Anggaran Infrastruktur 2018 Meningkat Menjadi Rp 409 Triliun

16 Agustus 2017 19:12 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jalan Trans Papua yang dijajal Jokowi dengan trail (Foto: Dok. Kementerian PU)
zoom-in-whitePerbesar
Jalan Trans Papua yang dijajal Jokowi dengan trail (Foto: Dok. Kementerian PU)
ADVERTISEMENT
Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 mengalokasikan belanja pembangunan infrastruktur mencapai Rp 409 triliun. Jumlah tersebut meningkat 5,6 persen dibandingkan alokasi yang dianggarkan pada tahun ini sebesar Rp 387,3 triliun.
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan menggunakan dana tersebut untuk membangun infrastruktur jalan dan sarana telekomunikasi. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tadi Pak Menteri PU (Basuki Hadimuljono) menyampaikan, ada indikasi masyarakat berpenghasilan rendah yang membeli rumah di pameran satu hari saja volumenya bisa mencapai Rp1 triliun yang akad kredit,” ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8).
Daerah Irigasi Randangan Gorontalo. (Foto: Dok. Kemen PUPR)
zoom-in-whitePerbesar
Daerah Irigasi Randangan Gorontalo. (Foto: Dok. Kemen PUPR)
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, belanja infrastruktur 2018 akan diarahkan untuk pembangunan 856 kilometer jalan, 781 kilometer pembanguan irigasi, meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 95,15 persen, dan 7.062 unit perumahan. Hal ini sejalan dengan langkah mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan.
ADVERTISEMENT
“Rp 409 triliun anggaran infrastruktur, dan ada dari dana alokasi khusus ke daerah, maupun dalam bentuk investasi akan mendapatkan Rp 32 triliun, terutama untuk pembebasan lahan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan membangun sarana prasarana cabang olahraga, beserta infrastruktur pendukung kegiatan Asian Games 2018 di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Momentum tersebut juga diharapan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menjadi penyelenggara negara yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar dengan nilai Rp 106,9 triliun. Disusul oleh Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran tahun depan sebesar Rp 48,2 triliun.