RIAU: Antara Politik, Agama dan Ambiguitas Moral Kekuasaan

Orang-orang tua Melayu itu kadang petuahnya terasa seperti tegukan kopi pahit di subuh hari. Satlah satu pesan sederhananya, “yang elok di luar belum tentu elok di dalam.” Kalimat itu mungkin menempel dalam ingatan, tapi sering kita abaikan. Hingga akhirnya nasib mereka ulang maksudnya lewat seorang gubernur yang tiba-tiba dicokok KPK.

Abdul Wahid diduga bermain api. Citra religiusnya, yang dulu dibanggakan di baliho dan fasih diceritakan oleh pendukungnya, rontok seperti atap rumbia yang diterpa angin. Foto-foto di masjid, senyum lebar di pengajian, kedekatan dengan ulama viral, semua itu ternyata hanya panggung. Dan setiap panggung, kata Goffman, pasti punya sisi depan dan sisi belakang. Yang ditonton rakyat hanyalah pentas; yang dicium aparat hukum adalah bau yang muncul dari balik tirainya.

Foto: Kantor Gubernur Riau (pribadi)

Kalau mau jujur, politisi kita sudah lama mengasah bakat seni pencitraan. Agama dijadikan pencahayaan terbaik, semacam ring light spiritual. Mereka tahu: publik akan lebih percaya kalau ada tokoh agama di belakang mereka, senyum sedikit, lalu mengangguk. Apalagi kalau tokoh agama mendukung dengan totalitas: sudi tampil satu frame, satu baliho. Para sosiolog menyebutnya modal simbolik, Bourdieu menulis panjang lebar soal itu. Tapi di Riau, modal simbolik sering berubah menjadi modal manipulatif:. Cukup duduk berhampiran dengan mimbar ceramah, cukup tampil mengiringi mubaligh terkenal dalam safari dakwah, maka citra lurusnya dianggap sudah built-in dan tak terbantah.

Mirisnya, bukan hanya Abdul Wahid. Hampir seluruh walikota dan bupati di Riau ikut arisan citra religius ini. Masjid besar mana yang belum mereka jadikan panggung? Ustadz kondang mana yang belum mereka jadikan pendamping foto? Bahkan preferensi aliran keagamaan pun jadi semacam “segmen pasar”. Ada yang condong ke kelompok Aswaja, ada yang merapat ke Salafi, ada yang memilih ceruk popularitas tertentu, ada yang berpindah-pindah seperti sales produk kesehatan. Semua demi memenangkan pasar elektoral umat yang memang rindu dipimpin oleh orang yang “tahu agama dan takut Tuhan”.

Antropologi politik menyebut fenomena ini sebagai ritus legitimasi: politisi datang membawa salam, do'a dan cinderamata, lalu pulang dengan resti dan modal moral yang siap guna. Padahal moral bukanlah parfum yang bisa disemprot ulang jika wanginya mulai hilang. Moral itu jejak, dan jejak tak bisa dipoles secara instan.

Data dari ICW memantulkan kenyataan yang tak mungkin ditutupi baliho pencitraan: Riau menjadi provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Setahun terakhir, ada 35 kasus, 76 tersangka, dan ratusan miliar rupiah raib entah ke mana. Sejarah mencatatkan pula, empat gubernur tanah Melayu ini masuk ke lubang yang sama. Empat! Qattrick! Kalau ini cerita fiksi, pembacanya mungkin sudah protes karena dianggap tak masuk akal. Tapi kenyataan ternyata lebih absurd, Riau seperti tak belajar apa-apa. Bebal! Rakyatnya berikut tokoh-tokohnya terlalu rajin memelihara ilusi. Lagi-lagi terpana menatap teluk belanga dan kopiah, sembari abai membaca karakter dan track-record. Percaya pada simbol, tak hirau pada substansi. Terpukau pada topeng, luput menilik wajah asli.

Tapi yang paling memilukan justru kerusakan yang tak kasat mata, yakni rusaknya rasa percaya. Ketika seorang pejabat yang tampil religius tersungkur oleh korupsi, masyarakat tak hanya merasa ditipu, mereka merasa dikhianati oleh harapan. Lost of trust. Agama jadi seolah alat peraga. Masjid seperti studio. Kesalehan seperti filter Instagram. Pada titik ini, kita harus jujur pada diri sendiri: Riau tak akan sembuh sebelum kita berhenti terkecoh oleh lakon yang disusun rapi. Kadang saya membayangkan, jika masjid bisa berbicara, mungkin ia akan menolak dipotret lagi. Bosan dijadikan latar setiap kali seorang pejabat ingin terlihat suci. Surau pun mungkin ingin cuti sebulan, hanya untuk menenangkan diri dari efek samping pencitraan.

Agama pastilah suci. Manusianya belum tentu. Dan kekuasaan punya karakter layaknya aliran sungai besar, selalu saja membawa sampah dan lumpur. Yang jadi soal adalah siapa yang sungguh-sungguh membersihkannya, dan siapa yang sekadar menunggu air kembali jernih agar bisa berenang tanpa terlihat kotor.

Pada akhirnya, seluruh kegaduhan moral di Riau ini berakar pada hal yang paling sederhana: terlalu banyak orang yang ingin tampak baik, dan terlalu sedikit yang sungguh-sungguh ingin menjadi baik.

Dan jika panggung politik terus meminjam simbol-simbol suci agama sebagai dekorasi, maka jangan heran kalau nanti ada lebih banyak aktor yang terpeleset oleh ambisinya sendiri. Jangan salahkan mimbar. Jangan salahkan surau. Salahkan mereka yang menjadikan kesakralan sebagai properti panggung, lalu menyangka Tuhan bisa dibujuk dengan pencitraan.