Muncul 'TK' di Kasus Penyadapan Presiden: Diduga Diperintah Lakukan Surveillance-Penghapusan Data

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku di rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Foto: Dok. Polri

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap inisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI. TK disebut menerima perintah dari tersangka AS untuk melakukan surveillance atau pengawasan.

Hal itu disampaikan Suyudi saat memaparkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Dalam pemaparan tersebut, Suyudi menjelaskan peran empat petinggi polisi yang sudah jadi tersangka, mulai dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi (EH), dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

AS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon), pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah penyadapan dari LSP. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan dari penyidik.

Selain itu, AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.

“AS yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.

Namun, dalam pemaparan tersebut, Suyudi belum menjelaskan identitas lengkap TK, jabatan, maupun secara spesifik objek dan tujuan surveillance yang diperintahkan AS.

Sampai saat ini, TK juga belum jadi tersangka.

Selain dugaan memerintahkan surveillance, AS juga disebut memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan dalam aktivitas tersebut.

"AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp," jelas Suyudi.

Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli. Barang bukti yang disita meliputi 15 telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 CPU, PC, laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

"Dari 28 saksi, terdiri atas 24 personel internal Polri, 3 saksi dari provider telekomunikasi yaitu Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan. Sementara itu, 6 ahli terdiri dari 2 ahli ITE dan 4 ahli pidana," ujar Suyudi.

Suyudi menegaskan, seluruh uraian peran para pihak tersebut masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," tegasnya.