Anggota Komisi VIII DPR Minta Kepala BNPB Baru Turun Langsung ke Daerah Karhutla
PerbesarAnggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, segera turun langsung ke daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kalimantan Timur dan sejumlah wilayah Kalimantan lainnya.
Hetifah menilai, pergantian kepemimpinan di BNPB tidak boleh mengganggu penanganan karhutla dan kabut asap yang saat ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
“Saya meminta Kepala BNPB yang baru segera memastikan penanganan karhutla tidak terganggu oleh pergantian kepemimpinan. Dukungan pemerintah pusat kepada daerah harus diperkuat,” kata Hetifah kepada wartawan, Jumat (16/10).
Ia meminta dukungan pemerintah pusat diperkuat melalui penambahan personel, peralatan pemadaman, operasi udara berupa water bombing dan modifikasi cuaca sesuai kebutuhan, serta dukungan anggaran yang cepat dan tepat sasaran.
Menurut Hetifah, karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut kesehatan masyarakat, keselamatan anak-anak, kelangsungan pendidikan, hingga aktivitas ekonomi warga.
“Perhatian khusus juga harus diberikan kepada masyarakat yang terdampak asap, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Hetifah menekankan, ketersediaan masker, layanan kesehatan, pemantauan kualitas udara, serta perlindungan bagi anak-anak sekolah harus menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla.
Ia juga meminta Kristomei mendengarkan langsung kebutuhan pemerintah daerah, petugas di lapangan, dan masyarakat terdampak agar penanganan bencana dapat berjalan sesuai kebutuhan.
“Jangan sampai daerah harus berjuang sendiri menghadapi bencana yang berlangsung lama dan skalanya sudah membutuhkan dukungan nasional,” kata Hetifah.
Selain penanganan karhutla, Hetifah berharap pergantian Kepala BNPB menjadi momentum untuk membenahi organisasi tersebut. Ia meminta Kristomei memperkuat integritas organisasi serta mengevaluasi sistem pengadaan dan pengawasan anggaran.
Ia menegaskan, dana kebencanaan harus benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB menggantikan Letjen TNI Suharyanto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10).
Sebelum ditunjuk sebagai Kepala BNPB, Kristomei menjabat Pangdam XXI/Radin Inten yang membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu. Bersamaan dengan pengangkatannya, Kristomei juga mendapat kenaikan pangkat dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal TNI.