Moneter Sebagai Striker, Fiskal Sebagai Defender

Analis Yunior di Bank Indonesia
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Andri Pratama Saputra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ketika kita ingin ke luar negeri, maka yang kita persiapkan terlebih dahulu adalah menukar uang. Uang negara tujuan akan terasa lebih mahal ketika uang domestik nilainya terus menurun.
Nilai tukar adalah merupakan salah satu indikator ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas dan ketahanan perekonomian suatu negara. Pergerakan nilai tukar akan memengaruhi aktivitas perdagangan internasional, inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, pasar keuangan, dan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat. Dilansir dari data resmi Bank Indonesia (BI), pergerakan nilai tukar 6 bulan terakhir mengalami peningkatan dan kini berada diposisi Rp.18.100. Diperlukan sinergi yang kuat dan sejalan antara Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola kebijakan fiskal untuk memastikan nilai tukar tetap berada pada tingkat yang mencerminkan fundamental ekonomi nasional.
Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam menentukan arah pergerakan nilai tukar rupiah. Ibarat striker, BI memiliki peran yang besar dalam menentukan sejauh mana keberhasilan dalam mencapai nilai tujuan atau gol. Bayangkan jika kesebelasan tidak memiliki striker, maka kemenangan akan sulit didapatkan. Meskipun Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali, BI memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai kebijakan guna menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia tidak menetapkan, melainkan memastikan bahwa rupiah sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi dan tidak dipengaruhi oleh tindakan spekulatif.
Instrumen utama Bank Indonesia dalam memengaruhi nilai tukar adalah kebijakan suku bunga. Ketika tekanan terhadap nilai tukar meningkat akibat keluarnya arus modal asing ketidakpastian global dinilai terlalu tinggi, BI menaikkan suku bunga untuk menarik aset. Langkah ini bertujuan untuk mempertahankan aliran modal dan mengurangi tekanan terhadap rupiah. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi memerlukann stimulus untuk mendorong pertumbuhan, BI menurunkan suku bunga dengan memperhatikan efeknyua terhadap nilai tukar.
Selain kebijakan suku bunga, BI memiliki intervensi di pasar asing melalui aksi sedot tarik. Intervensi dilakukan untuk mengurangi volatilitas dan menjaga mekanisme pasar tetap sehat. Melalui pengelolaan cadangan devisa yang memadai, BI memiliki kemampuan menstabilkan pergerakan rupiah ketika terjadi gejolak eksternal seperti krisis keuangan global.
Menjaga stabilitas nilai tukar bukanlah tugas BI semata. Di sinilah peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai otoritas fiskal. Bak defender, jika pertahanan rapuh maka akan semakin rusak nilai tukar. Kebijakan fiskal yang kredibel dan berkelanjutan akan memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Ketika investor memiliki keyakinan kondisi fiskal kuat, risiko investasi menjadi lebih rendah sehingga arus modal cenderung tetap terjaga.
Kemenkeu berperan menjaga disiplin fiskal melalui pengelolaan anggaran negara. Defisit anggaran yang terkendali dan rasio utang yang sehat menjadi faktor penting dalam menciptakan persepsi terhadap perekonomian Indonesia. Ketika pasar melihat bahwa pemerintah pruden, kepercayaan akan meningkat dan tekanan terhadap nilai tukar akibat kekhawatiran investor dapat diminimalkan.
Selain menjaga kredibilitas fiskal, Kemenkeu juga berperan dalam memperkuat ketahanan eksternal melalui pengelolaan penerimaan negara. Optimalisasi penerimaan pajak danpengelolaan sumber daya alam dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi. Ketika pendapatan negara kuat, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi ekonomi.
Peran strategis lainnya adalah pengelolaan utang luar negeri pemerintah. Kemenkeu bertanggung jawab memastikan utang pemerintah tetap sehat dan terjaga. Pengelolaan risiko nilai tukar dalam portofolio utang menjadi sangat penting karena depresiasi rupiah dapat meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri. Dengan strategi pembiayaan yang hati-hati, pemerintah dapat mengurangi kerentanan terhadap gejolak nilai tukar.
Sinergi antara BI sebagai striker dan Kemenkeu sebagai defender menjadi semakin penting dalam mengelola nilai tukar. Berbagai faktor eksternal konflik geopolitik dan volatilitas harga komoditas dapat memberikan tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah karena Indonesia memiliki ketergantungan yang besar terhadap eksternal. Dalam situasi seperti ini, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Sebagai contoh, ketika terjadi tekanan besar terhadap nilai tukar akibat karena modal asing yang banyak keluar, BI mengambil langkah stabilisasi melalui instrumen moneter, sementara Kemenkeu dapat memberikan sinyal positif kepada pasar melalui kebijakan fiskal yang transparan dan hati-hati. Kombinasi kedua kebijakan tersebut akan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar dan mengurangi risiko kepanikan.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga berperan dalam mendorong reformasi struktural yang memperkuat fundamental nilai tukar dalam jangka panjang. Peningkatan daya saing industri nasional, diversifikasi ekspor dan penguatan hilirisasi sumber daya alam, akan menghasilkan aliran devisa yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan fundamental ekonomi yang kokoh, nilai tukar rupiah akan memiliki ketahanan yang lebih baik.
Dalam perspektif yang lebih luas, stabilitas nilai tukar tidak hanya berkaitan dengan kurs, tetapi juga tingkat kepercayaan terhadap perekonomian suatu negara. BI berperan sebagai navigator dan striker yang menentukan arah kebijakan moneter guna menjaga keseimbangan nilai tukar, sementara Kemenkeru berfungsi sebagai benteng pertahanan yang memperkuat fondasi ekonomi melalui kebijakan fiskal yang sehat. Keduanya harus saling menguatkan dan mengisi.
Dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar yang dihadapi kini, terdapat dua hal yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia (GBI) dalam konferensi di depan DPR dan Kemenkeu yaitu meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya instrumen domestik agar aliran modal asing (capital inflows) kembali masuk ke Indonesia. Bersama otoritas fiskal dan moneter sepakat untuk bersama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik agar aliran modal masuk kembali meningkat dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
Selanjutnya, BI menjaga kecukupan likuiditas di perbankan dan pasar uang melalui pengelolaan kas pemerintah yang ditempatkan di BI. Dalam pelaksanaannya, terdapat penyesuaian remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada Pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter tetap dapat berjalan secara efektif untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara kebijakan fiskal juga dapat memberikan dukungan yang optimal.
