NTP Agustus Naik, Petani Sayur Masih Merana, Sawi Putih Cuma Rp 150 Per Kg

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Berita Resmi Statistik tanggal 1 September 2020 menyebutkan Nilai Tukar Petani (NTP) Agustus 2020 mengalami kenaikan 0,56% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut menjadikan NTP Agustus 2020 berada di 100,65 dari sebelumnya 100,09 di Juli 2020.

Dalam rilis tersebut BPS juga mencatat terjadi kenaikan maupun penurunan dari beberapa NTP subsektor. Kenaikan terjadi pada subsektor tanaman pangan (0,45 %), tanaman perkebunan rakyat (2,81 %) dan subsektor perikanan (0,31%). Sementara penurunan terjadi pada subsektor tanaman hortikultura (1,98%) dan peternakan (1,31%).

Sumber: spi.or.id

Menanggapi rilis tersebut, Sekertaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli Ardiansyah, memiliki beberapa catatan terkait perkembangan di masing-masing NTP subsektor.

"Subsektor tanaman hortikultura harus menjadi perhatian," tegas Ruli.

Agus Ruli menegaskan, berdasarkan laporan petani SPI dari Desa Pasir Datar, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kondisi petani sayuran di sana cukup memprihatinkan. Ini diakibatkan harga produk pertanian menurun drastis selama kurun waktu 1- 2 bulan terakhir.

"Kata Pak Dadun, petani SPI Desa Pasir Datar, harga terjun sangat drastis. Harga kol yang semula Rp 3,500 per kg sekarang hanya di harga Rp 250 per kg, sampo (sawi putih) Rp. 150 per kg, sawi hijau Rp 200 per kg, tomat 600 per kg, kacang buncis Rp 3.000 per kg, cabai keriting Rp 7.000 per kg, daun bawang Rp 6.000 per kg, cabai rawit Rp 14.000 per kg, gamas (labu siam) Rp 200 per butir, yang terakhir wortel yang juga mengalami perpindahan harga dari semula Rp 4.500 sekarang menjadi hanya Rp 1.000 per kg," papar Agus Ruli di Jakarta pagi.

Agus Ruli melanjutkan, jika kondisi seperti di Pasir Datar di atas terus berlanjut akan sangat memberatkan petani, sebab hasil panen yang didapat tidak sebanding dengan biaya produksi.

"Contohnya, petani SPI Pasir Datar panen sampo (sawi putih) biaya produksi untuk menghasilkan 1 ton panen bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan Rupiah, bisa dilihat dari upah untuk yang nyangkul, biaya pupuk, dan sebagainya, bahkan tenaga sendiri tidak dihitung. Sementara hasil panen yang didapat dari 1 ton panen hanya Rp 150.000, ini sangat-sangat tidak sebanding, sangat mengkhawatirkan," tegasnya.

"Dari data bulan-bulan sebelumnya trennya menurun terus. Padahal yang dikelompokkan dalam subsektor ini seperti sayur-sayuran maupun buah-buahan menjadi sumber gizi dan vitamin yang penting di masa pandemi sekarang ini,” sambungnya

“Ini harus segera dicari jalan keluarnya, baik itu mendorong penyerapan di tingkat petani sampai dengan inovasi baik itu ketika pasca panen maupun penyimpanannya. Tentunya ini membutuhkan peran serta dari pemerintah untuk membantu para petani,” tegasnya.

Potensi Resesi

Agus Ruli mengingatkan, saat ini Indonesia sudah mengalami deflasi. Oleh karena itu pemerintah juga harus memperuat daya beli masyarakat.

"Kalau makin lemah, tiga bulan ke depan produksi pun bisa anjlok, apalagi apabila terjadi gagal panen karena hama, hujan, kemarau, hingga tidak mau produksi lagi. Kalo ini terjadi akan makin dalam krisisnya, bukan hanya deflasi, tapi potensial terjadi resesi karena supply dan demand sama-sama terpuruk," paparnya

Selanjutnya Agus Ruli menyinggung mengenai naiknya NTP tanaman perkebunan rakyat. Ia menyampaikan, berdasarkan laporan dari petani SPI di Riau menyebutkan, memang terjadi kenaikan untuk tandan buah segar (TBS). walaupun sebenarnya dalam dua minggu terakhir rata-rata sempat terjadi penurunan. Sementara untuk tanaman karet masih stagnan.

"Untuk tanaman pangan laporan yang kita dapatkan dari basis-basis anggota kita relatif tetap ya, seperti di Tuban. Ini juga disebabkan karena saat ini bukan musim tanam, jadi relatif tidak ada kendala.

Agus Ruli menyebutkan pemerintah harus segera mengambil kebijakan untuk mengatasi subsektor yang mengalami penurunan.

“Begitu juga di subsektor peternakan. Pasca momen Idul Adha memang ada peningkatan harga, tapi itu pun tidak signifikan karena adanya penurunan permintaan untuk qurban. Kondisi saat ini secara umum konsumsi produk olahan ternak juga turun. Sektor unggas juga masih terpuruk. Ini masih terkait pandemi Covid-19 berdampak pada konsumsi hotel, restoran sampai dengan katering yang mengakibatkan turunnya permintaan selama bulan Juli," paparnya.

Agus Ruli berpendapat pemerintah dapat menyerap hasil produksi petani dengan harga yang layak.

"Sejauh ini pemerintah masih kesulitan untuk mendorong apakah itu Bulog maupun koperasi-koperasi pangan milik petani. Stimulus-stimulus yang dijanjikan oleh pemerintah untuk membantu petani juga tidak terdengar kelanjutannya,” lanjutnya.

Jalankan Reforma Agraria, bukan Food Estate

Agus Ruli juga kembali mengingatkan pemerintah terkait program food estate yang dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia.

"Kita juga tidak boleh lupa, permasalahan utama pertanian kita adalah rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani. Oleh karena itu solusinya justru adalah melalui program reforma agraria, di antaranya melalui distribusi lahan. Ini tentunya juga akan menambah ketersediaan lahan dan sekaligus menambah jumlah keluarga petani dalam meningkatkan ketersediaan pangan," tutupnya.