Entertainment
·
22 Januari 2021 7:08

Jangan di Bungkam! Kita Punya Hak Berekspresi di Ruang Digital

Konten ini diproduksi oleh Andini Afrilia
Jangan di Bungkam! Kita Punya Hak Berekspresi di Ruang Digital (6642)
searchPerbesar
Perkembangan teknologi di era digital berjalan dan berkembang begitu pesat, semua serba terkoneksi, mudah, dan instan. Tak heran, hal ini menyebabkan manusia memiliki gaya hidup baru dengan teknologi-teknologi canggih lagi mendukung di segala aktivitas kehidupannya.
ADVERTISEMENT
Perubahan-perubahan positif ini tentunya juga diiringi dampak negatif yang menjadi tantangan tersendiri, informasi apapun baik lokal maupun mancanegara dapat dengan mudah menyebar dan diterima dengan sangat cepat, bebas, dan tidak terkendali. Bukan hanya itu, bahkan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan serta ketidakadilan kerap kali terjadi di era teknologi digital, tak terkecuali pelanggaran terkit hak-hak digital yang terjadi karena beberapa alasan, baik karena konflik sosial, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya seperti warga yang hak-hak digitalnya dilanggar karena mengawasi layanan publik dengan suara dan aktivitasnya. Hak digital sendiri merupakan kemampuan untuk memahami dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak hukum dengan memanfaatkan teknologi digital.
Peningkatan kriminalisasi warga terkait aktivitasnya di internet menjadi salah satu catatan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Tak hanya kriminalisasi yang dilakukan oleh warga digital saja, tetapi pelanggaran yang dilakukan oleh para pemegang kuasa juga marak terjadi, salah satunya adalah pembungkaman suara kritis warga yang berekspresi dan berpendapat melalui jejaring internet, salah satunya melalui situs-situs berita.
ADVERTISEMENT
Kementrian Komunikasi dan Informatika sejauh ini telah melakukan banyak sekali pemblokiran situs-situs yang mengandung konten negatif, seperti konten penipuan, perjudian, pornografi, dan sebagainya. Jumlah situs yang diblokir semakin bertambah setiap tahunnya, pada 2014 sejumlah 3.694 situs, 2015 bertambah menjadi 5.543 situs, dan pada 2016 sejumlah sedikit berkurang menjadi 5.159 situs yang diblokir. Pemblokiran-pemblokiran situs oleh Kominfo mendapatkan reaksi dari masyarakat, bagaimana tidak, beberapa pemblokiran situs dilakukan secara sepihak oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu baik melalui telepon, email, maupun surat resmi pemblokiran, sehingga yang bersangkutan tidak memahami alasan mengapa situs mereka sampai di blokir.
Perlu kesadaran penuh bagi pemerintah dalam menangani hal ini agar mereka bisa bertindak dan menjalankan aturan dan kewajiban tanpa harus melanggar hak dasar warga negara di era digital, terlebih dalam berkomunikasi dan berprinsip demokrasi lainnya.
ADVERTISEMENT
Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28F yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Tidak sesuai dengan bunyi UUD diatas, salah satu contoh nyata pelanggaran hak digital atas kebebasan berbicara dan berekspresi terjadi pada sejumlah situs-situs berita Papua, salah satunya adalah Tabloid-wani.com yang diblokir oleh pemerintah Indonesia dengan alasan karena situs web ini dikhawatirkan menyebarkan ajakan memisahkan diri dari Indonesia. Padahal, situs ini adalah bentuk ekspresi warga Papua yang berjuang secara lantang menyuarakan agar mereka di dengar dan hak mereka tak lagi di langgar.
ADVERTISEMENT
Hal ini sebenarnya merupakan hak berekspresi yang sah dan tidak dapat dianggap melanggar norma hukum. Ditambah pemblokiran ini dilakukan tanpa diberikannya informasi dan konfirmasi dahulu dari Kementrian Komunikasi dan Informatika kepada pihak lembaga pers. Jelas sekali, tindakan seperti ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tentunya melanggar kebebasan berekspresi dan menerima informasi di dunia digital, terkhusus bagi masyarakat Papua yang berjuang menyampaikan aspirasi dan suara mereka terhadap pemerintah melalui situs-situs berita tersebut.
