Preman di Saku Negara

Ilustrasi preman jalanan & aparat keamanan. AI-generated.

Premanisme hari ini bukan sekadar soal lelaki bertubuh besar yang memungut uang parkir liar atau menagih hutang di perempatan. Ia adalah gejala dari struktur yang pincang. Ia muncul bukan sesederhana karena kurangnya moral pribadi, tapi lebih karena runtuhnya jaminan kolektif. Dalam bahasa sosiologi, ini disebut strain sosial, yakni situasi ketika sistem menyediakan harapan, tapi menutup akses legal untuk mencapainya. Maka lahirlah jalan pintas: intimidasi, pressure, kekuasaan informal. Kekuatan otot yang berbicara saat hukum seringkali hanya terdiam.

Foto: Kumparan.

Negara Tak Tiba, Preman Berjaya

Di banyak tempat, masyarakat tidak lagi bertanya siapa yang menegakkan aturan, tapi siapa yang bisa memberikan kepastian. Jika negara lambat, maka rakyat mencari jalan lain. Dan di sinilah muncul apa yang oleh Emile Durkheim disebut sebagai anomie—kekosongan norma. Bukan karena rakyat kehilangan arah, tapi karena arah yang tersedia tidak bisa lagi dipercaya.

Maka jangan heran kalau pedagang di pasar lebih memilih membayar ‘uang keamanan’ ke preman ketimbang lapor ke aparat keamanan. Mereka tahu siapa yang bisa memberikan solusi, meski tidak punya legitimasi.

Kita mungkin resah bahkan marah saat melihat praktik ini. Tapi sejujurnya, ini bukan sekadar kesalahan di tingkat bawah. Ini adalah konsekuensi dari absennya negara dalam fungsi dasarnya: mengatur yang kuat dan melindungi yang lemah.

Dari Kekuasaan Otot ke Kekuasaan Politik

Namun premanisme hari ini bukan lagi semata masalah jalanan. Ia sudah merasuk dan melakukan penetrasi lebih jauh, masuk ke ormas, ke parlemen lokal, ke tender proyek, bahkan ke layar televisi.dan media. Ada ormas yang bertindak atas nama adat, agama, bahkan moral bangsa. Padahal cara kerjanya tak jauh dari logika premanisme: menggertak untuk mendapat ruang, memukul untuk mendapat peran.

Dalam istilah Antonio Gramsci, ini bagian dari hegemoni: kekuasaan yang tak lagi hanya berbasis hukum formal, tapi dikukuhkan oleh kekuatan sosial yang dibentuk dan dipelihara oleh elite.

Kita melihat bagaimana kekuasaan informal menjadi infrastruktur bayangan dari kekuasaan formal. Preman bisa jadi tim sukses. Ormas bisa jadi alat tekan. Dan negara diam, kadang malah merangkul mereka dalam senyap.

Budaya yang Mengamini Kekerasan

Sesungguhnya, premanisme tidak akan bertahan lama jika tak ditopang oleh nilai-nilai budaya. Di banyak tempat, kekuatan fisik masih dianggap sebagai simbol keberanian dan kepemimpinan. “Jawara” dihormati bukan karena pikirannya, tapi karena siapa yang takut padanya.

Sosiolog menyebut ini sebagai teori deviasi budaya (cultural deviance): ketika sebuah kelompok mengembangkan norma sendiri yang berbeda bahkan bertolak belakang dari norma dominan masyarakat. Premanisme di sini bukan lagi penyimpangan, tapi bagian dari “normalitas alternatif”.

Dan ini yang berbahaya: ketika kekerasan tak lagi dianggap salah, bahkan sudah dipandang lumrah. Saat ancaman fisik lebih dipercaya ketimbang proses hukum yang semestinya.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Pertama, kita harus sadari bahwa premanisme bukan sekadar urusan kriminalitas. Ini adalah sinyal bahwa negara belum selesai membangun keadilan. Bahwa hukum masih mahal, dan rasa aman masih bisa dijual paketan oleh pihak swasta.

Kedua, kita perlu menata ulang persepsi. Preman bukan pahlawan, bukan penjaga stabilitas, bukan pelengkap sistem. Mereka adalah akibat, bukan solusi.

Dan terakhir, kita perlu membangun kembali negara dari bawah. Hadirkan negara di pasar, di terminal, di pinggiran, di gang-gang sempit. Tapi jangan datang hanya untuk razia. Datanglah dengan keadilan yang bisa dirasakan. Datanglah dengan hukum yang bisa dipercaya. Datanglah dengan keberanian untuk membela yang tak bersuara.

Negara tak boleh lagi menyimpan preman dalam sakunya—karena satu saat, preman bisa tumbuh lebih besar dari saku itu sendiri.