Pajak untuk Semua, Bukan Hanya Untuk Yang Lemah

Credit: iStock

Pajak itu sendiri merupakan sumber utama pendapatan negara, namun sayangnya, persepsi publik masih menganggap bahwa pajak hanya menjadi beban bagi rakyat kecil dan UMKM. Di sisi lain, banyak celah yang memungkinkan korporasi besar dan orang kaya memanfaatkan skema legal untuk menghindari pajak. Ketimpangan ini menjadi persoalan serius karena merusak prinsip keadilan dalam sistem perpajakan kita.

Reformasi pajak seharusnya fokus pada memperluas basis pajak tanpa membebani kelompok yang sudah rentan. Pemerintah sering kali lebih mudah mengejar mereka yang mudah dilacak pegawai, pelaku UMKM, dan konsumen melalui pajak konsumsi. Sementara kelompok dengan kekuatan modal dan akses hukum justru sulit disentuh. Ketika kebijakan pajak bersifat regresif, artinya makin miskin seseorang, makin besar beban pajaknya secara proporsional.

Keadilan pajak hanya bisa terwujud jika transparansi dan pengawasan ditingkatkan, terutama pada wajib pajak besar. Selain itu, edukasi pajak yang merata perlu menjadi prioritas, agar masyarakat tidak hanya melihat pajak sebagai beban, tapi sebagai kontribusi terhadap pelayanan publik dan pembangunan. Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya dengan sosialisasi, tapi harus lewat keadilan nyata dalam penerapan kebijakan.

Pajak harus menjadi alat redistribusi kekayaan, bukan sekadar instrumen fiskal. Jika negara serius ingin memperkuat fondasi ekonomi yang berkeadilan, maka keberanian politik untuk menindak penghindaran pajak kelas atas dan meninjau kembali insentif-insentif yang tidak efektif mutlak diperlukan. Pajak yang adil bukan hanya soal berapa besar yang dibayar, tapi siapa yang diminta membayar lebih dulu.