Waka Komisi IX Soroti Korban Jiwa akibat ISPA dan Kecelakaan Imbas Asap Karhutla
PerbesarWakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak hanya menyebabkan gangguan kesehatan akibat kabut asap, tetapi juga merenggut nyawa masyarakat akibat kecelakaan yang dipicu terganggunya jarak pandang.
Ia meminta pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan dan memperkuat sistem triase untuk memastikan korban mendapatkan penanganan medis sesuai tingkat keparahan kondisinya.
Yahya mengatakan, penanganan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutla perlu disesuaikan dengan lamanya paparan dan tingkat keparahan kondisi di masing-masing wilayah.
“Kabut asap yang berkepanjangan memerlukan penanganan kesehatan yang mengikuti lama dan tingkat paparan masyarakat,” kata Yahya dalam keterangannya, Selasa (13/10).
“Pemerintah perlu mengenali warga yang terus terpapar, menyediakan pertolongan sejak awal, dan menjaga kesinambungan perawatan bagi mereka yang kondisinya memburuk,” lanjutnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebanyak 174.694 warga tercatat terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla pada periode Agustus hingga 21 September 2026. Data tersebut berasal dari 7 provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Dari jumlah tersebut, Kemenkes juga mencatat sebanyak 40.363 balita sempat mengalami ISPA akibat karhutla. Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok usia yang lebih rentan terhadap gangguan pernapasan.
Menanggapi kondisi tersebut, Yahya mendorong Kemenkes bersama dinas kesehatan di setiap wilayah terdampak untuk menghubungkan informasi kualitas udara dengan kesiapan pelayanan kesehatan.
“Wilayah dengan paparan tinggi perlu memperoleh penguatan tenaga, persediaan medis, dan kemampuan rujukan berdasarkan kebutuhan penduduk,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai langkah perlindungan kesehatan yang perlu dilakukan serta lokasi untuk memperoleh pertolongan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Pelayanan kesehatan harus siap mengikuti perubahan keadaan, termasuk ketika paparan berlangsung lebih lama,” ujar Yahya.
Selain dampak kesehatan secara langsung, Yahya menyoroti karhutla yang ‘merenggut’ nyawa, baik masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan maupun mereka yang meninggal dunia akibat kecelakaan ketika kabut asap mengganggu jarak pandang.
Ia mencontohkan sejumlah relawan yang meninggal dunia saat membantu penanganan atau pemadaman kebakaran. Dalam laporan per 9 September 2026, Kemenkes mencatat 4 orang meninggal dunia akibat karhutla, dengan rincian 3 orang di Kalimantan Tengah dan 1 orang di Kalimantan Barat. Penyebab utama kematian umumnya berkaitan dengan gangguan pernapasan akut, seperti ISPA dan sesak napas.
Belum lama ini, masyarakat juga dikejutkan oleh kabar meninggalnya seorang guru di Banjarmasin dan seorang pengemudi ojek online di Palembang akibat pekatnya asap karhutla.
Selain korban akibat gangguan pernapasan, kabut asap juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas karena jarak pandang pengendara menurun drastis. Pada 7 Oktober 2026, 2 warga Tulang Bawang, Lampung, meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan. Kecelakaan tersebut dipicu kabut asap yang menyebabkan jarak pandang turun hingga di bawah 50 meter.
Pada akhir September 2026, seorang siswi di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, juga meninggal dunia akibat kecelakaan yang berkaitan dengan masalah jarak pandang.
Dampak kabut asap bahkan dirasakan hingga negara tetangga. Tiga kakak beradik di Johor, Malaysia, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat berangkat ke sekolah. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah menetapkan penutupan seluruh kegiatan belajar-mengajar pada 8 hingga 9 Oktober 2026 akibat kabut asap yang persisten dan memburuknya kualitas udara yang dipicu karhutla dari Indonesia.
“Ini menjadi sebuah keprihatinan, bagaimana Karhutla telah menjadi momok bagi banyak orang, bahkan warga Negara tetangga juga ikut merasakan dampaknya. Kita harap Pemerintah bisa melakukan berbagai intervensi untuk segera menyelesaikan Karhutla,” jelas Yahya.
Menurut laporan Kemenkes, karhutla juga menyebabkan banyak warga harus menjalani perawatan di rumah sakit dan sebagian di antaranya meninggal dunia. Kalimantan Tengah menjadi daerah dengan jumlah korban luka berat atau rawat inap terbanyak, yakni 313 orang.
Secara keseluruhan, karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera disebut berdampak terhadap 12,5 juta jiwa. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk warga yang terpaksa bertahan di lokasi pengungsian akibat kebakaran.
Oleh karena itu, Yahya meminta Kemenkes memperkuat sistem triase di fasilitas kesehatan. Triase merupakan proses pemilahan pasien berdasarkan tingkat keparahan penyakit atau cedera untuk menentukan siapa yang harus mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu.
“Dengan kondisi seperti ini, semua warga menjadi rentan, karena dampak Karhutla itu ke semua, baik dampak kesehatan langsung, maupun dampak tidak langsungnya. Maka penanganan awal untuk korban harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Yahya turut mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, meliputi bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia (lansia), serta warga dengan penyakit pernapasan atau kondisi kesehatan lain yang membuat mereka lebih rentan terhadap dampak kabut asap.
“Pemerintah perlu melakukan penjangkauan melalui fasilitas kesehatan dan layanan berbasis masyarakat agar kebutuhan pertolongan dapat dikenali lebih cepat,” ungkap Yahya.
Selain memperkuat pelayanan medis, Yahya meminta pemerintah menyediakan tempat dengan udara yang lebih bersih bagi masyarakat yang kesulitan mengurangi paparan asap karhutla di rumah. Menurutnya, kelayakan tempat tersebut harus dinilai oleh pihak yang kompeten agar benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi warga.
“Termasuk kapasitas, kualitas udara di dalam ruangan, dan kemudahan akses kelompok rentan,” kata dia.
Yahya juga menekankan perlunya panduan kesehatan yang jelas bagi masyarakat terkait aktivitas di luar ruangan, penggunaan perlindungan yang sesuai, serta tanda-tanda gangguan kesehatan yang mengharuskan seseorang menjalani pemeriksaan medis.
“Informasi harus diperbarui berdasarkan keadaan setempat serta disampaikan melalui saluran yang dapat dijangkau masyarakat. Perlindungan perlu membantu keluarga mengambil keputusan sehari-hari. Panduan yang jelas dan layanan yang mudah dijangkau akan memperkuat kemampuan warga menjaga kesehatannya,” jelas Yahya.
Perlindungan terhadap masyarakat terdampak karhutla, lanjut Yahya, juga harus mencakup pekerja yang tetap harus menjalankan aktivitas di luar ruangan. Ia mendorong Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemberi kerja menilai risiko paparan asap dan memastikan adanya penyesuaian pekerjaan serta perlindungan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Warga terdampak Karhutla berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan keamanan, termasuk keamanan untuk tetap memiliki pekerjaan jika tidak bisa keluar rumah akibat asap pekat Karhutla,” ucap Yahya.
“Kami dari Komisi IX DPR akan meminta update berkala dari Pemerintah, baik mengenai kondisi Karhutla-nya maupun perlindungan bagi warga terdampak,” tutupnya.