Atasi Ketimpangan, Pekerjaan Rumah untuk Gubernur Terpilih DKI Jakarta
PerbesarWarga Jakarta hari ini menggunakan hak politiknya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran dua. Sejumlah pekerjaan rumah menanti siapapun Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, seperti masalah ketimpangan dan kemiskinan.
Angka ketimpangan di DKI Jakarta yang diukur melalui rasio gini masih cukup tinggi. Bahkan, rasio gini DKI Jakarta lebih besar dibandingkan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rasio gini DKI Jakarta pada September 2016 sebesar 0,397, lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya 0,394.
Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih mengatakan, ketimpangan yang tinggi di DKI Jakarta merupakan limpahan dari berbagai daerah. Seperti diketahui, DKI merupakan wilayah tujuan urbanisasi.
"Ketimpangan di Jakarta ini bukan semata masalah Jakarta, ini kan limpahan daerah lain yang datang tak punya keahlian, sehingga sebenarnya bukan masalah Jakarta 100 persen," ujar Lana kepada kumparan (kumparan.com), Rabu (19/4).
Namun, meskipun persoalan ketimpangan dan kemiskinan di Jakarta disebabkan karena limpahan dari warga daerah lain yang mengadu nasib di Ibu Kota, dua persoalan tersebut dinilai harus menjadi perhatian khusus Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Ada dua pasangan calon dalam Pilgub DKI Jakarta putaran ke dua yakni pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat serta pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno.
Sebagai tujuan urbanisasi, lanjut Lana, DKI Jakarta seharusnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan keahlian kepada warganya. Karena menurut dia, ekonomi DKI Jakarta saat ini lebih banyak ditopang sektor jasa.
"Jakarta sendiri harus fokus arahnya mau ke sektor jasa untuk perekonomiannya, ya sudah fokus di jasa. Misalnya memberikan keahlian kuliner, diajarin masak atau pelayanan lainnya public services, gubernurnya nanti juga mendukung," jelasnya.
Ia mencontohkan, DKI Jakarta perlu memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) bagi warganya. Sehingga warga Jakarta yang memiliki keahlian akan semakin banyak.
"Sekarang kan masalahnya mereka tidak ada skill, sulit. Pemerintah harus by system memperbaiki ekonomi Jakarta secara makro," pungkasnya.