Perlakuan ini sungguh sangat disayangkan, hal ini merupakan pembatasan terhadap para jurnalis. Tak jarang, mereka menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban. para jurnalis maupun lembaga pers yang mengalami pembatasan pada situs-situsnya akan kehilangan kebebasan dalam menyampaikan informasi yang seharusnya patut diterima dan diketahui oleh publik.
ADVERTISEMENT
Dampak dari tidak adanya kebebasan pers pun akan sangat memberikan kerugian kepada masyarakat sebagai pengakses informasi, dengan begini mereka tak lagi dapat menerima informasi dan mengambil sikap dalam menyuarakan hak dan ekspresi mereka di ruang digital.
Mengenai pemblokiran situs-situs oleh Kominfo sebenarnya sudah diatur pada Permen Kominfo Nomor 19 tahun 2014 tepatnya pada bab tiga tentang penanganan situs internet bemuatan negatif pasal 4, yang berbunyi:
(1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a (penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani), yaitu (a) Pornografi dan (b) kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari kementrian atau lembaga pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT
Namun, pada poin kedua yang disebut kegiatan ilegal masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat Indonesia yang notabene multitafsir dalam mengartikan maksudnya karena dipandang terlalu luas. Akan lebih baik jika konten negatif yang ilegal di dalam Permen Kominfo disebutkan secara rinci pemaknaannya agar tidak menimbulkan kontra yang berkepanjangan akibat tidak transparansinya keputusan dalam proses pemblokiran situs-situs oleh pemerintah.
Terbukti pada tahun 2015 pernah ada Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIBN) yang bertugas mengawasi dan memonitor berbagai situs. Asep Saefullah, anggota FPSIBN, menyatakan selama Ia bergabung dengan FPSIBN, permintaan pemblokiran dari kementrian dan lembaga negara lainnya terbilang lebih banyak dibandingkan permintaan masyarakat. Namun, permintaan pemblokiran dari instansi kebanyakan tidak disertai alasan yang rasional, sehingga tim panel pemblokiran harus mencari lagi persoalannya.
ADVERTISEMENT
Terkait pelanggaran hak berekspresi, tak hanya jurnalis Indonesia saja yang mengalami ancaman dan intimidasi karena menyuarakan hak masyarakat Papua, tetapi jurnalis Internasional yang akan masuk ke Papua pun harus menjalankan proses penerbitan perizinan yang sangat rumit. Selain itu, dalam bekerja mereka juga selalu di awasi dan dilarang melaporkan isu-isu yang bertentangan dengen pemerintah terkait Hak Asasi Manusia dan isu politik yang terjadi di Papua.
Alangkah sangat baik, jika Kementrian Komunikasi dan Informatika membuat mekanisme pemblokiran yang transparan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
Kondisi memprihatinkan terkait hak-hak digital pengguna internet di Indonesia sudah memasuki status waspada. Pembatasan dalam berekspresi, keamanan, dan kenyamanan, serta menyuarakan hak-hak di dunia maya semakin diatur oleh pihak berkuasa tanpa mempertimbangkan hak-hak milik orang lain yang dilanggar demi kepentingan segelintir pihak.
ADVERTISEMENT
Padahal, hak-hak digital sendiri meliputi hak untuk mengakses internet, hak berekspresi dan berbicara, hak atas rasa aman, hak atas privasi dan hak lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di media digital.
Hak-hak digital sejauh ini belum mendapatkan perhatian serius, padahal besar harapan adanya perwujudan atas pemenuhan dan perlindungan hak-hak digital tersebut.
Itulah sebabnya,dibutuhkan transparansi dan kepekaan sosial di ruang digital dengan terus belajar menumbuhkan kecerdasan digital yang di dasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dengan memahami kebutuhan dan keinginan dari pihak-pihak yang menyuarakan ekspresi mereka di ruang digital. Jangan dibungkam!, terus hormati dan hargai hak-hak digital seseorang selagi tak melanggar aturan-aturan dan ketetapan hukum yang berlaku.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020