Ijazah Bukan Jaminan, tapi Bukan Berarti Sia-Sia

Dok: AI

Setiap tahun, ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia menyeberangi panggung wisuda dengan satu harapan yang sama: gelar sarjana yang diperjuangkan selama empat tahun akan membuka pintu masa depan yang lebih baik. Namun data terbaru memperlihatkan kenyataan yang jauh lebih rumit daripada mimpi itu. Justru di titik inilah kita perlu berhenti sejenak—bukan untuk berputus asa, melainkan untuk berpikir ulang dan bergerak lebih cerdas.

Kajian Labor Market Brief dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat, rata-rata lulusan di Indonesia kini membutuhkan waktu hampir 20 bulan untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Sekitar 45 ribu lulusan S1 dan lebih dari 6 ribu lulusan pascasarjana bahkan sempat berhenti mencari kerja karena merasa peluang semakin sempit. Sementara itu, tingkat pengangguran kelompok usia muda 15–24 tahun tercatat 16,36 persen, jauh di atas rata-rata nasional.

Angka-angka itu tidak enak dibaca, apalagi bagi saya dan teman-teman seangkatan yang tengah berjalan menuju gerbang yang sama. Sebagai mahasiswa Akuntansi di sebuah universitas swasta di Medan, saya merasakan sendiri betapa mencari tempat magang saja sudah menjadi perjuangan tersendiri. Puluhan lamaran saya kirim ke berbagai kantor akuntan publik dan perusahaan; sebagian besar berakhir tanpa balasan. Yang merespons pun kerap mensyaratkan pengalaman kerja—sesuatu yang mustahil dimiliki mahasiswa yang justru sedang mencari pengalaman pertamanya.

Ada pula tawaran magang yang akhirnya saya terima, tetapi tugasnya jauh dari ilmu akuntansi yang saya pelajari selama ini: sekadar pekerjaan administratif tanpa kompensasi yang layak. Pengalaman semacam ini bukan cerita saya sendiri. Ribuan mahasiswa di kampus-kampus daerah mengalami hal serupa, kerap kalah bersaing dengan lulusan dari kampus besar di kota-kota utama saat memperebutkan kuota magang maupun lowongan kerja yang terbatas.

Namun alih-alih menjadikan pengalaman ini alasan untuk pesimistis, saya memilih memandangnya sebagai peta jalan yang jujur—sinyal bahwa dunia kerja sedang berubah, dan kita, para mahasiswa, punya kesempatan untuk menyesuaikan langkah lebih awal daripada menyesal setelah lulus.

Persoalan ini sesungguhnya sudah mulai mendapat perhatian serius, bukan hanya dari kalangan akademisi, tetapi juga pemerintah dan kampus. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), misalnya, membuka ruang bagi mahasiswa untuk magang, terlibat dalam proyek nyata, bahkan merintis usaha sendiri sebagai bagian dari perkuliahan—jauh sebelum mereka lulus. Ini langkah maju dibanding satu dekade lalu, ketika mahasiswa nyaris hanya mengenal dunia kerja lewat teori di ruang kelas.

Yang perlu digarisbawahi, akar masalah pasar kerja bagi lulusan baru sesungguhnya bersifat dua arah, dan keduanya sama-sama bisa diperbaiki. Dari sisi lulusan, benar bahwa banyak yang masih mengandalkan nilai akademik semata tanpa membangun portofolio, pengalaman magang, atau keterampilan digital yang kini menjadi syarat di hampir semua bidang pekerjaan. Ini kabar baik sekaligus tantangan, sebab keterampilan seperti itu bisa dipelajari sejak semester awal, bukan menunggu skripsi selesai.

Dari sisi ekosistem ekonomi, tantangannya lebih struktural. Investasi besar seperti hilirisasi nikel memang menciptakan nilai ekonomi tinggi, tetapi sifatnya padat modal sehingga daya serap tenaga kerjanya terbatas. Pemerintah tampaknya mulai menyadari hal ini dan tengah mendorong hilirisasi di sektor yang lebih padat karya, seperti perkebunan kelapa dan rumput laut, yang berpotensi menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal, termasuk lulusan baru dari berbagai latar belakang jurusan. Arah kebijakan ini pantas didukung dan terus dikawal agar benar-benar terealisasi, bukan sekadar wacana.

Sektor informal dan ekonomi digital, yang kini menampung puluhan juta pekerja Indonesia, juga tidak selalu harus dipandang sebagai “pelarian” dari kegagalan mencari kerja formal. Bagi sebagian mahasiswa dan lulusan baru, dunia digital justru membuka jalan alternatif: menjadi content creator, pekerja lepas, atau bahkan merintis usaha kecil berbasis platform digital sejak masih kuliah. Yang dibutuhkan bukan menutup pilihan ini, melainkan memastikan tersedia perlindungan sosial dan literasi keuangan yang memadai, agar jalur ini pun bisa menjadi karier yang stabil dan bermartabat, bukan sekadar pekerjaan darurat.

Sebagai mahasiswa, saya percaya lambatnya penyerapan lulusan ke dunia kerja bukan alasan untuk menyerah pada pendidikan tinggi, melainkan alasan untuk menjalaninya dengan lebih strategis. Aktif berorganisasi, mencari pengalaman magang sejak semester tengah, mengasah keterampilan digital, dan berani mencoba merintis usaha kecil-kecilan adalah investasi yang sama pentingnya dengan IPK tinggi—bahkan barangkali lebih menentukan.

Pemerintah, kampus, dan dunia industri tentu punya pekerjaan rumah masing-masing: menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, mendorong investasi yang lebih padat karya, dan membuka jalan bagi lulusan baru untuk mendapat pengalaman kerja pertama yang layak. Namun sebagai mahasiswa, kita juga punya kendali atas bagian yang bisa kita ubah sejak sekarang, tanpa harus menunggu kebijakan besar turun dari atas.

Ijazah memang bukan lagi jaminan otomatis untuk mendapat pekerjaan. Tetapi ia tetap menjadi fondasi berharga, selama kita mau melengkapinya dengan kesiapan yang lebih menyeluruh. Masa tunggu 20 bulan mungkin terdengar menakutkan, tetapi ia juga bisa menjadi pengingat bagi generasi kita untuk mulai bersiap lebih awal—bukan setelah toga dilepas, melainkan sejak hari pertama menginjakkan kaki di kampus.