Gubernur Jakarta dan Menteri LH Dorong Ruang Diskusi Publik soal Marhaenisme
PerbesarGubernur Jakarta Pramono Anung dan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyoroti pentingnya ruang diskusi publik mengenai Marhaenisme dan implementasinya dalam kebijakan, terutama agar gagasan ini tak hanya berhenti jadi wacana saja.
Hal itu disampaikan mereka saat menghadiri peluncuran dan diskusi buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z karya Airlangga Pribadi Kusman dan Rocky Gerung di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (4/7)
“Terakhir dari saya, apa yang digagas oleh Mas Erlangga dan Bung Rocky untuk membuka ruang publik diskusi tentang Marhaenisme,” kata Pramono.
“Tetapi esensi dasar, mudah-mudahan ada dalam bukunya Bung Rocky dan Mas Erlangga, adalah bagaimana semangat untuk kita semua yang diberikan kesempatan bisa mengambil keputusan untuk memperbaiki bangsa ini dari lapis yang paling bawah,” ujarnya
Menurut dia, tantangan utama selama ini adalah implementasi gagasan Marhaenisme secara konkret.
“Seringkali kita bercerita Marhaenisme tentang semangat Bung Karno-nya… Tetapi esensi dasar adalah bagaimana semangat untuk kita semua yang diberikan kesempatan bisa mengambil keputusan untuk memperbaiki bangsa ini dari lapis yang paling bawah,” ujarnya.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur menilai setelah 80 tahun Indonesia merdeka, kesejahteraan kaum Marhaen masih menjadi pekerjaan rumah.
“Boleh jadi 80 tahun Indonesia merdeka, tapi jujur ada kegagalan bagaimana menyejahterakan Marhaen. Kita harus jujur,” kata Jumhur.
Ide Jumhur untuk Marhaen: Untung Perdagangan Karbon Harus Dirasakan Marhaen
Jumhur juga mengemukakan peluang guna menyejahterakan Marhaen, lewat perdagangan karbon. Katanya, Indonesia menikmati keuntungan perdagangan karbon, karena menjadi salah satu negara dengan hutan tropis paling besar di dunia.
Nah, pada prinsipnya, negara yang berlebih dalam produksi karbon, harus membeli kuota karbon dari negara yang mampu menekan produksi karbonnya.
“Nah, sekarang ada kesempatan baru Pak Gubernur, namanya perdagangan karbon,” ujar dia.
Kepada Pram, Jumhur mengusulkan agar Pram membangun sebuah instrumen penyerapan karbon (CO2) di kawasan Bantar Gebang. Gunanya, menyerap atau menghilangkan gas metana di kawasan tersebut.
"Bisa juga begini, kayak misalnya Bantar Gebang. Bantar Gebang itu Pak Pram, kalau Pak Pram bisa menghilangkan gas metan yang jahatnya 32 kali dari CO2, begitu dihilangkan, entah itu ditutup oleh biopori apalah gitu ya istilahnya, langsung nol, itu bisa ratusan miliar harganya Pak," kata Jumhur.
Nah, keuntungan ratusan miliar ini harus dimanfaatkan oleh lapisan bawah. Dalam diskusi ini, lapisan yang dimaksud adalah lapisan Marhaen.
"Nah, saya pengin uang-uang ini tidak dimanfaatkan oleh hanya kalangan elit, tapi bagaimana kaum Marhaen yang ada di sana itu bisa ikut berbahagia. Kira-kira itu," tutup Jumhur.