Palau Terima Migran Ilegal dan Pencari Suaka dari AS, Dapat Imbalan Rp 121,5 M

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Tambah ke Prefensi Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Palau, Surangel Whipps Jr., berbicara dalam sebuah acara di Lowy Institute di Sydney, Australia, Kamis (10/4/2025). Foto: David Gray/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Palau, Surangel Whipps Jr., berbicara dalam sebuah acara di Lowy Institute di Sydney, Australia, Kamis (10/4/2025). Foto: David Gray/AFP

Amerika Serikat (AS) memulai proses deportasi migran ke Palau, sebuah negara kecil di kawasan Pasifik. Keterangan itu disampaikan Pemerintah Palau pada Rabu (1/7).

Deportasi pencari suaka dan migran ilegal merupakan bagian dari upaya Presiden AS Donald Trump mengusir kelompok tersebut dari negaranya. Sebelumnya, Trump juga berencana mengirim para migran ke negara-negara seperti El Salvador dan Uganda.

Pada Desember 2025, Palau menyatakan bersedia menerima 75 migran ilegal dan pencari suaka dari AS. Sebagai imbalannya, Palau menerima dana sebesar US$7,5 juta atau sekitar Rp121,5 miliar.

Menurut kantor kepresidenan Palau, rombongan pertama telah tiba di negara tersebut.

"Kami menyambut orang pertama kami di bandara pada akhir Mei, membawanya ke tempat tinggal sementara, serta membantu menghubungkan telepon dan membantunya menetap," kata kantor kepresidenan Palau dalam pernyataan kepada AFP.

Namun, para pencari suaka dan migran itu hanya bertahan sekitar dua pekan di Palau setelah tiba pada .

"Setelah sekitar dua minggu, mereka memutuskan untuk tidak tinggal," demikian pernyataan kantor kepresidenan Palau.

Kebijakan deportasi ke Palau menuai kecaman. Sejumlah pihak menilai AS menjadikan Palau sebagai tempat pembuangan migran.

Sejumlah anggota parlemen Palau sempat mencoba menggugat kebijakan tersebut pada awal tahun ini. Namun, upaya mereka gagal.

"Kedaulatan Palau tidak dihormati saat ini. Kami merasa mereka membuang masalah mereka di Palau," kata Presiden Senat Palau, Hokkons Baules, pada Februari.