Maruli Jawab Soal Rangkap Jabatan Wakil Panglima TNI-Kepala BNPPDT
PerbesarJenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan tugas barunya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).
Maruli mengatakan badan tersebut merupakan pengembangan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang sebelumnya secara ad interim berada di bawah Menteri Dalam Negeri.
"Jadi memang ini menurut saya ide yang luar biasa ya itu sebenarnya badannya tuh sudah ada jadi badan pengelola perbatasan yang sekarang ad interim itu oleh Mendagri," kata Maruli di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10).
Menurut Maruli, pengembangan badan tersebut juga akan memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
"Jadi ini dikembangkan lagi karena kebetulan saya beberapa tahun ke belakangan ini banyak sekali mengerjakan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat di daerah-daerah terpencil. Itu yang mungkin jadi ide dari bapak presiden untuk lebih fokus pada masyarakat-masyarakat yang di perbatasan-perbatasan dan terpencil ini," ujarnya.
"Ini jadi badannya nanti dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jadi sekarang jadi pengelola perbatasan dan daerah terpencil itu nanti tugas saya," lanjutnya.
Sementara dalam kapasitas sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli mengatakan tugasnya adalah membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
"Kalau wakil panglima ya jelas wakil panglima dalam membantu panglima. Saya kira itu," katanya.
Tegaskan BNPPDT Bukan di Bawah TNI
Maruli menegaskan BNPPDT bukan lembaga yang berada di bawah TNI meski dirinya juga menjabat Wakil Panglima.
"Iya, sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada dengan penambahan selain mengelola perbatasan ini kenapa nggak kita tingkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan nantinya juga dapat dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai kementerian.
"Itu kan tidak selalu kami harus mempunyai biaya, itu kita bisa membantu mengkoordinasikan ke kementerian desa, kita bantu mungkin kementerian-kementerian yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah," kata Maruli.
Saat ditanya apakah BNPPDT akan menjadi lembaga yang berdiri sendiri dan tidak berada di bawah TNI, Maruli membenarkan.
"Lembaga independen," katanya.
Maruli juga membuka kemungkinan personel TNI membantu program badan tersebut sesuai kebutuhan di daerah.
"Ya, kan kita itu yang kita akan lihat nanti di daerah-daerah tersebut ada Yon TP, kita akan pergunakan. Ada mungkin angkatan udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah-daerah pesisir kan angkatan laut. Mereka kalau mungkin saya di posisi wakil panglima ini akan juga membantu untuk berkoordinasi gitu," ujarnya.
Fokus Kepastian Batas dan Ekonomi Masyarakat
Selain peningkatan kesejahteraan, Maruli mengatakan kepastian batas wilayah dengan negara tetangga tetap menjadi salah satu fokus.
"Kepastian pengelolaan perbatasan itu jelas penting juga, sehingga betul-betul perbatasan-perbatasan kita dengan negara tetangga bisa kita pastikan terus kan, itu masih banyak," katanya.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah titik perbatasan yang perlu dibicarakan lebih lanjut dengan pihak terkait.
"Kemarin baru ditemukan saya dapat coba berkomunikasi dengan orang-orang dari pengelola perbatasan itu, bahwa ada satu daerah-daerah yang belum eksak yang harus kita diskusikan, gitu. Kita komunikasikan dengan yang lain. Saya kira itu," ujarnya.
"Harus jelas perbatasan lahannya ya, nanti penggunaannya dan lain sebagainya mungkin itu yang harus kita pastikan," lanjut Maruli.
Ia menyebut pembentukan badan dalam format baru tersebut merupakan hasil dari berbagai diskusi mengenai efektivitas pengelolaan perbatasan.
"Ya mungkin itu hasil dari diskusi-diskusi lah, bahwa selama ini kan kenapa nggak diefektifkan seperti itu, lebih fokus, badannya kan sudah ada Badan Nasionalnya, kenapa nggak diefektifkan sekalian, karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu," kata Maruli.
Maruli juga menegaskan tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI tidak berbeda dari tugas Wakil Panglima sebelumnya.
"Ya, Wapang sama saja, Wapang tuh tugasnya membantu panglima, itu saja. Jadi apa pun nanti tugas-tugas panglima ya saya ikut membackupnya," ujarnya.
Maruli dilantik Prabowo sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala BNPPDT berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105/TNI Tahun 2026. Pada saat bersamaan, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dilantik menjadi KSAD berdasarkan Keppres Nomor 106/TNI Tahun 2026.