Doli Sebut Anggota DPR Lintas Fraksi Sedang Komunikasi soal Hak Menyatakan Pendapat
PerbesarWakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi telah menjalin komunikasi untuk mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Doli mengatakan, komunikasi lintas fraksi tersebut telah berlangsung sejak masa reses dan kini berlanjut setelah DPR kembali memasuki masa sidang pada Selasa (10/11). Ia menyebut, anggota DPR yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya dipersilakan untuk berkomunikasi dan mengajukan usulan.
“Jadi, dari hasil komunikasi yang kami lakukan lintas fraksi, sekarang kami sedang membuka, membuka siapa saja bagi anggota-anggota yang merasa berkepentingan untuk menggunakan haknya, ya silakan saja berkomunikasi. Kami juga berkomunikasi kepada semua pihaklah yang ada di DPR ini,” kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Ia menegaskan, hak menyatakan pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR, bukan hak fraksi. Karena itu, setiap anggota memiliki kewenangan untuk menentukan sikapnya tanpa harus menunggu keputusan fraksi masing-masing.
“Walaupun memang semua kita DPR ini mewakili partai-partai politik yang terorganisir namanya fraksi, tapi yang namanya hak yang ada di dalam konstitusi, diatur dalam undang-undang itu hak anggota. Dan itu dijamin oleh konstitusi,” ujarnya.
Golkar Sudah Ada Anggota yang Ajukan HMP
Doli mengungkapkan, anggota DPR dari Partai Golkar juga sudah ada yang menyampaikan keinginan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat. Namun, ia enggan membeberkan identitas maupun jumlah anggota yang telah mengajukan usulan tersebut.
“Ada,” jawab singkat Doli.
Ia mengatakan, berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan anggota lintas fraksi, keinginan untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat terus bermunculan. Doli sendiri menyatakan akan ikut menggunakan hak tersebut.
“Insyaallah,” kata Doli saat ditanya apakah dirinya termasuk anggota DPR yang akan menandatangani usulan hak menyatakan pendapat.
DPR Diminta Tak Diam Sikapi Putusan MA dan MK
Doli menilai, DPR tidak bisa berdiam diri menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Menurutnya, setelah proses hukum menghasilkan putusan dari kedua lembaga peradilan tertinggi tersebut, tindak lanjut selanjutnya berada di ranah politik.
Ia menyebut, publik kini menunggu sikap DPR setelah adanya putusan MA dan MK. Jika DPR tidak mengambil langkah, menurutnya, masyarakat bisa mempertanyakan keberadaan dan tanggung jawab lembaga legislatif tersebut.
“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua keputusan dari Mahkamah Tertinggi kita, dan orang juga sedang menunggu, publik menunggu habis putusan MK-MA ini DPR mau buat apa,” tuturnya.
“Kalau nanti DPR tidak menyikapi, saya kira rakyat juga bisa mempertanyakan eksistensi dan keberadaan DPR. Orang semua sudah mengatakan ini bolanya di DPR, terus kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Nanti justru kita yang diminta pertanggungjawaban oleh rakyat Indonesia,” sambung Doli.
Ia menambahkan, dimulainya masa sidang DPR membuat anggota memiliki ruang untuk melanjutkan komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara informal selama masa reses. Menurutnya, tidak ada lagi alasan prinsipil bagi DPR untuk tidak menyikapi putusan tersebut.
“Tidak ada alasan lagi, alasan prinsipil, ya kita harus menyikapi putusan ini sebagai bentuk penghargaan kita sebagai negara hukum. Supremasi hukum kita harus tegakkan dan mendengarkan aspirasi rakyat,” katanya.
Doli Harap Polemik Gibran Tak Berlarut-larut
Doli berharap polemik terkait posisi Gibran tidak berlangsung terlalu lama. Ia meminta para anggota DPR yang merasa memiliki tanggung jawab untuk segera menentukan sikap dan menggunakan hak konstitusionalnya.
Menurutnya, semakin cepat persoalan tersebut ditindaklanjuti, semakin baik agar DPR dapat kembali menjalankan tugas-tugas lainnya yang juga dinantikan masyarakat.
“Tadi bagi kami yang selama ini sudah berkomunikasi lintas fraksi itu, sekarang mempersilakan kepada kawan-kawan dari 580 anggota ini yang merasa punya tanggung jawab untuk bisa segera menyelesaikan masalah ini. Karena ini polemik yang saya kira jangan terlalu panjang, ya. Harus kita sudahi,” ujar Doli.
“Jadi lebih cepat lebih bagus, ya, apa pun nanti hasilnya. Jadi kan hak menyatakan pendapat ini baru proses permulaan, ya. Nanti kan ada proses-prosesnya yang kemudian kita belum bisa menentukan hasil akhirnya seperti apa,” lanjutnya.
Rapur Digelar Bergantung Pimpinan DPR
Terkait kemungkinan usulan hak menyatakan pendapat dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11), Doli mengatakan hal tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusan pimpinan DPR.
Ia menjelaskan, penentuan agenda rapat paripurna harus melalui mekanisme pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus). Namun, menurutnya, rapat paripurna juga memungkinkan digelar lebih cepat apabila pimpinan menilai ada hal mendesak yang perlu dibahas.
“Rapat paripurna itu tergantung dari pimpinan. Dari pimpinan kemudian pimpinan mengagendakan apakah ada surat masuk, atau kemudian apakah ada hal yang penting, kemudian dibawa ke rapat Badan Musyawarah,” jelasnya.
“Kan bisa saja misalnya hari ini sore ini, tidak tahu kita ada peristiwa apa, dianggap penting oleh pimpinan DPR untuk membuat rapat paripurna besok, ya bisa saja. Tentu melalui rapat Bamus dan seterusnya,” sambung Doli.
Meski demikian, ia menegaskan belum ada kesepakatan antarfraksi mengenai batas waktu maupun anggota yang akan mengajukan hak menyatakan pendapat.
“Belum, belum, belum. Sekali lagi saya katakan, walaupun memang semua kita DPR ini mewakili partai-partai politik yang terorganisir namanya fraksi, tapi yang namanya hak yang ada di dalam konstitusi, diatur dalam undang-undang itu hak anggota,” katanya.
Jika Gibran Mundur, DPR yang Akan Menilai
Di sisi lain, Doli turut menanggapi kabar mengenai keinginan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ia menegaskan, isu pengunduran diri tersebut tidak berkaitan langsung dengan proses penggunaan hak menyatakan pendapat yang tengah bergulir di DPR.
Menurutnya, keputusan untuk mundur merupakan pilihan pribadi Gibran. Namun, apabila pengunduran diri itu benar-benar terjadi, Doli menyebut DPR menjadi salah satu lembaga yang akan menilai dan menyikapi keputusan tersebut, bukan Presiden Prabowo Subianto.
“Pengunduran diri itu kan disampaikan ke publik menurut saya, ya, kalau memang sebagai bentuk keputusan pengunduran diri. Ya kan? Oke, datang ke presiden, kan keputusannya bukan di Pak Presiden,” ucapnya.
“Kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus menyikapi tentang pengunduran diri. Sekali lagi, seandainya kalau seperti itu, nanti DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan presiden,” lanjut Doli.
Ia juga menyebut, apabila pengunduran diri wakil presiden terjadi dan diperlukan proses untuk mencari penggantinya, mekanismenya akan melibatkan sidang istimewa MPR.