Ma’ruf Amin: Pemimpin NU Harus Mampu Al-Ishlah Wal Ishlah
PerbesarWakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin menilai kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) ke depan harus mampu menjalankan prinsip al-ishlah wal ishlah, yakni menghadirkan perbaikan dan mendamaikan berbagai persoalan di tengah umat.
Hal itu disampaikan Ma’ruf dalam acara Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8).
Menurut Ma’ruf, pemimpin NU memiliki tanggung jawab menjaga umat agar tetap berada pada pemahaman keagamaan yang moderat. Ia mengingatkan adanya dua kecenderungan ekstrem dalam pemikiran keagamaan, yakni terlalu tekstual hingga jumud dan kehilangan akar tradisi hingga menjadi liberal.
"Umat itu ‘Anil-afkāril-munḥarifah, wa ‘anil-afhāmil-munḥarifah, ya. Baik itu kembali kepada tekstualis, terlalu tekstualis, jumud, ataupun dia sudah kehilangan akarnya menjadi liberal," kata Ma’ruf.
Karena itu, menurut dia, NU perlu menjaga posisi moderasi Islam. Pendekatan tersebut diarahkan agar umat tetap berada dalam koridor Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
"Jadi dua kutub ini. Maka kita kepada cara-cara yang i’tidāl, yang tawasuthī, atau yang kita sebut sekarang namanya Islam wasathiyyah, Islam yang rahmatan lil ‘ālamīn. Ini menjaga umat supaya dalam konteks, dalam koridor rahmatan lil ‘ālamīn," ujarnya.
Ma’ruf mengatakan tanggung jawab kepemimpinan NU tidak berhenti pada menjaga pemahaman keagamaan. NU juga harus melakukan penguatan umat.
"Yang kedua, taqwiyatul-ummah itu membangun, melakukan penguatan umat (empowering). Makanya di dalam Qanun Asasi ada usaha-usaha," jelas Ma’ruf.
Ia menyebut penguatan tersebut antara lain dilakukan melalui pendidikan. Menurutnya, pendidikan NU harus mampu mempertemukan penguasaan ilmu agama dengan sains dan teknologi.
Ma’ruf menjelaskan pendidikan perlu menyiapkan para ulama yang memiliki pemahaman agama kuat untuk menjaga umat. Pada saat yang sama, pendidikan juga harus menghasilkan generasi yang menguasai sains dan teknologi untuk membangun kehidupan masyarakat.
"Menyiapkan orang-orang fakih (i’dādul-mutafaqqihīna fid-dīn), para ulama, untuk menjaga tadi, ḥimāyatul-ummah, supaya tetap di dalam paham yang benar, cara berpikir yang benar. Dan kemudian i’dādul-mu’ammirīnal-arḍa, yang akan membangun bumi, ya, yang menguasai sains dan teknologi,' ujar dia.
Selain pendidikan, Ma’ruf menekankan pentingnya penguatan ekonomi umat. Ia mengingatkan bahwa tradisi pemberdayaan ekonomi telah dibangun para ulama bahkan sebelum NU berdiri melalui Nahdlatut Tujjar. Menurutnya, penguatan pengusaha santri penting agar gerakan keumatan memiliki basis ekonomi yang kuat dan mampu membiayai berbagai aktivitas sosial.
Ma’ruf kemudian mengaitkan kepemimpinan NU dengan tanggung jawab kebangsaan. Menurut dia, gerakan NU sejak sebelum kemerdekaan telah memiliki komitmen terhadap bangsa dan tanah air. Ia mencontohkan tradisi Nahdlatul Wathan dan syair Ya Lal Wathan yang menurutnya mencerminkan kecintaan terhadap Indonesia.
Lalu, ia mengingatkan peran Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dalam mengeluarkan Fatwa Jihad pada 22 Oktober 1945. Menurut dia, fatwa tersebut menjadi bagian penting dari gerakan kebangsaan NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
"Bahkan ketika Indonesia baru merdeka, ketika tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, datang NICA kembali, pada tanggal 22 Oktober, maka Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari selaku Ar-Ra'isul Akbar membuat Fatwa Jihad, yang kemudian jadi Hari Santri Nasional," katanya.
Atas dasar itu, Ma’ruf membagi tanggung jawab kebangsaan NU ke dalam dua hal, yakni hifzhul-wathon atau menjaga tanah air dan imaratul-wathon atau memakmurkan negara. Menurut dia, menjaga tanah air juga berarti menjaga kerukunan dan mencegah berbagai bentuk kerusakan, baik yang berasal dari dalam maupun luar.
"Maka gerakan kebangsaan ini menurut saya ada dua yang kita kembangkan. Satu namanya ḥifẓul-wathon, menjaga tanah air. Yang kedua adalah ‘imāratul-wathon, memakmurkan negara ini," tegas Ma'ruf.
Dengan prinsip al-ishlah wal ishlah, kepemimpinan NU diharapkan mampu menjadi kekuatan yang menjaga kerukunan, memperbaiki persoalan di tengah umat, sekaligus memperkuat kontribusi NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.