KKP Gelar Rakornas Selaraskan Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2026
PerbesarKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.
Rakornas ini jadi wadah antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyeleraskan beragam program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan, untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, sektor kelautan dan perikanan akan menjadi sumber pangan masa depan seiring meningkatnya kebutuhan protein dunia. Ia menyebut populasi dunia diproyeksikan meningkat dari 8,23 miliar jiwa pada 2025 menjadi 9,7 miliar jiwa pada 2050 sehingga kebutuhan protein, termasuk ikan, akan meningkat hingga 67 persen.
"Laut merupakan sumber protein dan kehidupan yang strategis. Karena itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan," kata Sakti dalam Rakornas KKP di Jakarta, Rabu (2/7).
Dia juga menjelaskan KKP mengusung lima kebijakan ekonomi biru untuk mewujudkan program tersebut.
"KKP telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru yang berlandaskan pada keseimbangan ekologi dan ekonomi melalui lima program utama, yaitu perluasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ikan di perairan darat dan laut yang berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah juga menjalankan enam program prioritas Presiden di sektor kelautan dan perikanan, yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan budidaya ikan darat tematik, swasembada garam, revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa, pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu NTT, serta modernisasi kapal perikanan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengatakan DPR mendukung penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurut Titiek, Komisi IV telah menyetujui peningkatan pagu indikatif KKP menjadi Rp15,6 triliun pada Tahun Anggaran 2027, setelah anggaran 2026 mencapai Rp13 triliun.
"Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung program kerja prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden di sektor kelautan dan perikanan agar benar-benar menjawab kebutuhan daerah sesuai dengan karakteristik wilayahnya," kata dia.
Ia juga meminta pemerintah daerah menjaga dan mengembangkan berbagai program yang telah dibangun KKP, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, agar tidak berhenti sebagai simbol pembangunan, tetapi menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengajak seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan mendukung transformasi sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, nelayan menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ayo Pak, kita kerja baik, kerja bagus. Yang kita urus ini nelayan, Pak. Orang yang paling susah. Kemarin yang paling susah itu adalah pertanian. Tapi sekarang pertanian sudah lumayan. Peternak sudah lumayan. Ya sudah lumayan. Sekarang nelayan, Pak. Jadi kalau kita bantu kelautan dan perikanan, kita bantu nelayan, ini amal saleh," ujar Zulhas.
Di forum yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengatakan kementeriannya memperkuat sinergi dengan KKP karena lebih dari 5 ribu desa di Indonesia merupakan desa pesisir.
Ia menyebut Kementerian Desa telah mengalokasikan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan yang melahirkan berbagai desa tematik, termasuk budidaya ikan darat. Menurutnya, hampir 1.000 BUMDes telah menjadi pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Alhamdulillah, hampir 1.000 BUMDes sekarang, hasil dari ketahanan pangan itu, 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan, menjadi penyuplai atau pendukung rantai pasok MBG," kata Yandri.
Selain itu, Yandri mengatakan pemerintah baru meluncurkan Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi (Sehati) yang menyasar 7.000 hingga 10.000 desa, termasuk desa nelayan, dengan potensi bantuan hingga Rp2,5 miliar per desa.
"Kami juga alhamdulillah melaporkan, pada hari ini, karena atas kerja sama dengan Kementerian Kelautan, sekarang lahir 338 desa ekspor. Salah satu yang mewarnai desa ekspor itu adalah produk-produk dari perikanan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus mengatakan Kemendagri akan memperkuat pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah agar program prioritas sektor kelautan dan perikanan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Ia menyebut pemerintah daerah juga didorong mengakselerasi penyelesaian berbagai isu strategis, mulai dari pengelolaan ruang laut, pengembangan kawasan pesisir, hingga penguatan tata kelola budidaya dan pengawasan perikanan guna mendukung swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Mendorong percepatan penyelesaian isu-isu strategis daerah, antara lain penegasan batas kewenangan, pengelolaan ruang laut, pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penguatan tata kelola budidaya dan pengawasan perikanan," kata dia.