UMKM dan Kemitraan; Sebuah Inspirasi Dari JNE

Oleh: Andy Arnolly Manalu

Ketika membaca tentang JNE Content Competition 2023 di Kumparan, saya tengah berkutat untuk menyelesaikan Bab III penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Bungo 2023-2043. Sebuah dokumen yang memuat rangkaian kebijakan dan strategi pengembangan industri di Kabupaten Bungo untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

Menyusun dokumen resmi saat Pandemi Covid-19 belum dinyatakan berakhir turut mengubah cara pandang saya secara personal. Pandemi yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia telah banyak mengubah cara pandang dan aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun komunal. Duka mendalam akibat kehilangan anggota keluarga, sahabat atau tetangga kala itu seperti sebuah ritual berulang. Belum lagi banyak yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena pembatasan aktivitas sosial, PHK dan banyak perusahaan berskala kecil bahkan besar terpaksa mengambil berbagai kebijakan untuk menyelamatkan bisnis yang dijalani.

Kala kita masih menyesuaikan dengan apa yang disebut disrupsi dalam aktivitas ekonomi. Peralihan pasar konvensional ke pasar digital dan menjamurnya berbagai start up termasuk yang menyediakan jasa layanan jual-beli, hantaman Pandemi Covid-19 membuat segala tatanan baru tersebut seperti dilanda lindu. Goyang dan gagap melakukan penyesuaian dalam waktu singkat karena pada dasarnya tidak semua memberikan layanan jasa yang terkait dengan kebutuhan primer manusia terutama sandang dan pangan.

Sekedar mengingatkan beberapa start up seperti Airy Rooms yang menyediakan jasa layanan pemesanan penginapan berbasis daring, Fabelio yang menyediakan jasa pembelian furnitur dan terakhir JD.ID sebuah platform e-commerce mengumumkan penutupan permanen tanggal 31 Maret 2023. Banyak pula start up yang memutuskan melakukan PHK massal. Menutup beberapa layanan yang sebelumnya diberikan dengan alasan efisiensi.

Sepanjang diskusi dengan tim kecil penyusun RPIK yang berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bungo dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, saya menyadari bahwa dokumen yang kami susun dengan mempertimbangkan keselarasan dengan dokumen lainnya tak lebih dari sebuah dokumen formal kebanyakan. Tak ada sesuatu yang istimewa. Seolah ada ruang yang belum terpikirkan secara maksimal untuk menemukan kepingan yang menjawab kegelisahan kami bersama.

Sedikit gambaran, sejak awal kami sepakat bahwa hampir tak mungkin untuk melakukan intervensi di luar aspek regulasi terhadap industri skala besar dan industri skala menengah dengan keterbatasan anggaran daerah yang ada. Lagipula kewenangan pemerintah kabupaten/kota kian terbatas karena sektor usaha kehutanan dan pertambangan saat ini telah ditarik dan beralih ke pemerintah provinsi. Kedua sektor tersebut adalah primadona industri dan investasi di daerah.

Rapat Tim Penyusun RPIK Kabupaten Bungo 2023-2043. Foto: Dokumentasi pribadi.

Menariknya, Ibu Duriati dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bungo yang biasa kami sapa dengan panggilan Uni Ur selama ini berkecimpung dengan ragam kegiatan UMKM yang ada di Kabupaten Bungo. Seperti seni kerajinan tangan, industri makanan dan minuman sampai batik beberapa kali menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19, sektor UMKM di Kabupaten Bungo tidak mengalami guncangan yang terlalu berat.

Salah satu penyebabnya karena sistem produksi dan distribusinya masih cenderung konvensional. Kebanyakan, produksi atau pembuatan produk hanya dilakukan saat ada pesanan. Distribusi produk masih dilakukan secara langsung dengan sistem antar-jemput. Ada sedikit kendala ketika terjadi pembatasan aktivitas sosial tapi seiring berjalannya waktu, para pelaku UMKM bisa melakukan penyesuaian. Kendala yang mereka hadapi justru tidak adanya bantuan dari pemerintah yang biasanya didapatkan setiap tahun. Hal tersebut terjadi karena selama tahun 2020-2021 dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Toh, tanpa bantuan pemerintah pelaku UMKM saat itu tetap survive.

