Attention Party, Demokrasi Dopamin & Politik Konten

Demokrasi hari ini tampak sangat hidup. Terlalu hidup, malah. Riuh, ramai, responsif, penuh ekspresi, dan terus-menerus tampil di layar gawai kita. Pemimpin dan aktor politik muncul saban hari, komentar mengalir tanpa henti, dan publik terus bereaksi. Namun justru dalam keramaian itu, ada keganjilan yang sulit diabaikan: semakin sering demokrasi dipertontonkan, semakin disfungsi ia sebagai mekanisme pengendali kekuasaan.

Kita memasuki fase demokrasi dopamin, ketika politik tidak lagi terutama berfungsi sebagai arena deliberasi, melainkan sebagai mesin produksi atensi. Yang dinilai bukan ketepatan kebijakan, melainkan daya tarik narasi. Bukan kualitas administrasi, tetapi intensitas emosi. Dalam arus ini, politik harus terus tampil. Bukan untuk menyajikan argumentasi dan penjelasan, melainkan sekadar memikat dan mengumpulkan perhatian.

AI generated illustration

Donald Trump membaca logika attention party itu lebih cepat dari banyak politisi lain. Ia menjadikan kontroversi sebagai bahan bakar eksistensi. Pernyataan yang kasar, berlebihan, bahkan problematik secara faktual, justru efektif menjaga sorotan publik. Dalam ekonomi perhatian, dibenci sering kali lebih menguntungkan daripada diabaikan. Kritik media tidak meminggirkannya; sebaliknya, ia menjadi bagian dari panggung yang memastikan Trump terus terlihat.

Di kutub yang berbeda, Zohran Mamdani menunjukkan versi yang lebih rapi dari politik konten. Gagasan keadilan sosial tetap hadir, tetapi dikemas dengan bahasa visual, simbolik, dan sangat sadar algoritma. Ideologi tidak ditinggalkan, hanya diadaptasi. Substansi boleh masuk, asal mampu tampil sebagai konten yang ramah engagement. Bahkan politik yang serius pun harus lebih dulu lolos seleksi perhatian.

Secara teoretik, gejala ini pernah dibaca Guy Debord lewat konsep "society of the spectacle". Dalam masyarakat yang dikuasai citra, tulis Debord, yang penting bukan lagi apa yang sungguh-sungguh dikerjakan, melainkan apa yang berhasil ditampilkan. Politik pun bergerak ke arah yang sama: kebijakan kalah penting dibanding kesan, kerja kalah menarik dibanding narasi. Kekuasaan tidak harus rapi, apalagi konsisten, yang penting terus hadir di hadapan publik. Pada titik inilah demokrasi beralih fungsi dari ruang kebijaksanaan kolektif menjadi panggung pertunjukan.

Di Indonesia, Joko Widodo menjadi contoh bagaimana politik atensi bekerja secara lebih halus dan diterima luas. Kesederhanaan simbolik lewat blusukan, atribut kemeja putih dan gestur “orang biasa”, membangun kedekatan emosional yang kuat. Namun dalam jangka panjang, persona ini justru yang menormalisasi kelenturan administrasi, personalisasi kekuasaan, dan pelemahan fungsi serta mekanisme kontrol. Pencitraan menghasilkan ilusi yang membuat publik merasa dekat, sementara mereka digiring menjauh dari proses kebijakan yang seharusnya bisa diawasi dan diperdebatkan.

Bentuk paling telanjang dari politik konten terlihat pada figur seperti Dedi Mulyadi. Media sosial tidak lagi sekadar alat komunikasi, melainkan ruang politik itu sendiri. Teguran, nasihat moral, dan gestur empati dikemas sebagai serial harian: singkat, emosional, dan mudah dibagikan. Politik tidak lagi soal persetujuan rasional, cukup mengundang respons instan. Dalam format seperti ini, akuntabilitas dipandang terlalu panjang untuk durasi video Tiktok dan reels Instagram.

Secara sosiologis, inilah demokrasi yang bergeser dari institusi ke impresi. Prosedur tetap dijaga, pemilu tetap digelar, dan lembaga formal tetap berdiri. Ia tetap disebut demokrasi, tetapi sebenarnya hanya dekorasi.

Fungsi pembatas kekuasaan digantikan oleh fungsi pemoles citra. Kritik tidak dibungkam, hanya dilelahkan. Pelanggaran tidak selalu disangkal, cukup ditenggelamkan oleh isu berikutnya.

Demokrasi dalam situasi seperti ini tidak mati mendadak. Ia membusuk perlahan. Tidak ada kudeta, tidak ada pelarangan pemilu, tidak ada penutupan parlemen. Yang ada hanyalah rutinitas semu: konten terus mengalir, pemimpin terus tampil, publik terus bereaksi. Prosedur berjalan, sementara substansi menguap, lantas punah dalam senyap.

Pada akhirnya, demokrasi hidup seperti zombi: tubuhnya masih bergerak, ritualnya terus berjalan, tetapi roh dan substansinya telah lama pergi.

***