Serangan di Rafah: Menguji Relevansi Prinsip Pembedaan dalam HHI

sumber: canva.com

Serangan brutal terhadap Rafah menunjukkan bahwa Israel semakin nekat. Dunia tampaknya mulai kehabisan cara untuk menghentikan kekerasan ini. Nasib 2,3 juta warga Palestina di Jalur Gaza semakin tidak pasti. Pada Minggu malam, 26 Mei 2024, Rafah di selatan Jalur Gaza bergetar hebat akibat serangan udara Israel. Serangan yang menyasar kamp pengungsian Tel Al-Sultan itu menewaskan setidaknya 45 orang dan melukai 249 lainnya. Tragedi ini menambah panjang daftar korban sipil Palestina akibat perang Israel-Hamas. Menurut kantor PBB untuk Koordinasi Kemanusiaan (OCHA), hingga 27 Mei 2024, korban jiwa Palestina mencapai 36.050 orang, sementara 81.026 lainnya terluka.

Hukum Humaniter Internasional: Prinsip Pembedaan yang Terancam

Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata terhadap manusia. Landasan yang tak terbantahkan dari HHI yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dari dampak permusuhan adalah prinsip pembedaan, yang mengharuskan pihak-pihak berkonflik untuk selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan (pejuang) serta antara objek sipil dan sasaran militer. Serangan harus diarahkan hanya pada sasaran militer. Perlindungan ini hanya bisa tercapai jika jelas siapa yang termasuk warga sipil dan kombatan, serta apa yang termasuk objek sipil dan sasaran militer.

Pelanggaran Terhadap Prinsip Pembedaan di Rafah

Serangan ke Rafah selama perang Israel-Hamas menunjukkan adanya serangan yang signifikan. Menargetkan tempat pengungsian, yang ada penduduk sipil, dan infrastruktur sipil lainnya adalah pelanggaran terhadap prinsip pembedaan. Meskipun pihak Israel mengklaim serangan itu ditujukan pada kelompok bersenjata Hamas, penggunaan senjata berat di daerah pemukiman sipil dan pengungsian menunjukkan kurangnya upaya untuk membedakan antara target militer dan warga sipil. Studi lapangan menunjukkan banyak warga sipil tewas dan terluka akibat serangan ini. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang apakah prinsip pembedaan dalam HHI masih berlaku dalam perang ini.

Suara dari PBB: Seruan untuk Menghentikan Kekerasan

Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, "Membunuh warga tak berdosa yang sedang berlindung dari konflik mematikan adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Sudah tidak ada lagi tempat aman di Gaza. Horor ini harus berhenti." Ini menunjukkan betapa pentingnya mematuhi prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip ini masih relevan dan penting untuk melindungi warga sipil dari dampak langsung konflik bersenjata.

Tantangan Modern dalam Penerapan Prinsip Pembedaan

Kasus seperti ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mematuhi prinsip pembedaan semakin kompleks. Dalam konflik modern, teknologi dan taktik militer terus berkembang. Hal ini membuat prinsip pembedaan semakin sulit diterapkan. Penggunaan senjata canggih di daerah padat penduduk sering kali mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur sipil dan korban jiwa di kalangan warga sipil. Meskipun prinsip pembedaan tetap menjadi fondasi HHI, penerapannya memerlukan komitmen yang kuat dan pengawasan ketat dari komunitas internasional.

Tanggung Jawab Komunitas Internasional

Dalam konteks serangan di Rafah, penting bagi masyarakat internasional untuk terus menekan semua pihak yang terlibat dalam konflik agar mematuhi HHI. Penegakan hukum dan pertanggungjawaban harus menjadi prioritas agar pelanggaran prinsip pembedaan dapat diminimalisir. Dunia harus berdiri bersama dalam upaya untuk menghentikan kekerasan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan tetap dihormati, bahkan di tengah-tengah konflik yang paling sulit sekalipun.

Poin Penting

Kejadian di Rafah adalah pengingat bahwa perang selalu membawa penderitaan bagi mereka yang paling tidak bersalah. Warga sipil, yang seharusnya dilindungi, sering kali menjadi korban utama. Oleh karena itu, menjaga prinsip pembedaan bukan hanya soal mematuhi hukum, tetapi juga soal mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan di tengah kekacauan perang.

Serangan terhadap kamp pengungsian Tel Al-Sultan di Rafah menunjukkan betapa rentannya warga sipil dalam situasi konflik bersenjata. Serangan yang mengorbankan puluhan jiwa dan melukai ratusan lainnya merupakan tragedi kemanusiaan yang seharusnya dapat dicegah jika prinsip-prinsip dasar HHI dipatuhi dengan ketat. Tragedi ini menambah catatan kelam dalam sejarah konflik Israel-Hamas, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan dampak yang menghancurkan bagi warga sipil di kedua belah pihak.

Prinsip pembedaan dalam HHI bertujuan untuk mencegah hal ini, namun kenyataannya di lapangan sering kali berbeda. Serangan di Rafah adalah bukti bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukum internasional tidak hanya menjadi kata-kata di atas kertas, tetapi diterapkan dan dihormati secara nyata di medan perang.

Untuk memastikan hal ini, komunitas internasional harus lebih tegas dalam menegakkan hukum dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melanggarnya. Penyelidikan independen, sanksi internasional, dan tekanan diplomatik adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap HHI tidak dibiarkan begitu saja. Selain itu, penting juga untuk memperkuat mekanisme perlindungan sipil dan bantuan kemanusiaan agar mereka yang terjebak dalam konflik dapat menerima bantuan yang mereka butuhkan.

Dalam menghadapi tantangan ini, tidak ada jalan pintas. Diperlukan kerjasama dan komitmen global untuk menghormati dan menegakkan hukum humaniter internasional. Hanya dengan demikian, kita dapat berharap untuk melihat akhir dari kekerasan dan penderitaan yang tidak perlu, dan membangun dunia di mana nilai-nilai kemanusiaan dihormati bahkan di tengah-tengah konflik yang paling ganas sekalipun.