Bagaimana jika Karakter Feminin Memegang Kendali Pemerintahan?

Angelica Chandra
Mahasiswa - Universitas Katolik Parahyangan - Ilmu Hubungan Internasional. Tertarik kepada isu-isu global dan politik internasional.
Konten dari Pengguna
14 Januari 2022 15:10 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Angelica Chandra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Pola pikir maskulin dalam pemerintahan Indonesia harus digantikan dengan pola pikir feminin untuk menegakkan kesetaraan gender.
Foto: iStock
Menurut saya, kesetaraan gender mengacu kepada pandangan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang jenis kelamin mereka. Hal tersebut sangat berhubungan dengan gerakan feminisme yang memperjuangkan hak-hak wanita dan kesetaraan gender akibat penindasan dari sifat maskulin. Kesetaraan gender di Indonesia terutama dalam jajaran pemerintahannya sangat timpang, yang mana sangat didominasi oleh pola pikir maskulin. Sebut saja aksi Presiden Joko Widodo yang tanpa kompromi mengerahkan para nelayan dan TNI ke perairan Natuna akibat klaim China.
ADVERTISEMENT
Peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai contoh dari pola pikir maskulin yang cenderung untuk melakukan tindakan agresif dari pada berdialog. Dalam ruang lingkup hubungan internasional, feminisme bukanlah semata-mata suatu teori tentang gender. Melainkan, sebuah pola pikir yang mengedepankan komunikasi, diplomasi, dan dialog untuk memperjuangkan kepentingan negara, layaknya karakter seorang perempuan. Karakter feminin dianggap lebih bisa membawa kita ke perdamaian dan kesetaraan gender. Maka dari itu, seharusnya pemerintah Indonesia menganut cara berpikir feminin.
Pola pikir maskulin sangat berfokus pada hal-hal material seperti perang, militer, dan kekuatan. Karakter maskulin lebih suka melakukan sebuah tindakan agresif yang mana akan menyulut konflik. Dalam pemerintahan, hal ini sangat sering terjadi akibat budaya patriarki yang kental didominasi oleh pria berpola pikir maskulin. Selain kasus di perairan Natuna, Presiden Joko Widodo juga sempat geram dengan aksi Singapura yang ingin menjegal UU Pengampunan Pajak. Singapura melawan dengan menawarkan kewarganegaraan kepada warga negara Indonesia yang menyimpan hartanya di Singapura. Kejadian tersebut membuat kedua negara bersitegang. Kira-kira, begitulah karakter maskulin, cenderung mendorong kita kepada konflik.
ADVERTISEMENT
Karakter feminin yang lahir sebagai akibat dari aksi penindasan terhadap perempuan oleh sifat maskulin dinilai dapat membawa kita ke perdamaian. Berbanding terbalik dengan pemikiran maskulin yang mementingkan hal-hal material, pola pikir feminin justru berfokus pada hal-hal non-material. Aspek-aspek yang menjadi sasaran pola pikir feminin adalah norma dan nilai yang dapat membuahkan kerja sama.
Lalu, bagaimana pola pikir feminin dalam pemerintahan? Dengan sifat yang mengayomi dan mementingkan kompromi, pola pikir feminin bekerja seperti halnya ibu dan anak. Dalam pemerintahan, sifat feminin dapat ditunjukkan melalui kebijakan yang lebih mengedepankan diskusi serta diplomasi dari pada tindakan intervensi. Oleh karena itu, penerapan pola pikir feminin dalam pemerintahan dapat menjauhkan kita dari konflik akibat pola pikir maskulin.
ADVERTISEMENT
Penerapan pola pikir feminin dalam pemerintahan Indonesia dirasa sama saja dengan gerakan feminisme melawan budaya patriarki yang maskulin. Menurut saya, gerakan feminisme itu sendiri merupakan sebuah gebrakan untuk mencapai kesetaraan gender. Gerakan tersebut meliputi terobosan-terobosan pada ruang lingkup politik, sosial, maupun ekonomi. Pada kasus ini, kaitannya adalah dengan politik suatu negara. Oleh karena itu, penerapan pola pikir karakter feminin pada pemerintahan dapat dikatakan sebagai upaya menegakkan kesetaraan gender di Indonesia.
Melihat banyaknya konflik antar negara, tentunya kita semua menginginkan tercapainya perdamaian dunia. Namun, kepemimpinan dengan karakter maskulin menjadi penghambat. Tindakan tanpa kompromi Presiden Joko Widodo yang geram terhadap sikap China dan Singapura berakhir meningkatkan ketegangan antar negara. Peristiwa tersebut merupakan buah dari karakter maskulin yang sangat mementingkan aspek-aspek material.
ADVERTISEMENT
Di sisi lain, pola pikir feminin sangat mengutamakan diplomasi dan menempatkan perang sebagai solusi terakhir. Dengan menerapkan pola pikir feminin di pemerintahan, kita sama saja melakukan upaya untuk menegakkan kesetaraan gender di Indonesia. Berdasarkan teori-teori tersebut, kita harus menggunakan pola pikir karakter feminin dalam pemerintahan kita.
Referensi:
Darmajati, Danu. (2020, Januari 7). Jokowi Kerahkan Nelayan di Natuna, Begini Reaksi China. Detik News. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4850505/jokowi-kerahkan-nelayan-di-natuna-begini-reaksi-china.
Jackson, R. H., & Sorensen, G. (2013). Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Oxford: Oxford University Press.
Putra, Idris Rusadi. (2016, 11 Agustus). 5 Fakta galaknya Jokowi lawan Singapura berebut dana orang Indonesia. Merdeka.com. https://www.merdeka.com/uang/5-fakta-galaknya-jokowi-lawan-singapura-berebut-dana-orang-indonesia.html.