Anggota Komisi III Nilai Arah Kebijakan Hukum Pemerintahan Prabowo Sudah Benar
PerbesarAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menilai arah kebijakan hukum dan ekonomi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan di jalur yang benar.
Hal tersebut disampaikannya sebagai catatan refleksi tepat pada peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (20/10).
Menurut Soedeson, penegakan hukum dan produk legislasi di bawah pemerintahan saat ini menunjukkan banyak sekali kemajuan yang fundamental.
"Di bidang undang-undang, kita melahirkan banyak sekali undang-undang. Kita punya KUHAP baru, di mana di dalam KUHAP itu kita membuat suatu paradigma baru. KUHP yang walaupun disahkan di masa pemerintahan presiden yang lalu, namun diterapkan dalam pemerintahan ini, berhasil mengubah hukum yang tadinya bersifat retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif (restorative justice)," papar Soedeson kepada wartawan.
Soedeson juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah dan DPR dalam mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
Politikus Partai Golkar ini juga menyoroti ketegasan pemerintah di sektor pasar modal. Ia mencontohkan sanksi denda lebih dari Rp 2 triliun terhadap tiga perusahaan pelanggar, yang disebutnya sebagai tindakan tegas yang belum pernah terjadi dalam sejarah pasar modal.
Di bidang pemberantasan korupsi, Soedeson menilai penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
"Sudah banyak yang ditangkap, mulai dari bupati hingga pejabat setingkat menteri. Ini semua merupakan suatu prestasi, dan saya pribadi serta dari Partai Golkar sangat menghargai hal tersebut," tambahnya.
Pada bagian lain, Soedeson menyoroti keberhasilan Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) yang dinilai sukses memberantas tambang ilegal serta memulihkan kawasan hutan.
"Satgas PKH sudah berhasil mengembalikan triliunan rupiah berupa denda kepada rakyat. Tanah dan hutan yang semestinya lestari, yang sempat dirampas, kini diambil alih kembali oleh negara," paparnya.
Kebijakan di sektor energi juga tak luput dari pujian. Penerapan biodiesel B50 dan rancangan etanol 10 persen dinilai sukses besar dalam menekan impor solar sekaligus menghemat devisa negara demi kepentingan rakyat. Begitu pula dengan hilirisasi nikel yang terus menyumbang devisa.
Berdasarkan rentetan capaian tersebut, Soedeson meyakini bahwa pemerintahan saat ini memiliki komitmen penuh terhadap visi ekonomi kerakyatan.
"Maka menurut saya, evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini arahnya sudah benar. Kita dukung penuh karena visi Presiden adalah ekonomi kerakyatan, untuk membuat rakyat sehat dan sejahtera," ucap Soedeson.
Ia berharap program-program prorakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, dan Koperasi Desa Merah Putih terus dikembangkan.
"Tujuannya adalah mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan. Kalau dalam implementasinya sistemnya belum benar, mari kita bersama-sama perbaiki," imbuhnya.