Koordinasi KSSK dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

sumber: generate gemini

Pernahkah kita ingat ketika krisis 1998 dan 2008? Dampak yang terlalu luas, nilai tukar merosot, inflasi meningkat kepercayaan masyarakat menurun. Hal ini tak terlepas dari Stabilitas sistem keuangan (SSK).

Stabilitas sistem keuangan adalah syarat terciptanya stabilias ekonomi. Kebijakan moneter atau secanggih apapun takkan bisa tercapai ketika sistem keuangan yang tidak kuat.

Sistem keuangan menggambarkan bagaimana intermediasi berjalan, sistem pembayaran yang lancar, penyaluran dana ke sektor produktif tidak terhambat, serta kepercayaan masyarakat yang terjaga. Pengalaman krisis memberikan pelajaran bahwa stabilitas sistem keuangan tidak dapat dijaga hanya oleh satu institusi, melainkan koordinasi erat. Koordinasi tersebut diwujudkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

KSSK beranggotakan Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, hal ini menjadi penting dalam memperkuat pengawasan makroprudensial, mitigasi risiko sistemik, serta penanganan krisis.

Koordinasi KSSK dilihat dari kemampuannya dalam menyatukan tujuan dari berbagai pemikiran dari otoritas yang berbeda. Menkeu bertanggung jawab terhadap kebijakan fiskal, BI sebagai penjaga stabilitas moneter, nilai tukar, dan stabilitas sistem pembayaran, OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan, sedangkan LPS sebagai penjamin simpanan nasabah dan menangani resolusi bank. Sebelum adanya KSSK, koordinasi antarlembaga sering kali dilakukan secara sektoral sehingga respons cenderung lamban. Dengan adanya KSSK, setiap perkembangan ekonomi dibahas secara berkala sehingga kebijakan dapat dirumuskan secara cepat dan menyeluruh.

Salah satu indikator koordinasi KSSK terlihat dalam mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global terhadap sistem keuangan nasional. Konflik geopolitik, kenaikan inflasi global, pengetatan kebijakan moneter negara maju, hingga meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan internasional adalah peristiwa yang rawan meningkatkan volatilitas nilai tukar, memicu arus keluar, serta menekan likuiditas.

Melalui koordinasi yang intensif, KSSK menyusun bauran kebijakan yang saling mendukung. BI menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas, pemerintah memberikan stimulus fiskal yang tepat sasaran, OJK dengan kebijakan relaksasi prudensial, sedangkan LPS menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan melalui penjaminan simpanan.

Keberhasilan koordinasi KSSK turut tercermin dalam pertukaran data dan informasi. Risiko sistemik terjadi karena keuangan yang kompleks dan menular. KSSK mengukur indikator ekonomi dan keuangan untuk mendeteksi risiko sejak dini. Informasi mengenai pertumbuhan kredit, modal perbankan, volatilitas nilai tukar, inflasi, likuiditas perbankan, fiskal pemerintah, dan lainnya dievaluasi secara rutin. Hal ini akan memperkuat sistem peringatan dini untuk mencegah krisis.

Dalam kebijakan makroprudensial, koordinasi KSSK meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan ekonomi. Sebagai contoh, ketika BI melonggarkan kebijakan makroprudensial melalui insentif likuiditas makroprudensial, kebijakan tersebut akan lebih efektif jika didukung pengawasan OJK terhadap penyaluran kredit, kebijakan fiskal pemerintah yang mendorong permintaan domestik, serta jaminan stabilitas dari LPS. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan masing-masing lembaga berpotensi saling bertentangan.

Pengalaman COVID-19 menjadi bukti nyata efektivitas koordinasi KSSK. Ketika aktivitas ekonomi menurun, koordinasi antarotoritas berjalan sangat intensif. Pemerintah meluncurkan pemulihan ekonomi nasional, BI menjaga stabilitas pasar keuangan melalui pembelian surat berharga negara, OJK memberikan relaksasi, sementara LPS mempertahankan tingkat penjaminan simpanan guna menjaga kepercayaan masyarakat. Kombinasi kebijakan tersebut mampu menjaga ketahanan sektor keuangan.

Efektivitas koordinasi KSSK turut terlihat dari terjaganya kepercayaan pelaku pasar. Ekspektasi pasar berperan karena jika tidak dijaga akan terjadi penairkan dana secara serentak dan besar yang mengganggu stabilitas. Melalui komunikasi yang terkoordinasi, KSSK memberikan sinyal yang jelas kepada masyarakat dan investor dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pernyataan bersama yang disampaikan secara berkala setelah rapat KSSK menjadi salah satu instrumen komunikasi kebijakan yang efektif untuk mengurangi ketidakpastian.

Ke depan, efektivitas koordinasi KSSK akan semakin ditentukan oleh kemampuan setiap anggotanya dalam membangun tata kelola transparan, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari sektor perbankan, tetapi juga dari lembaga keuangan nonbank, penyelenggara sistem pembayaran, teknologi, hingga konektivitas pasar keuangan global. Penguatan kapasitas personil, pemanfaatan teknologi seperti big data dan artificial, serta peningkatan kualitas komunikasi kebijakan kepada publik menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Dengan koordinasi yang semakin erat, kebijakan akan mampu merespons krisis secara dini dan mencegah risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan di masa depan.