Tahun 2022, seiring melandainya Pandemi Covid-19 maka para pelaku UMKM di Kabupaten Bungo mulai mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah meski belum maksimal karena alokasi anggaran daerah dipergunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai dan subsidi kepada penerima manfaat dalam hal ini masyarakat ekonomi rentan. Setidaknya 280 pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) mendapatkan bantuan peralatan produksi seperti mesin obras, mixer turbo, mesin obras, mixer roti, filter air, mesin jahit, alat perbengkelan, kompor listrik, cap batik, pemintal benang, pencungkil benang, kompor gas dan lemari pendingin. Tahun ini, rencananya akan kembali dilaksanakan kegiatan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi UMKM.

Kembali kepada daya tahan UMKM dalam menghadapi badai pandemi Covid-19, kehadiran JNE content competition 2023 menggugah pemikiran saya bahwa bagian yang hilang dari proses penyusunan dokumen RPIK Bungo 2023-2043 adalah mendorong hadirnya inisiatif dari mitra non pemerintah. menyimak cerita Ni Ur, susah sekali untuk mendapatkan bapak angkat atau mitra yang mau membina dan mengembangkan kapasitas UMKM secara berkelanjutan.

Pelaku UMKM juga sering berkeluh kesah bahwa mereka baru didekati Ketika akan ada even pameran, bazar dan kegiatan seremonial formal lainnya. Sementara di daerah lain telah banyak UMKM yang mendapatkan binaan berkelanjutan dari BUMN atau perusahaan non pemerintah. Sangat beralasan Ketika kemudian, kami memutuskan dalam menyelesaikan dokumen RPIK Bungo 2023-2043 lebih fokus pada UMKM.

Alasannya, pertama UMKM memang membutuhkan bantuan dan sentuhan yang berkelanjutan dari pemerintah. Kedua, sebagai pembuat kebijakan dan regulator sudah sewajarnya kami membantu dan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari pihak-pihak lain yang memiliki atensi dan kompetensi yang jelas dan terukur.

Saya ingin bercerita melalui tulisan ini tentang harapan agar RPIK yang kami susun mengedepankan semangat untuk bangkit Bersama dengan mengedepankan prioritas dan inklusivitas kebijakan untuk UMKM. Tak hanya dari sudut pandang pemerintah dan pelaku UMKM tapi juga pihak lain dalam hal ini JNE. Tagar #JNE Bangkit Bersama dapat dimaknai sebagai sebuah ajakan partisipatif. Sebuah upaya persuasi yang tidak melulu berbicara profit oriented sebagai sebuah perusahaan ekspedisi berskala besar yang telah memiliki sejarah panjang.

Sebuah uluran tangan untuk hadir berdampingan dengan pelaku UMKM di seantero negeri dan membantu membuktikan bahwa UMKM memiliki peranan yang besar dalam menyokong perekonomian nasional termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM dan jejaring yang terlibat di dalam prosesnya.

Menghubungkan dan Menghidupkan

Salah satu faktor yang kami cermati dalam penyusunan dokumen ini adalah kemampuan pelaku UMKM untuk beradaptasi dan bertransformasi. Beradaptasi terhadap dinamika pasar. Bertransformasi mewujudkan keluaran produksi yang menarik minat konsumen misalnya dari aspek kemasan, keamanan, kesehatan, branding dan tentunya perluasan pasar.

Beberapa pelaku UMKM yang pernah berdiskusi langsung sebelum dan selama proses penyusunan dokumen bercerita bahwa salah satu kendala untuk perluasan pasar adalah memperhitungkan biaya transportasi atau distribusi. Umumnya, pelaku UMKM memiliki kecenderungan tidak menaruh harga jual yang terlalu tinggi karena mempertimbangkan daya beli konsumen. Pembebanan biaya distribusi kepada harga produk dikhawatirkan membuat konsumen keberatan.

