Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Halal

Analis Yunior di Bank Indonesia
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Andri Pratama Saputra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ekonomi syariah telah menjadikan perkembangan tersendiri ekonomi khususnya dalam praktek syariah. Beberapa otoritas juga turut serta dalam pengembangan ekonomi syariah salah satunya ialah Bank Indonesia (BI). BI berperan dalam pengaturan, pengawasan, dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia bersama institusi lainnya. Instruen seperti SUKUK, pengembangan sektor riil melalui UMKM syariah, dan mengoptimalkan instrumen wakaf produktif, zakat, dan infak untuk mengentaskan kemiskinan dan mendukung proyek sosial. Tantangannya bagaimana menciptakan sebuah ekosistem halal.
Pengembangan ekosistem halal saat ini menjadi agenda dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ekosistem halal tidak hanya mencakup makanan atau minuman, tetapi juga meliputi fesyen muslim, farmasi halal, keuangan syariah, kosmetik halal, pariwisata ramah muslim, serta investasi halal.
Posisi Indonesia sangat strategis dalam pengembangan. Dilansir dari laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia menempati peringkat keempat dalam indikator ekonomi Islam global (GIEI), berada di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Indikator meliputi busana syariah, pariwisata, kosmetik, dan farmasi. Lebih lanjut, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp9.927 triliun, dengan pangsa pasar (market share) mencapai sekitar 45% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih lanjut, jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 240 juta jiwa, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal global.
Ekonomi halal menunjukkan pertumbuhan signifikan. Dilansir dari laporan ekonomi Islam global, konsumsi produk halal dunia mencapai nilai triliunan dolar Amerika Serikat setiap tahun. Hal ini disumbang oleh makanan halal, fesyen, media, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata. Kondisi ini menciptakan peluang pasar yang sangat besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk halal
Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia (BI) berperan sebagai katalisator pengembangan ekosistem halal nasional dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) yang berkelanjutan. Sejak beberapa tahun terakhir, BI menjadikan eksyar syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Salah satu kontribusi utama BI ialah menyusun kebijakan dan program pengembangan eksyar terintegrasi terintegrasi. BI mengembangkan pendekatan yang menghubungkan sektor keuangan syariah dengan sektor riil halal sehingga tercipta ekosistem yang saling mendukung. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan ekonomi syariah ditentukan oleh kemampuan sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan industri halal dan UMKM syariah.
BI juga berperan aktif dalam memperkuat industri halal melalui rantai nilai halal. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, pembiayaan berjalan sesuai dengan nprinsip syariah. Melalui pengembangan rantai nilai halal, BI mendorong peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti makanan halal, fesyen muslim, industri kreatif syariah, dan pariwisata ramah muslim.
Peran lain yang sangat penting adalah penguatan UMKM halal. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. BI aktif membina UMKM UMKM melalui digitalisasi, pengembangan kapasitas usaha, sertifikasi halal, serta perluasan akses pasar. UMKM diharapkan mampu naik kelas.
BI bersama OJK turut menggerakkan literasi juga menjadi motor penggerak literasi eksyar. Tingkat literasi yang masih relatif rendah menjadi tantangan dalam pengembangan ekosistem halal. Peningkatan literasi ini penting agar masyarakat memahami manfaat produk halal dan layanan keuangan syariah.
Dalam keuangan syariah, BI berkontribusi melalui pengembangan pasar uang syariah dan pendalaman pasar keuangan syariah salah satunya dengan penerbitan SUKUK. Pasar keuangan syariah yang semakin dalam dan likuid akan memperkuat kemampuan lembaga keuangan syariah dalam membiayai sektor riil.
Digitalisasi juga menjadi fokus penting dalam mendukung ekosistem halal. Melalui pengembangan pembayaran digital seperti QRIS, BI membantu UMKM halal memperluas akses pasar. Digitalisasi memungkinkan pelaku menjangkau konsumen yang lebih luas. Selain itu, integrasi antara ekonomi syariah dan ekonomi digital berpeluang dalam pengembangan perdagangan elektronik berbasis produk halal.
Salah satu bentuk nyata komitmen BI adalah penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). ISEF adalah ajang ekonomi syariah terbesar di Indonesia yang mempertemukan regulator, masyarakat, pelaku usaha, investor, dan akademisi dalam satu platform kolaborasi. Melalui ISEF, BI mempromosikan produk halal Indonesia, meningkatkan investasi syariah, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama ekonomi halal dunia. Kegiatan ini juga menjadi sarana promosi menembus pasar internasional.
BI turut mendukung pengembangan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi syariah. Melalui program kemandirian ekonomi pesantren, BI meningkatkan kemandirian pesantren, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Dalam konteks internasional, kerja sama dengan lembaga dan negara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global menjadi penting. Kerja sama tersebut mencaku, pengembangan keuangan syariah internasional, promosi investasi halal, dan penguatan perdagangan produk halal. Diplomasi ekonomi syariah menjadi semakin penting mengingat persaingan global dalam industri halal semakin ketat.
Pengembangan ekosistem halal juga memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Industri halal yang kuat dapat meningkatkan meningkatkan investasi, ekspor, dan memperluas lapangan kerja. Ketika sektor halal berkembang secara berkelanjutan, sumber pertumbuhan ekonomi menjadi lebih beragam.
Ke depan, tantangan pengembangan ekosistem halal disebabkan oleh persaingan global semakin ketat, transformasi digital berlangsung semakin cepat, standar kualitas produk semakin tinggi. Namun, dengan dukungan kebijakan pemerintah, penguatan industri halal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat halal dunia.
