan ini sering terasa bertentangan, tetapi menurut saya tidak harus.

Perluasan basis pajak yang adil, pengawasan terhadap penghindaran pajak, dan penyederhanaan aturan dapat menambah penerimaan tanpa membebani kelompok yang sudah tertekan. Di sisi lain, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat kesempatan kerja membantu daya beli tumbuh. Pendekatan seperti ini menuntut perencanaan yang cermat, bukan solusi cepat.

Tentu ada pandangan lain yang patut dipertimbangkan. Sebagian pihak berpendapat bahwa penerimaan pajak yang kuat sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan perlindungan sosial, sehingga keberanian menaikkan atau memperluas pajak tidak bisa dihindari. Ada pula yang menilai bahwa dampak pajak terhadap daya beli sering dilebih-lebihkan, karena manfaat belanja publik dapat kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan. Argumen itu masuk akal. Menurut saya, perdebatan sehatnya bukan soal ada atau tidaknya pajak, melainkan soal siapa yang menanggung, berapa besar, dan untuk apa.

Penutup

Pada akhirnya, pajak dan daya beli adalah dua sisi dari kontrak sosial yang sama: warga berkontribusi, negara memberi manfaat, dan ekonomi bergerak dari keseimbangan keduanya. Kontrak itu hanya bertahan jika terasa adil dan terbuka. Sebagai warga, kita bisa mulai dari hal sederhana: memahami hak dan kewajiban pajak kita, dan bertanya dengan tenang ke mana hasilnya diarahkan. Pertanyaan itu bukan bentuk perlawanan, melainkan bagian dari menjaga kepercayaan.