Banggar DPR Pastikan Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp 174 T

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said abdullah. Foto: x@MH_SaidAbdullah
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said abdullah. Foto: x@MH_SaidAbdullah

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun depan turun.

“Kalau MBG, pasti turun,” tegasnya saat ditemui di DPR, Senin (6/7).

Said menjelaskan, anggaran itu turun setelah menghitung pemangkasan beberapa pos, seperti moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penghentian MBG di hari libur.

Anggaran MBG tahun 2027 pun diprediksi dipangkas menjadi Rp 174 triliun.

“Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita,” ucap Said.

“Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari 174 triliun (rupiah),” tambahnya.

Said kemudian memastikan, meski anggaran MBG dipangkas, kualitas MBG akan tetap terjaga.

“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, ‘Lah, kok turun?’. Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas,” ucapnya.

“Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” tambahnya.

Said menyebut, bahwa ini adalah pemangkasan anggaran yang cukup tinggi.

“Kalau dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun ya tinggi,lah (turunnya),” tegasnya.

Namun, Said mengingatkan bahwa angka itu bukan final.

“Diketoknya nanti di Bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga gak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah,” tandasnya.