Iran Tolak Bertemu Utusan Trump, Negosiasi Damai dengan AS Buntu
PerbesarIran menolak bertemu langsung dengan utusan khusus Amerika Serikat (AS) yang datang ke Timur Tengah untuk membahas kelanjutan perundingan damai.
Sikap Iran itu membuat prospek tercapainya kesepakatan permanen penghentian perang dengan AS kembali tidak menentu.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei pada Selasa (1/7) menegaskan tidak ada agenda pertemuan dengan delegasi AS dalam beberapa hari ke depan.
"Tidak ada pertemuan di tingkat mana pun dengan pihak Amerika yang dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang," kata Baghaei seperti dikutip dari Reuters.
Sebelumnya, menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, bersama utusan khusus Steve Witkoff telah tiba di Doha, Qatar. Gedung Putih menyebut keduanya akan menggelar pembicaraan tingkat tinggi terkait implementasi kesepakatan gencatan senjata permanen antara AS dan Iran.
Namun, Iran dan Qatar menyatakan delegasi AS hanya akan bertemu dengan para mediator. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani termasuk di antara pejabat yang menemui Kushner dan Witkoff.
Meski menolak bertemu langsung dengan AS, Iran menyatakan pembicaraan teknis melalui mediator tetap akan berlangsung. Fokus utama pembahasan adalah implementasi gencatan senjata yang disepakati dua pekan lalu sebelum memasuki negosiasi yang lebih rumit, termasuk soal pembatasan program nuklir Iran.
Kerangka awal kesepakatan mengatur pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz sebagai imbalan atas insentif ekonomi bagi Iran. Kedua negara juga memiliki waktu 60 hari untuk merundingkan kesepakatan damai permanen.
Di tengah kebuntuan diplomatik tersebut, laporan Wall Street Journal menyebut Trump sempat mempertimbangkan opsi serangan militer lanjutan terhadap Iran. Trump dikabarkan telah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine mengenai kemungkinan melancarkan serangan tambahan.
Meski demikian, laporan itu menyebut Trump untuk sementara memilih memberi kesempatan lebih besar bagi jalur diplomasi. Reuters belum dapat mengonfirmasi laporan tersebut secara independen.
Sementara itu, lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat perang. Sebelum konflik pecah pada 28 Februari, sekitar 20 persen perdagangan minyak dan gas alam cair dunia melewati jalur tersebut.
Iran menegaskan tetap memiliki hak mengatur lalu lintas pelayaran bersama Oman yang berada di seberang selat itu. Ketua negosiator Iran, Mohammed Baqer Qalibaf, bahkan menyatakan Teheran berencana mulai memberlakukan tarif bagi kapal yang melintas pada pertengahan Agustus setelah masa negosiasi 60 hari berakhir.
"Kedaulatan atas Selat Hormuz berada di tangan Iran dan Oman, dan lalu lintas di selat tersebut tunduk pada pengaturan yang ditentukan Iran," ujar Qalibaf.
Pernyataan itu langsung ditolak oleh Wakil Presiden AS JD Vance. Menurutnya, Washington tidak akan membiarkan Iran memungut biaya atas kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran internasional tersebut.