Pada titik seperti ini yang dibutuhkan adalah sebuah program yang menjembatani antara masalah dan harapan. Saya membayangkan JNE yang memiliki program kegiatan komunitas dalam bentuk program CSR go to community hadir sebagai alternatif solusi pendistribusian produk UMKM. Saat ini, titik layanan JNE telah menjangkau lebih dari 6,000 lokasi dan 40.000 karyawan. Keluasan jaringan pelayanan JNE akan menghubungkan pelaku UMKM dengan potensi pasar-pasar yang baru. Ceruk yang selama ini belum digarap karena keterbatasan distribusi produk UMKM.

JNE bukan hanya menghubungkan tapi menghidupkan sebuah solusi melalui keterlibatan aktif saat menarik tuas untuk terlibat secara lebih aktif dan komprehensif untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih berdaya saing. Pengalaman Panjang JNE dalam dunia logistik dan distribusi serta komitmen untuk mewujudkan visi menjadi “Menjadi Perusahaan Logistik Terdepan di Negeri Sendiri yang Berdaya Saing Global” menjadi kontekstual ketika saya membayangkan seperti apa peran kemitraan yang bisa direncanakan dalam dokumen RPIK yang sedang kami kerjakan.

Setiap entitas bisnis pada hakikatnya bermotif utama mengejar keuntungan, tak terkecuali JNE. Meski demikian, JNE tetap menyediakan ruang dan komitmen untuk berperan meningkatkan kualitas masyarakat melalui dua dari empat nilai perusahaan yang dimiliki JNE adalah tanggung jawab dan visioner.

UMKM dalam cara pandang kami telah menjadi komitmen sebagai masa depan pengembangan industri di Kabupaten Bungo. Tagar #JNE32tahun adalah bukti bahwa cara pandang yang menatap jauh ke depan adalah salah satu kunci untuk sukses untuk terus bertahan dan bertumbuh. Termasuk bagi para pelaku UMKM.

Selanjutnya, saya membayangkan bahwa tagar #Connecting Happiness atau menghubungkan kebahagiaan bukan sesuatu yang subtil. Dalam banyak tugas penyusunan dokumen perencanaan sebelumnya saat membahas kemitraan baik itu dengan swasta atau institusi pendidikan, kami kerap berhenti pada formalisme dan teori. Ada dalam rencana dan tertulis secara teknis tapi lebih banyak tak berhasil dieksekusi. Penyebabnya dalam amatan saya adalah kami tak benar-benar mengetahui apakah ada pihak swasta yang berminat, konsisten dan berkelanjutan untuk kami ajak bekerjasama.

Selama ini JNE telah mengafirmasi keterpihakan pada UMKM dalam berbagai bentuk terutama melalui kegiatan CSR perusahaan. Sebuah komitmen yang layak diapresiasi dan berpotensi untuk menghubungkan pelaku UMKM dengan kebahagiaan ketika distribusi produknya berlangsung lancar dan semakin luas.

Kolaborasi untuk Kemitraan

Salah satu syarat utama dari pemberdayaan yaitu kolaborasi. Bentuk kolaborasi yang relatif mengedepankan kesetaraan adalah kemitraan. Apa yang menjadi concern JNE melalui #jnecontentcompetition2023 menurut saya adalah bentuk kolaborasi yang nyata. Pada tahap awal, medium ini menjadi sarana yang tepat untuk menangkap cerita-cerita dari pelaku UMKM. Para pelaku UMKM. Saya membayangkan JNE akan mendapatkan feedback yang banyak dan beragam terkait dunia UMKM terutama dari sudut pandang pelaku, pendamping UMKM dan policy maker.

Kekayaan informasi yang diperoleh tersebut mungkin akan memberikan perspektif baru kepada JNE dalam membangun dan mensinergikan lini bisnis yang dimiliki serta tanggung jawab sosial terhadap pelaku UMKM. Tagar #JNE BangkitBersama perlu untuk disikapi dengan optimis oleh dunia UMKM termasuk pemerintah. Terlalu dini membayangkan kelak JNE akan terlibat langsung dalam pengembangan UMKM di tempat kami namun secercah harapan terkadang menjadi pemantik tekad yang kuat untuk mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Termasuk menuntaskan penyusunan RPIK Kabupaten Bungo 2021-2026 tepat waktu dan tentunya tetap berpihak kepada pelaku UMKM.

Penulis adalah ASN, Perencana pada Bappeda Kab. Bungo